Kasus GKI Yasmin, Pertaruhan Citra Presiden - Kompas.com

Kasus GKI Yasmin, Pertaruhan Citra Presiden

Kompas.com - 01/09/2013, 19:37 WIB
ANDREAN KRISTIANTO Umat saling mengucapkan selamat natal setelah mengikuti kebaktian Natal di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa 25/12/2012). Jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia mengikuti ibadah Natal di depn Istana Negara karena mereka sama-sama ditolak oleh masyarakat sekitar karena alasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) meski sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang menjamin para jemaat dapat beribadah di dalam gerejanya. KOMPAS IMAGES/ANDREAN KRISTIANTO

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketidaktegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan kasus GKI Yasmin dipertanyakan. Para jemaat gereja tersebut tidak dapat beribadah di gereja mereka sendiri selama tiga tahun. Hal ini tentu saja dapat menjadi preseden buruk bagi Presiden dalam menyelesaikan persoalan konflik antarumat beragama di Indonesia.

"Jika presiden tidak mengambil alih kasus ini, jangan kaget jika kasus serupa akan terulang di daerah lain," kata Juru Bicara GKI Yasmi Bona Sigalingging kepada wartawan saat menggelar ibadat di depan Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (1/9/2013).

Di akhir jabatannya, menurut Bona, seharusnya Presiden dapat memberikan kenang-kenangan positif bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai, kasus yang saat ini menimpa para jemaat GKI Yasmin menjadi pekerjaan rumah bagi presiden selanjutnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, sebagai negara multietnis yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama, Indonesia sangat rawan dengan persoalan disintegrasi bangsa. Pemerintah pusat seharusnya memiliki perhatian lebih dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama.

"Seperti kasus Ibu Lurah Susan kemarin. Setiap warga negara memiliki hak politik yang sama," ujarnya.

GKI Yasmin disegel oleh Satpol PP Kota Bogor pada tanggal 10 April 2010 sebagai pelaksanaan perintah Wali Kota. Semenjak saat itu, umat beribadah di halaman gereja dan di jalan. Namun karena selalu mendapat intimidasi, maka umat mengalihkan tempat ibadat di rumah jemaat.

Sebenarnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memenangkan GKI Yasmin dalam sengketa IMB yang berbuntut penyegelan tersebut. Mahkamah Agung (MA) melalui keputusan Nomor 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010 juga telah menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Pemkot Bogor.

MA tertanggal 9 Desember 2010 telah mengeluarkan putusan PK MA Nomor 127 PK/TUN/2009 terkait izin mendirikan bangunan (IMB) GKI Yasmin. Namun, saat itu, Wali Kota Bogor justru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin pada tanggal 11 Maret 2011.

Alasan Wali Kota Bogor tidak mau mematuhi putusan MA tersebut karena adanya pemalsuan tanda tangan oleh Munir Karta yang kala itu menjabat sebagai ketua RT. Keluarnya IMB GKI Yasmin ini dikarenakan adanya pemalsuan tanda tangan ini. Imbas dari masalah ini, Wali Kota Bogor pun mencabut IMB GKI Yasmin.

Ombudsman RI pun kemudian mengeluarkan rekomendasi dengan nomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 pada 8 Juli 2011 tentang pencabutan keputusan Wali Kota Bogor tentang IMB GKI Yasmin, tetapi tetap tidak ada tindakan dari Pemerintah Kota Bogor.

Sengketa justru semakin meruncing pasca-keluarnya putusan MA. Sekelompok orang yang mengatasnamakan warga Bogor melakukan intimidasi, provokasi, pemblokiran jalan menuju gereja, hingga pelarangan jemaat untuk beribadah di GKI Yasmin.


EditorHindra Liauw

Close Ads X