Kompas.com - 31/08/2013, 16:22 WIB
Mahfud MD, saat masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, memberikan keterangan perihal perkembangan pengusutan kasus dugaan suap di tubuh MK, Selasa (21/12/2010). MK memutuskan membentuk Majelis Kehormatan Hakim untuk membuktikan akuntabilitas dan transparansi dalam kasus tersebut. KOMPAS/YUNIADHI AGUNG KOMPAS/YUNIADHI AGUNGMahfud MD, saat masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, memberikan keterangan perihal perkembangan pengusutan kasus dugaan suap di tubuh MK, Selasa (21/12/2010). MK memutuskan membentuk Majelis Kehormatan Hakim untuk membuktikan akuntabilitas dan transparansi dalam kasus tersebut. KOMPAS/YUNIADHI AGUNG
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai-partai Islam seharusnya merespons cepat keinginan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2014. Mahfud dinilai sebagai calon yang mumpuni dan belum menentukan kendaraan politik yang akan digunakannya pada pesta demokrasi lima tahunan itu.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, peluang terbaik Mahfud maju sebagai calon presiden adalah bila diusung oleh partai-partai Islam. 

"Mungkin partai Islam tidak punya sejarah untuk berkoalisi dan menyodorkan satu calon. Ini saatnya, kalau ini terjadi luar biasa sekali," kata Siti Zuhro, dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2013).

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta, Bachtiar Ali, mengatakan, langkah Mahfud MD menolak ikut Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat seharusnya bisa menjadi pertimbangan partai-partai Islam untuk berkoalisi mengusungnya menjadi calon presiden. Menurutnya, hal ini bisa menguntungnya keduanya, baik koalisi partai mau pun Mahfud.

"Saya kira dengan melakukan sosialisasi intens, itu caranya, tidak ada alternatif lain kecuali melalui koalisi partai Islam karena Pak Mahfud batal ikut konvensi," kata Bachtiar.

Bahctiar mengatakan, Mahfud pantas diusung menjadi calon presiden oleh semua partai Islam karena mengerti permasalahan Indonesia, memiliki solusi yang bertumpu pada penegakan hukum, dan berintegritas. Mahfud dinilai lebih menjanjikan karena memiliki basis politik di PKB dan basis sosial di Nahdlatul Ulama.

Dalam perhitungannya, bila partai-partai Islam berkoalisi, maka perolehan suaranya mencapai lebih dari 20 persen suara nasional. Namun, Bachtiar mengakui, koalisi partai Islam tak mudah dilakukan karena belum pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi maukah partai Islam berkonsensus menentukan capresnya sendiri, dalam hal ini adalah mengusung Mahfud MD?" ujarnya.

Mahfud MD telah berulang kali menyatakan diri siap menjadi calon presiden 2014-2019. Meski secara historis memiliki hubungan dengan PKB, tetapi Mahfud belum memutuskan maju menjadi calon presiden melalui partai mana pun.

Ia sempat diundang Komite Jonvensi Demokrat, tetapi akhirnya membatalkan keikutsertaannya karena menganggap aturan konvensi yang tidak transparan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

Nasional
Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

Nasional
Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

Nasional
Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

Nasional
Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

Nasional
Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

Nasional
Putusan Uji Materi UU Minerba, Jaminan Perpanjangan Izin Tambang Bertentangan dengan UUD 1945

Putusan Uji Materi UU Minerba, Jaminan Perpanjangan Izin Tambang Bertentangan dengan UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.