Sekarang, Saat Terbaik Partai Islam Berkoalisi Usung Mahfud MD

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, peluang terbaik Mahfud maju sebagai calon presiden adalah bila diusung oleh partai-partai Islam. 

"Mungkin partai Islam tidak punya sejarah untuk berkoalisi dan menyodorkan satu calon. Ini saatnya, kalau ini terjadi luar biasa sekali," kata Siti Zuhro, dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2013).

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta, Bachtiar Ali, mengatakan, langkah Mahfud MD menolak ikut Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat seharusnya bisa menjadi pertimbangan partai-partai Islam untuk berkoalisi mengusungnya menjadi calon presiden. Menurutnya, hal ini bisa menguntungnya keduanya, baik koalisi partai mau pun Mahfud.

"Saya kira dengan melakukan sosialisasi intens, itu caranya, tidak ada alternatif lain kecuali melalui koalisi partai Islam karena Pak Mahfud batal ikut konvensi," kata Bachtiar.

Bahctiar mengatakan, Mahfud pantas diusung menjadi calon presiden oleh semua partai Islam karena mengerti permasalahan Indonesia, memiliki solusi yang bertumpu pada penegakan hukum, dan berintegritas. Mahfud dinilai lebih menjanjikan karena memiliki basis politik di PKB dan basis sosial di Nahdlatul Ulama.

Dalam perhitungannya, bila partai-partai Islam berkoalisi, maka perolehan suaranya mencapai lebih dari 20 persen suara nasional. Namun, Bachtiar mengakui, koalisi partai Islam tak mudah dilakukan karena belum pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya.

"Jadi maukah partai Islam berkonsensus menentukan capresnya sendiri, dalam hal ini adalah mengusung Mahfud MD?" ujarnya.

Mahfud MD telah berulang kali menyatakan diri siap menjadi calon presiden 2014-2019. Meski secara historis memiliki hubungan dengan PKB, tetapi Mahfud belum memutuskan maju menjadi calon presiden melalui partai mana pun.

Ia sempat diundang Komite Jonvensi Demokrat, tetapi akhirnya membatalkan keikutsertaannya karena menganggap aturan konvensi yang tidak transparan.