Kompas.com - 30/08/2013, 21:27 WIB
|
EditorHeru Margianto
JAKARTA,KOMPAS.com – Setelah melaporkan terpidana kasus suap wisma atlet, Muhammad Nazaruddin, ke polisi dengan tudingan pencemaran nama baik, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kembali menyiapkan laporan baru atas nama Kementerian Dalam Negeri terkait tudingan penggelembungan harga (mark up) dalam proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Pagi tadi Gamawan melaporkan Nazaruddin karena dianggap telah melakukan fitnah terkait tudingan fee yang diterima Gamawan dalam proyek yang sama.

“Zudan (Kepala Biro Hukum Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh) hari ini saya beri kuasa untuk melaporkan juga ke kepolisian soal dugaan mark up anggaran 45 persen itu, supaya Nazar juga membuktikan semua,” kata Gamawan saat ditemui di Gedung Kemendagri, Jumat (30/8/2013).

Menurutnya, Nazaruddin telah memberikan keterangan palsu. Ia membantah tudingan Nazaruddin soal penggelembungan anggaran proyek e-KTP hingga sebesar 45 persen.

“Dia (Nazaruddin) menyebutkan 45 persen, itu kan artinya dia sudah hitung kan. Kami minta mana 45 itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Kementerian yang dipimpinnya melakukan tender terbuka. Konsorsium yang dipilih adalah yang menawarkan harga terendah yaitu Rp 5,8 triliun.  Ia membantah ada permainan harga dalam pelaksanaan proyek yang didukung anggaran multi year dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu. Hal itu dapat dibuktikan dengan hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas proyek tersebut hingga dua kali.

“Saya minta audit lagi ke BPKP untuk jaga-jaga kehati-hatian kami. Saya minta lagi hasil tender itu diaudit lagi sebelum saya setujui,” katanya.

Gamawan enggan berspekulasi soal motif tudingan Nazaruddin.

Nazaruddin menuding Gamawan menerima fee dari proyek pengadaan e-KTP. Menurut Nazaruddin, fee tersebut ada yang diterima Mendagri melalui transfer langsung, melalui sekretaris jenderalnya, serta lewat pejabat kementerian lain. Mantan anggota DPR ini bahkan menuding adik Mendagri ikut menerima fee proyek e-KTP ini. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAD Dudung Ingatkan Masyarakat Pentingnya Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

KSAD Dudung Ingatkan Masyarakat Pentingnya Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Nasional
PDI-P Prediksi Jokowi Reshuffle Kabinet di 2023, Ganti Menteri yang Maju Capres

PDI-P Prediksi Jokowi Reshuffle Kabinet di 2023, Ganti Menteri yang Maju Capres

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Penyelesaian Yudisial Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Boleh Diganti Non Yudisial

Anggota Komisi III Sebut Penyelesaian Yudisial Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Boleh Diganti Non Yudisial

Nasional
Geledah Perusahaan Maming, KPK Amankan Sejumlah Dokumen

Geledah Perusahaan Maming, KPK Amankan Sejumlah Dokumen

Nasional
24 Agustus, Komisi III Bakal Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Berencana Brigadir J

24 Agustus, Komisi III Bakal Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Berencana Brigadir J

Nasional
Komnas HAM: Bharada E Bilang Ferdy Sambo Juga Menembak Brigadir J

Komnas HAM: Bharada E Bilang Ferdy Sambo Juga Menembak Brigadir J

Nasional
Konsul Haji Ingatkan Travel Umrah Tidak Berizin Bisa Dihukum Pidana

Konsul Haji Ingatkan Travel Umrah Tidak Berizin Bisa Dihukum Pidana

Nasional
Kejagung Bantarkan Penahanan Surya Darmadi Sementara Waktu Karena Sakit

Kejagung Bantarkan Penahanan Surya Darmadi Sementara Waktu Karena Sakit

Nasional
Pernah Benarkan Ada Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo, Komnas Perempuan Beri Penjelasan

Pernah Benarkan Ada Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo, Komnas Perempuan Beri Penjelasan

Nasional
Tindak Lanjut Mandat Pendataan Pegawai Non-ASN

Tindak Lanjut Mandat Pendataan Pegawai Non-ASN

Nasional
Info Viral Kaisar Sambo dan Jaringan Judi 'Online' Polisi, Ini Tanggapan Polri

Info Viral Kaisar Sambo dan Jaringan Judi "Online" Polisi, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Fraksi Golkar MPR Protes soal PPHN, Bamsoet: Bisa Kita Bicarakan di Internal Partai

Fraksi Golkar MPR Protes soal PPHN, Bamsoet: Bisa Kita Bicarakan di Internal Partai

Nasional
Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Masih Rendah?

Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Masih Rendah?

Nasional
Masih Dalami Kerugian Negara di Kasus Bansos, KPK: Mudah-mudahan Akhir Tahun Ada Kejelasan

Masih Dalami Kerugian Negara di Kasus Bansos, KPK: Mudah-mudahan Akhir Tahun Ada Kejelasan

Nasional
Mahfud Ungkap Alasan Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu Melalui Non-yudisial

Mahfud Ungkap Alasan Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu Melalui Non-yudisial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.