Kompas.com - 30/08/2013, 19:51 WIB
Mahfud MD KOMPAS/HENDRA A SETYAWANMahfud MD
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Ryass Rasyid menilai keputusan Mahfud MD membatalkan diri ikut Konvensi Calon Presiden Demokrat sudah tepat jika melihat sosok Mahfud selama ini. Menurutnya, keputusan itu diambil lantaran Mahfud ingin bebas menyosialisasikan niatnya sebagai calon presiden tanpa bendera partai politik.

Pasalnya, lanjut Ryass, Mahfud MD adalah figur yang memiliki komitmen kuat dan merasa lebih tepat untuk maju sebagai calon presiden dari luar konvensi Demokrat. Dengan begitu, kata Ryass, Mahfud kini seakan menjadi milik semua partai dan bebas bergerak menyiapkan langkah menghadapi Pemilihan Umum Presiden tahun depan.

"Saya menghargai Mahfud tak ikut konvensi. Menurut saya, ini adalah pilihan, Mahfud merasa lebih puas bersosialisasi tanpa bendera partai," kata Ryass saat menggelar jumpa pers di Kantor MMD Initiative, Jakarta, Jumat (30/8/2013).

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini menuturkan, secara personal, kapasitas Mahfud MD tak dapat diragukan. Selain bersih dan tak elitis, Mahfud merupakan figur langka karena pernah duduk sebagai anggota legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

"Walau secara historis dia (Mahfud MD) merupakan bagian dari PKB, tapi Mahfud merasa lebih mudah menjadi milik banyak partai. Intinya adalah, Mahfud MD ingin melihat dirinya secara utuh," ujar Ryass.

Seperti diketahui, Mahfud MD memutuskan untuk tidak mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Keputusan itu disampaikannya di depan Komite Konvensi saat menghadiri Pra-Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat di Wisma Kodel Jakarta, Kamis (29/8/2013). Ada sejumlah alasan yang membuatnya batal untuk mengikuti konvensi. Salah satu alasannya, seperti yang sudah pernah disampaikan sebelumnya, adalah belum jelasnya mekanisme konvensi.

"Ada pertanyaan di benak saya yang sampai sekarang belum terjawab meski saya sudah menyampaikannya, langsung kepada anggota komite maupun melalui media massa, yakni mengenai hak dan kewajiban peserta konvensi dan partai demokrat, terutama setelah konvensi selesai dan pemenangnya sudah ditetapkan serta hasil pemilu legislatif sudah selesai," kata Mahfud.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Mahfud, selama ini dirinya hanya mendengar penjelasan mengenai mekanisme konvensi secara lisan. Penjelasan yang diterimanya pun kerap berganti-ganti dan tidak konsisten. Usai menyampaikan keputusannya, Mahfud langsung pergi meninggalkan ruangan. Tak ada sesi tanya jawab. Saat diikuti para wartawan setelah keluar ruangan, Mahfud juga enggan memberikan jawaban apapun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 22 Juni: Ada 124.918 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Juni: Ada 124.918 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Juni: Tambah 8.375, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.810.136

UPDATE 22 Juni: Tambah 8.375, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.810.136

Nasional
Penjelasan Lengkap BPOM soal Ivermectin yang Bukan untuk Pengobatan Covid-19

Penjelasan Lengkap BPOM soal Ivermectin yang Bukan untuk Pengobatan Covid-19

Nasional
Wakil Ketua DPR Usul 'Semi-lockdown' Saat Hari Libur

Wakil Ketua DPR Usul "Semi-lockdown" Saat Hari Libur

Nasional
Sebelum Ivermectin Disebut Erick Thohir Punya Izin Edar, Moeldoko Sudah Kirim Ribuan Dosis ke Kudus

Sebelum Ivermectin Disebut Erick Thohir Punya Izin Edar, Moeldoko Sudah Kirim Ribuan Dosis ke Kudus

Nasional
UPDATE 22 Juni: Ada 152.686 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Juni: Ada 152.686 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kepercayaan Publik Pada KPK Rendah, ICW Kembali Desak Firli Bahuri Mengundurkan Diri

Kepercayaan Publik Pada KPK Rendah, ICW Kembali Desak Firli Bahuri Mengundurkan Diri

Nasional
UPDATE 22 Juni: Tambah 335, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 55.291 Orang

UPDATE 22 Juni: Tambah 335, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 55.291 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 13.668 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 2.018.113

UPDATE: Tambah 13.668 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 2.018.113

Nasional
Pengacara Senior M Assegaf Meninggal Dunia

Pengacara Senior M Assegaf Meninggal Dunia

Nasional
Epidemiolog: Idealnya Testing Covid-19 dengan PCR, tapi WHO Juga Anjurkan Antigen

Epidemiolog: Idealnya Testing Covid-19 dengan PCR, tapi WHO Juga Anjurkan Antigen

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Rata-rata AKD Kini Terapkan 'Lockdown'

Pimpinan DPR Sebut Rata-rata AKD Kini Terapkan 'Lockdown'

Nasional
Wakil Ketua DPR Minta Sanksi Tegas Diterapkan Selama PPKM Mikro

Wakil Ketua DPR Minta Sanksi Tegas Diterapkan Selama PPKM Mikro

Nasional
Kementerian PPPA Minta Pemangku Kepentingan Sensitif terhadap Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak di Pengungsian

Kementerian PPPA Minta Pemangku Kepentingan Sensitif terhadap Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak di Pengungsian

Nasional
BPK: 443 dari 503 Pemda Belum Mandiri, Masih Tergantung Dana Transfer Daerah

BPK: 443 dari 503 Pemda Belum Mandiri, Masih Tergantung Dana Transfer Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X