Pengamat: Mahfud MD Ingin Lebih Bebas Tanpa Bendera Parpol

Kompas.com - 30/08/2013, 19:51 WIB
Mahfud MD KOMPAS/HENDRA A SETYAWANMahfud MD
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Ryass Rasyid menilai keputusan Mahfud MD membatalkan diri ikut Konvensi Calon Presiden Demokrat sudah tepat jika melihat sosok Mahfud selama ini. Menurutnya, keputusan itu diambil lantaran Mahfud ingin bebas menyosialisasikan niatnya sebagai calon presiden tanpa bendera partai politik.

Pasalnya, lanjut Ryass, Mahfud MD adalah figur yang memiliki komitmen kuat dan merasa lebih tepat untuk maju sebagai calon presiden dari luar konvensi Demokrat. Dengan begitu, kata Ryass, Mahfud kini seakan menjadi milik semua partai dan bebas bergerak menyiapkan langkah menghadapi Pemilihan Umum Presiden tahun depan.

"Saya menghargai Mahfud tak ikut konvensi. Menurut saya, ini adalah pilihan, Mahfud merasa lebih puas bersosialisasi tanpa bendera partai," kata Ryass saat menggelar jumpa pers di Kantor MMD Initiative, Jakarta, Jumat (30/8/2013).

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini menuturkan, secara personal, kapasitas Mahfud MD tak dapat diragukan. Selain bersih dan tak elitis, Mahfud merupakan figur langka karena pernah duduk sebagai anggota legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

"Walau secara historis dia (Mahfud MD) merupakan bagian dari PKB, tapi Mahfud merasa lebih mudah menjadi milik banyak partai. Intinya adalah, Mahfud MD ingin melihat dirinya secara utuh," ujar Ryass.

Seperti diketahui, Mahfud MD memutuskan untuk tidak mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Keputusan itu disampaikannya di depan Komite Konvensi saat menghadiri Pra-Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat di Wisma Kodel Jakarta, Kamis (29/8/2013). Ada sejumlah alasan yang membuatnya batal untuk mengikuti konvensi. Salah satu alasannya, seperti yang sudah pernah disampaikan sebelumnya, adalah belum jelasnya mekanisme konvensi.

"Ada pertanyaan di benak saya yang sampai sekarang belum terjawab meski saya sudah menyampaikannya, langsung kepada anggota komite maupun melalui media massa, yakni mengenai hak dan kewajiban peserta konvensi dan partai demokrat, terutama setelah konvensi selesai dan pemenangnya sudah ditetapkan serta hasil pemilu legislatif sudah selesai," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, selama ini dirinya hanya mendengar penjelasan mengenai mekanisme konvensi secara lisan. Penjelasan yang diterimanya pun kerap berganti-ganti dan tidak konsisten. Usai menyampaikan keputusannya, Mahfud langsung pergi meninggalkan ruangan. Tak ada sesi tanya jawab. Saat diikuti para wartawan setelah keluar ruangan, Mahfud juga enggan memberikan jawaban apapun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X