Kompas.com - 30/08/2013, 08:58 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD meninggalkan ruang wawancara prakonvensi Partai Demokrat di Jakarta, Kamis (29/8). Mahfud menyatakan mundur dari peserta prakonvensi Partai Demokrat dengan beberapa pertimbangan antara lain menyangkut soal hak dan kewajiban peserta konvensi dan Partai Demokrat. KOMPAS/LUCKY PRANSISKAMantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD meninggalkan ruang wawancara prakonvensi Partai Demokrat di Jakarta, Kamis (29/8). Mahfud menyatakan mundur dari peserta prakonvensi Partai Demokrat dengan beberapa pertimbangan antara lain menyangkut soal hak dan kewajiban peserta konvensi dan Partai Demokrat.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito menilai, mundurnya Mahfud MD, Rustriningsih, dan Rusdi Kirana dari keikutsertaan dalam proses Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat dikarenakan anggapan bahwa konvensi merupakan panggung politik yang tak jelas.

Menurutnya, hal ini harus menjadi pelajaran bagi komite konvensi agar lebih transparan dalam menyampaikan konsekuensi konvensi sekaligus untuk memberi pelajaran politik bagi masyarakat.

Arie menegaskan, para tokoh yang memutuskan batal mengikuti seleksi konvensi pasti telah membuat kalkulasi sendiri. Kelebihan dan kekurangan konvensi dipertimbangkan. Keputusan batal ikut pun keluar setelah konvensi dinilai lebih banyak kekurangannya.

KOMPAS.com/PUJI UTAMI Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih saat ditemui dikantornya Senin (27/5/2013)
"Pasti dikalkulasi ke depannya bagaimana. Kalau kepilih konsekuensinya apa? Nah ini yang belum di-declare ke publik," kata Arie saat dihubungi Kompas.com, dari Jakarta, Jumat (30/8/2013) pagi.

Idealnya, kata Arie, komite konvensi menyampaikan semua hal terkait konvensi kepada masyarakat. Tak hanya soal aturan main, tetapi juga alasan mengapa seorang tokoh diundang, hingga tokoh tersebut menyatakan siap ikut, atau sebaliknya.

Ia menekankan, konvensi tidak hanya harus transparan dan kredibel, tetapi juga mampu memberi pelajaran politik kepada masyarakat. Saat masih banyak pertanyaan, saat itu pula konvensi dinilai belum transparan dan belum mencerdaskan masyarakat dalam berpolitik.

"Memangnya publik tahu? Harusnya komite menyampaikan, kenapa dia mundur, kenapa dia setuju. Apa karena perbedaan visi, atau kenapa? Value-nya harus ada," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diberitakan, Pra-Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang digelar sejak Sabtu (24/8/2013) telah selesai. Gelaran penjaringan kandidat calon presiden ini menyisakan 11 nama. Padahal, sebelum menggelar pra-konvensi, ada 15 nama yang disebut diundang untuk ikut.

Di hari terakhir penyelenggaraan pra-konvensi, Kamis (29/8/2013), tiga orang menyatakan batal ikut. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, yang kali pertama menyatakan membatalkan keikutsertaannya. Mahfud memasuki ruang pra-konvensi sekitar 15 menit untuk membacakan surat keputusannya. Ia mengaku batal ikut karena mekanisme konvensi yang belum jelas.

IHSANUDDIN Direktur Utama Lion Air Rusdi Kirana sesaat sebelum memulai Pra-Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat di Wisma Kodel, Jakarta, Kamis (29/8/2013)
Setelah Mahfud, Direktur Utama Lion Air Rusdi Kirana juga memutuskan tidak mengikuti konvensi. Rusdi menyampaikan langsung keputusannya kepada komite. Dengan bahasa yang diperhalus, Rusdi mengaku menunda keikutsertaannya pada konvensi lantaran ingin fokus pada bisnisnya.

Selanjutnya, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Rustriningsih, juga memutuskan untuk tidak mengikuti konvensi. Ia menghadiri pra-konvensi selama 30 menit sebelum menyampaikan keputusannya. Dia mengaku batal ikut karena masih ingin fokus berkarier dan mengurus keluarga di kampung halamannya, Jawa Tengah.

Sementara itu, satu nama lain, yang disebut diundang dalam konvensi ini, yaitu Bupati Kutai Timur Isran Noor, justru tidak terjadwal dalam tahap pra-konvensi. Komite Konvensi Capres Partai Demokrat enggan menyebutkan alasan terkait tak adanya nama Isran.

Juru Bicara Komite Rully Charis menyatakan, pihaknya tidak pernah menyebut nama-nama peserta yang akan mengikuti pra-konvensi, termasuk Isran Noor.

Berikut adalah 11 nama calon perserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat:
1. Ali Masykur Musa (anggota Badan Pemeriksa Keuangan);
2. Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina);
3. Dahlan Iskan (Menteri BUMN);
4. Dino Patti Djalal (Duta Besar RI untuk Amerika Serikat);
5. Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI);
6. Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan);
7. Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah);
8. Hayono Isman (anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat);
9. Marzuki Alie (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat);
10. Pramono Edhie Wibowo (mantan Kepala Staf Angkatan Darat);
11. Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belum Ada Pembahasan, Anggota DPR Pastikan Masih Terima Masukan Publik Soal RKUHP

Belum Ada Pembahasan, Anggota DPR Pastikan Masih Terima Masukan Publik Soal RKUHP

Nasional
Bertemu Menlu Korsel, RI Tekankan Pentingnya Kerja Sama Kesehatan, Ketenegakerjaan, dan Ekonomi

Bertemu Menlu Korsel, RI Tekankan Pentingnya Kerja Sama Kesehatan, Ketenegakerjaan, dan Ekonomi

Nasional
Jokowi: WTP Bukan Tujuan Akhir, Kita Ingin Uang Rakyat Digunakan Sebaik-baiknya

Jokowi: WTP Bukan Tujuan Akhir, Kita Ingin Uang Rakyat Digunakan Sebaik-baiknya

Nasional
Optimalisasi Vaksinasi Covid-19, Kemenkes Instruksikan Agar Vaksinasi Tak Lagi Pandang Domisili

Optimalisasi Vaksinasi Covid-19, Kemenkes Instruksikan Agar Vaksinasi Tak Lagi Pandang Domisili

Nasional
BPK Temukan 6 Persoalan Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

BPK Temukan 6 Persoalan Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan: Perbuatan Briptu Nikmal Dikategorikan Penyiksaan Seksual

Komnas Perempuan: Perbuatan Briptu Nikmal Dikategorikan Penyiksaan Seksual

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Masyarakat Tak Gelar Nobar 16 Besar Euro 2020

Kasus Covid-19 Melonjak, Pimpinan DPR Minta Masyarakat Tak Gelar Nobar 16 Besar Euro 2020

Nasional
Periksa 12 PNS, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Bandung Barat Aa Umbara

Periksa 12 PNS, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Bandung Barat Aa Umbara

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

Pemerintah Diminta Segera Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

Nasional
5 Orang Tewas di Yahukimo Papua, TNI Sebut Ditembak KKB

5 Orang Tewas di Yahukimo Papua, TNI Sebut Ditembak KKB

Nasional
Jokowi: Situasi Pandemi Belum Berakhir, Masih 'Extraordinary'

Jokowi: Situasi Pandemi Belum Berakhir, Masih "Extraordinary"

Nasional
UPDATE: Tambah 8 Orang, Total 5.069 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 8 Orang, Total 5.069 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Satgas Sebut Positivity Rate Covid-19 Indonesia Dekati 15 Persen, Harus Dikendalikan

Satgas Sebut Positivity Rate Covid-19 Indonesia Dekati 15 Persen, Harus Dikendalikan

Nasional
Kasus Polisi Pemerkosa Remaja Briptu Nikmal dan Desakan Penyelesaian RUU PKS...

Kasus Polisi Pemerkosa Remaja Briptu Nikmal dan Desakan Penyelesaian RUU PKS...

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Jumlah Pemeriksaan PCR Tidak Dikurangi

Satgas Covid-19 Sebut Jumlah Pemeriksaan PCR Tidak Dikurangi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X