Kompas.com - 29/08/2013, 18:36 WIB
Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali LUCKY PRANSISKAKetua Mahkamah Agung Hatta Ali
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung telah membentuk tim untuk menyelidiki putusan peninjauan kembali (PK) Sudjiono Timan. Mahkamah Agung akan meneliti apakah ada pelanggaran yang dilakukan para hakim PK.

"Kita sudah membentuk tim dari pengawasan untuk meminta keterangan para hakim yang menyidangkan perkara Sudjino," kata Ketua MA Hatta Ali di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/8/2013).

Hatta mengatakan, tahap awal tim akan meminta keterangan para hakim PK, yakni Agung Suhadi (ketua), Andi Samsan Nganro, Sri Murwahyuni, Abdul Latief, dan Sophian Martabaya.

Mereka membatalkan putusan kasasi MA yang menghukum Sudjiono 15 tahun penjara, denda Rp 50 juta, dan membayar uang pengganti Rp 369 miliar. Dalam putusan itu, Hakim Agung Sri Murwahyudi mengajukan beda pendapat.

Hatta mengatakan, memang tidak ada masalah dengan sidang in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa. Namun, masalahnya, kata dia, apakah dimungkinkan istri Sudjiono yang mengajukan PK.

"Itu kan menimbulkan penafsiran hukum. Apakah istri dapat selaku ahli waris atau tidak? Itu permasalahannya," kata Hatta.

Ketika ditanya pendapat pribadinya apakah bisa istri Sudjiono mengajukan PK, Hatta tidak mau berpendapat lantaran tidak ingin mendahului kerja tim. Untuk saat ini, Hatta mengaku masih menganggap tidak ada pelanggaran yang dilakukan para hakim PK.

"Tapi kita lihat nanti bagaimana pemeriksaanya. Kita percayakan sepenuhnya kepada tim yang akan melakukan penelitian terhadap para hakim yang menyidangkan kasus itu," pungkas Hatta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Limpahkan Berkas Penyuap Eks Bupati Tulungagung ke PN Surabaya

KPK Limpahkan Berkas Penyuap Eks Bupati Tulungagung ke PN Surabaya

Nasional
Koordinator MAKI Adukan Dugaan Penyimpangan Impor Sapi ke Bareskrim

Koordinator MAKI Adukan Dugaan Penyimpangan Impor Sapi ke Bareskrim

Nasional
KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

Nasional
Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Nasional
24 Tahun Reformasi, Partai Buruh Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

24 Tahun Reformasi, Partai Buruh Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
40 Petani di Bengkulu Ditelanjangi Polisi dan Dikriminalisasi, Komnas HAM Turun Tangan

40 Petani di Bengkulu Ditelanjangi Polisi dan Dikriminalisasi, Komnas HAM Turun Tangan

Nasional
Bareskrim Ungkap Harga Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 4 Miliar-Rp 5 Miliar

Bareskrim Ungkap Harga Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 4 Miliar-Rp 5 Miliar

Nasional
Sejumlah Kepala Dinas Diperiksa KPK untuk Kasus Suap Wali Kota Ambon

Sejumlah Kepala Dinas Diperiksa KPK untuk Kasus Suap Wali Kota Ambon

Nasional
Perjalanan Panjang Kodam III/Siliwangi, 76 Tahun Jaga Pertahanan Jabar-Banten

Perjalanan Panjang Kodam III/Siliwangi, 76 Tahun Jaga Pertahanan Jabar-Banten

Nasional
Sekjen Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Tak Ganggu Pemerintahan Jokowi

Sekjen Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Tak Ganggu Pemerintahan Jokowi

Nasional
Dugaan Sementara Komnas HAM, Operasi Pembunuhan Munir pada 2004 Juga Sasar Tokoh Lain

Dugaan Sementara Komnas HAM, Operasi Pembunuhan Munir pada 2004 Juga Sasar Tokoh Lain

Nasional
Soal Kemungkinan Berkoalisi dengan Gerindra pada Pemilu 2024, Ini Kata Sekjen PDI-P

Soal Kemungkinan Berkoalisi dengan Gerindra pada Pemilu 2024, Ini Kata Sekjen PDI-P

Nasional
Kejagung: Lin Che Wei Dibawa ke Kemendag oleh Indrasari Wisnu Wardhana

Kejagung: Lin Che Wei Dibawa ke Kemendag oleh Indrasari Wisnu Wardhana

Nasional
Satgas Covid-19: Kasus Aktif Terus Menurun dari 7.474 Jadi 3.766

Satgas Covid-19: Kasus Aktif Terus Menurun dari 7.474 Jadi 3.766

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.