Kompas.com - 29/08/2013, 17:22 WIB
Ketua BPK Hadi Poernomo bersama anggota BPK Ali Masykur Musa memberikan hasil audit tahap II Proyek Hambalang kepada Pimpinan DPR, yang diterima Ketua DPR Marzuki Alie, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (23/8/2013). KOMPAS.com/SABRINA ASRILKetua BPK Hadi Poernomo bersama anggota BPK Ali Masykur Musa memberikan hasil audit tahap II Proyek Hambalang kepada Pimpinan DPR, yang diterima Ketua DPR Marzuki Alie, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (23/8/2013).
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo menegaskan tidak ada intervensi dalam audit investigatif tahap II proyek Hambalang, Bogor. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan penelusuran mengenai beredarnya laporan yang berbeda dengan hasil investigatif BPK.

"Tidak ada intervensi, bener. Tidak ada. BPK masih independen. Aku jamin," kata Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis ( 29/8/2013 ).

Hal itu dikatakan Hadi menyikapi sorotan miring dari berbagai pihak setelah muncul dua versi laporan investigatif Hambalang. Selain itu, laporan juga tidak menyertakan kerugian negara yang dibutuhkan KPK.

Hadi mengatakan, laporan resmi yang dikeluarkan BPK hanya laporan tanggal 23 Agustus 2013 untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap laporan resmi BPK, lanjutnya, pasti terdapat cap BPK, tandantangan anggota di pengantar, dan paraf oleh tiga orang di setiap halaman.

"Halaman laporan kami 108 lembar. Kurang dari itu bukan BPK. Tanyakan saja yang mengeluarkan siapa, Anda dapat dari mana. Saya enggak tau siapa yang mengeluarkan," kata Hadi.

Hadi tidak mau berbicara mengenai substansi hasil investigatif lantaran dilarang sejak muncul aturan per Desember 2012 . Sebenarnya, jika tidak dilarang, Hadi mengaku ingin menjelaskan agar publik bisa mengetahui secara jelas. Untuk itu, pihaknya hanya akan membicarakan substansi dengan penyidik KPK.

Adapun kritikan terkait belum adanya nilai kerugian negara dalam proyek Hambalang, Hadi mengatakan, untuk menyimpulkan besaran nilai kerugian negara perlu dilakukan proses pro justicia yang hanya bisa dilakukan penyidik. BPK hanya bisa menyebut ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 463 ,67 miliar berdasarkan hasil investigasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sekarang tinggal finalisasi. Untuk memindahkan indikasi kerugian negara menjadi kerugian negara, itu pemeriksaan harus pro justicia, bukan investigasi. Maka anak-anak saya dengan KPK berkoordinasi. Kalau saya katakan 'diduga Anda sakit' itu lain dengan 'Anda sakit'. Enggak sembarangan," ucapnya.

"Kapan kesimpulan kerugian negara akan selesai? Tergantung penyidik sama pemeriksa (BPK). Tapi cepat, kami monitor terus," tambahnya kemudian.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Nasional
Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Nasional
 UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

Nasional
Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Nasional
UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 September: Tambah 123, Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 141.381

UPDATE 25 September: Tambah 123, Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 141.381

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.746, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.020.801

UPDATE: Bertambah 3.746, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.020.801

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.137, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.206.253

UPDATE: Bertambah 2.137, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.206.253

Nasional
Azis Syamsuddin Tersangka, Golkar Hormati Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Tersangka, Golkar Hormati Proses Hukum di KPK

Nasional
Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Nasional
MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

Nasional
Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.