Kompas.com - 29/08/2013, 17:22 WIB
Ketua BPK Hadi Poernomo bersama anggota BPK Ali Masykur Musa memberikan hasil audit tahap II Proyek Hambalang kepada Pimpinan DPR, yang diterima Ketua DPR Marzuki Alie, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (23/8/2013). KOMPAS.com/SABRINA ASRILKetua BPK Hadi Poernomo bersama anggota BPK Ali Masykur Musa memberikan hasil audit tahap II Proyek Hambalang kepada Pimpinan DPR, yang diterima Ketua DPR Marzuki Alie, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (23/8/2013).
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo menegaskan tidak ada intervensi dalam audit investigatif tahap II proyek Hambalang, Bogor. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan penelusuran mengenai beredarnya laporan yang berbeda dengan hasil investigatif BPK.

"Tidak ada intervensi, bener. Tidak ada. BPK masih independen. Aku jamin," kata Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis ( 29/8/2013 ).

Hal itu dikatakan Hadi menyikapi sorotan miring dari berbagai pihak setelah muncul dua versi laporan investigatif Hambalang. Selain itu, laporan juga tidak menyertakan kerugian negara yang dibutuhkan KPK.

Hadi mengatakan, laporan resmi yang dikeluarkan BPK hanya laporan tanggal 23 Agustus 2013 untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap laporan resmi BPK, lanjutnya, pasti terdapat cap BPK, tandantangan anggota di pengantar, dan paraf oleh tiga orang di setiap halaman.

"Halaman laporan kami 108 lembar. Kurang dari itu bukan BPK. Tanyakan saja yang mengeluarkan siapa, Anda dapat dari mana. Saya enggak tau siapa yang mengeluarkan," kata Hadi.

Hadi tidak mau berbicara mengenai substansi hasil investigatif lantaran dilarang sejak muncul aturan per Desember 2012 . Sebenarnya, jika tidak dilarang, Hadi mengaku ingin menjelaskan agar publik bisa mengetahui secara jelas. Untuk itu, pihaknya hanya akan membicarakan substansi dengan penyidik KPK.

Adapun kritikan terkait belum adanya nilai kerugian negara dalam proyek Hambalang, Hadi mengatakan, untuk menyimpulkan besaran nilai kerugian negara perlu dilakukan proses pro justicia yang hanya bisa dilakukan penyidik. BPK hanya bisa menyebut ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 463 ,67 miliar berdasarkan hasil investigasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sekarang tinggal finalisasi. Untuk memindahkan indikasi kerugian negara menjadi kerugian negara, itu pemeriksaan harus pro justicia, bukan investigasi. Maka anak-anak saya dengan KPK berkoordinasi. Kalau saya katakan 'diduga Anda sakit' itu lain dengan 'Anda sakit'. Enggak sembarangan," ucapnya.

"Kapan kesimpulan kerugian negara akan selesai? Tergantung penyidik sama pemeriksa (BPK). Tapi cepat, kami monitor terus," tambahnya kemudian.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Nasional
Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Nasional
Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Nasional
Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Nasional
UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 24 Juli: 17.475.996 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 24 Juli: 17.475.996 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

Nasional
Sebanyak 39.767 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Sebanyak 39.767 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Juli: Ada 264.578 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 24 Juli: Ada 264.578 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Juli: Ada 574.135 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Juli: Ada 574.135 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Juli: Bertambah 39.767, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 2.471.678

UPDATE 24 Juli: Bertambah 39.767, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 2.471.678

Nasional
UPDATE 24 Juli: Tambah 1.415, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 82.013

UPDATE 24 Juli: Tambah 1.415, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 82.013

Nasional
UPDATE 24 Juli: Bertambah 45.416, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Capai 3.127.826 Orang

UPDATE 24 Juli: Bertambah 45.416, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini Capai 3.127.826 Orang

Nasional
BEM UI: PP 75/2021 tentang Statuta UI Harus Dicabut, Banyak Pasal Bermasalah

BEM UI: PP 75/2021 tentang Statuta UI Harus Dicabut, Banyak Pasal Bermasalah

Nasional
Ular Sanca 2 Meter Ditemukan di Ventilasi Kamar Mandi Rumah Warga di Pamulang

Ular Sanca 2 Meter Ditemukan di Ventilasi Kamar Mandi Rumah Warga di Pamulang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X