KPK Akan Klarifikasi Inisial Nama di Audit II Hambalang

Kompas.com - 28/08/2013, 22:24 WIB
Proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu Hambalang di Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/5). Proyek senilai Rp 1,175 triliun tersebut menghadapi beberapa persoalan antara lain amblasnya tanah di area Power House III dan fondasi lapangan bulu tangkis seluas 1.000 meter persegi periode Desember 2011. Selain itu proyek ini kini tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi perihal dugaan suap oleh anggota DPR.  KOMPAS/LUCKY PRANSISKAProyek pembangunan kompleks olahraga terpadu Hambalang di Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/5). Proyek senilai Rp 1,175 triliun tersebut menghadapi beberapa persoalan antara lain amblasnya tanah di area Power House III dan fondasi lapangan bulu tangkis seluas 1.000 meter persegi periode Desember 2011. Selain itu proyek ini kini tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi perihal dugaan suap oleh anggota DPR.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengklarifikasi sekitar 18 inisial nama yang tercantum dalam hasil audit tahap II Hambalang. KPK ingin memastikan nama asli dengan inisial nama dalam hasil audit tersebut.

"KPK akan klarifikasi nama inisial itu siapa sesungguhnya. Jangan sampai salah memberikan identifikasi," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Gedung KPK, Rabu (28/8/2013).

Bambang mengatakan, pihaknya juga akan mencocokkannya dengan sejumlah pihak yang pernah diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi Hambalang. Jika belum, tidak tertutup kemungkinan sejumlah nama tersebut akan dipanggil KPK untuk dimintai keterangan.


"Selain itu akan dilihat apakah orang itu pernah dijadikan saksi atau belum. Kalau sudah, akan dilihat apakah keterangan yang ada di laporan itu sudah in line atau ada informasi lain yang harus dikembangkan. Itu prosesnya sedang berjalan. Koordinasi tetap dilakukan dengan teman-teman di BPK," terang Bambang.

"Kami tetap mengharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, permohonan yang diajukan kepada BPK sudah didapatkan jawabannya. Tetapi kami ingin menggunakan hasil audit investigatif tersebut sebagai pengayaan dari proses yang sudah dilakukan di KPK," lanjut Bambang.

Bambang sebelumnya mengatakan bahwa ada sekitar 18 inisial nama yang disebut dalam hasil audit tahap II Hambalang. Penyebutan nama-nama tersebut juga disertai perannya. Namun, dia mengaku tidak hafal inisial yang tertulis dalam audit tersebut.

Dalam dokumen hasil audit tahap II Hambalang yang beredar di kalangan wartawan, terdapat 15 inisial nama anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disebutkan. Mereka diduga terlibat penyimpangan dalam proses persetujuan anggaran proyek Hambalang. Berdasarkan dokumen hasil audit tahap II Hambalang yang diterima wartawan, 15 anggota DPR tersebut berinisial MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, MI, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS.

Kemudian, belakangan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso memastikan tak terdapat 15 inisial anggota DPR dalam audit tahap II Badan Pemeriksa Keuangan terkait proyek Hambalang.

Sementara itu, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan sekolah olahraga di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, KPK telah menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah mantan Direktur Operasional I PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noer, mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo mengungkapkan, total indikasi kerugian negara kasus Hambalang diperkirakan sebesar Rp 463,6 miliar. Jumlah tersebut merupakan hasil total loss Rp 471,707 miliar dikurangi adanya sisa anggaran dalam kerja sama operasional Adhi Karya-Wijaya Karya sebesar Rp 8,03 miliar.

Hingga saat ini KPK masih menunggu perhitungan kerugian negara dalam kasus itu untuk dapat menindaklanjuti proses hukum terhadap ketiga tersangka.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Nasional
Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Nasional
Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Nasional
30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

Nasional
Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Nasional
Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Nasional
ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Nasional
Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

Nasional
Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Nasional
Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Nasional
Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X