Elite Demokrat Bisa Veto Capres Konvensi Demokrat

Kompas.com - 28/08/2013, 20:15 WIB
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com – Pelaksanaan konvensi calon presiden Partai Demokrat mengundang sejumlah tanya. Mekanisme rekrutmen yang tertutup hingga kriteria calon yang tidak dijelaskan secara gamblang membuat keseriusan Partai Demokrat mencari pemimpin nasional selanjutnya diragukan.

Yang paling krusial, capres yang akan dihasilkan konvensi capres Partai Demokrat bisa dibatalkan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.

“Dalam AD/ART Partai Demokrat, pasal 13 poin 5, capres dari konvensi masih bisa diveto Majelis Tinggi,” imbuh Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yudha AR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/8/2013).

Di dalam AD/ART Partai Demokrat, capres yang akan diusung ditunjuk oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. Konvensi pun tidak diatur dalam AD/ART tersebut. Hanta menuturkan sejak awal pelaksanaan, Konvensi Demokrat banyak kekurangan.


Hanta mencontohkan, mekanisme penjaringan bersifat tertutup meski konvensi disebut sebagai mekanisme terbuka menjaring capres. “Yang boleh hanya yang diundang, seharusnya terbuka, ya dibuka saja semuanya,” kata Hanta.

Ia melanjutkan, kriteria capres yang akan diusung juga tidak jelas dan tidak dipaparkan secara gambalng ke publik.

Bahkan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang awalnya berniat ikut konvensi kian bingung cara kerja Komite Konvensi Demokrat.

“Komite sudah mendiskusikan nama-nama tapi kriteria tidak jelas, misalnya kenapa Jumhur tidak lolos, sedangkan Dahlan masuk. Kita tidak tahu apa parameter dan indikatornya,” imbuh Hanta.

Hal lainnya yang dikritisi dari pelaksanaan Konvensi Demokrat adalah minimnya pelibatan publik dalam menjaring nama-nama peserta konvensi. Selain itu, capres yang dihasilkan dari konvensi kemungkinan besar akan dianulir oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Dengan tertutupnya mekanisme konvensi ini, keseriusan Demokrat melaksanakan konvensi capres pun dipertanyakan. “Untuk dibilang main-main, saya belum bisa bilang itu. Tapi kalau dibilang serius, juga masih tanda tanya,” ucap Hanta.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Nasional
Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Nasional
Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Nasional
30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

Nasional
Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Nasional
Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Nasional
ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Nasional
Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

Nasional
Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Nasional
Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Nasional
Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X