Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IGI: Anggaran Pelayanan Publik di Indonesia Rendah!

Kompas.com - 28/08/2013, 20:01 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Indonesia Governance Index (IGI) mencatat, komitmen pemerintah provinsi dalam hal pengelolaan anggaran daerah, terutama terkait alokasi sektor pelayanan publik masih rendah. Tiga sektor pelayanan publik itu adalah pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

Tim Peneliti IGI Lenny Hidayat mengatakan, dari indeks skala 1 sampai 10, rata-rata skor kinerja komitmen pemerintah pada tiga sektor tersebut berada di angka kisaran tiga sampai empat. Artinya, menurutnya, berdasarkan penilaian IGI, pelayanan pemerintah provinsi terhadap ketiga sektor tersebut masih cenderung buruk.

"Skor komitmen terhadap pendidikan 3,02, kesehatan 3,05, dan pengentasan kemiskinan 3,91," kata Lenny di Jakarta, Rabu (28/8/2013).

Riset yang dilakukan IGI dilakukan selama satu tahun, terhitung sejak Juni 2012-Juni 2013 di 33 provinsi di Indonesia. Riset ini melibatkan 1.188 ahli dari unsur pemerintah (gubernur dan ketua DPRD), birokrasi (sekretaris daerah dan kepala SKPD), masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi.

Penghitungan metodologi riset ini menggabungkan antara data obyektif (APBD, RPJMD, RKA, dan LKPJ) serta pandangan subjektif dari ahli.

Untuk sektor pendidikan, Lenny menjelaskan, rendahnya perolehan skala indeks disebabkan realisasi anggaran belanja daerah untuk sektor pendidikan masih jauh di bawah 20 persen, seperti amanat Konstitusi.

Diungkapkan, alokasi tertinggi untuk sektor ini hanya berada pada kisaran 13 hingga 14 persen dari total anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Bahkan, ada pula provinsi yang mengalokasikan satu persen dari total APBD untuk sektor ini.

"Alokasi terbesar diberikan oleh Aceh dengan jumlah Rp 954.510 per siswa per tahun, sedangkan terendah diberikan NTB sebesar Rp 4.511 per siswa per tahun," ujarnya.

Dengan kecilnya anggaran tersebut, menurutnya, tidak heran jika penyelenggaraan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Sehingga, hal ini memberikan dampak pada perbedaan pengalaman pendidikan dari setiap anak-anak di masing-masing provinsi.

Sementara dari sektor pengentasan kemiskinan, Lenny menjelaskan, rendahnya perolehan skala indeks disebabkan masih banyaknya provinsi yang tidak memiliki unit pengaduan penanggulangan kemiskinan. Rata-rata skor komitmen pemprov terhadap pengentasan kemiskinan hanya mencapai 3.91. Skor itu mencerminkan komitmen anggaran terhadap program pengentasan kemiskinan itu di provinsi.

Ia menambahkan, dari 33 provinsi, setidaknya ada 17 provinsi yang tidak memilikinya program ini, yaitu Sumsel, Kepri, Babel, Banten, Riau, Bangka Belitung, NTT, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kalteng, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat.

"Alokasi anggaran pemprov untuk pengentasan kemiskinan per penduduk miski per tahun tertinggi dipegang Bali yaitu Rp 365.757 dan terendah dipegang NTT sebesar Rp 20.900," katanya.

Sedangkan dari sektor kesehatan, Lenny mengatakan, berdasarkan skor komitmen pemprov, provinsi tertinggi yang mengalokasikan anggaran kesehatan dipegang Provinsi Babel Rp 166.459 dan terendah DIY yaitu Rp 5.807. Anggaran itu diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat per kapita per tahunnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com