Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LPI: Konvensi Demokrat Rendahkan Harga Diri Anies Baswedan

Kompas.com - 28/08/2013, 18:10 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyayangkan sikap Anies Baswedan yang memutuskan mengikuti Konvensi calon presiden Partai Demokrat. Menurut Boni, pilihan politik itu hanya akan merendahkan diri Anies sebagai tokoh muda yang potensial.

"Anies ikut konvensi sama dengan merendahkan dirinya," kata Boni seusai menggelar sebuah diskusi politik di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2013).

Boni menyampaikan, dirinya juga sempat meminta secara langsung kepada Mahfud MD agar tak tergiur mengikuti konvensi calon presiden Demokrat. Sosok ketokohan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu dianggap Boni akan merosot bila mengikuti konvensi.

Saat itu, kata Boni, Mahfud mengaku akan mempertimbangkannya. Menurut Boni, Konvensi Demokrat hanya lelucon untuk mendongkrak elektabilitas partai. Penyelenggaraan seleksinya juga dianggap tak transparan dan sarat dengan permainan.

"Ngapain ikut konvensi? Saya tidak percaya sama konvensi, hanya main-mainan," ujarnya.

Seperti diketahui, Anies Baswedan akhirnya mantap menjadi peserta konvensi. Ia mengaku tidak khawatir dengan banyaknya kader Partai Demokrat yang terlibat kasus korupsi dan menganggap konvensi sebagai tantangan tersendiri untuk bangsa dan negara.

Menurut Anies, negeri ini perlu perbaikan di semua sektor, termasuk perbaikan partai politik. Oleh karena itu, dengan kesempatan yang ditawarkan oleh Partai Demokrat tersebut, dia mengaku terpanggil untuk membenahi bangsa ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com