Kompas.com - 28/08/2013, 16:51 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden dari Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo mengaku tak gentar menghadapi popularitas kader PDI Perjuangan Joko Widodo dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pertarungan di pemilihan umum presiden tahun depan. Hary Tanoe yakin sinerginya dengan Wiranto mampu menyaingi popularitas kedua tokoh tersebut.

Hary Tanoe menjelaskan, rasa tidak takut dikalahkan oleh Joko Widodo (Jokowi) atau Prabowo terjadi karena dirinya tidak berambisi menjadi orang nomor dua di Indonesia. Ia menegaskan, keputusannya menjadi cawapres mendampingi Wiranto karena menjawab permintaan dari Partai Hanura.

"Tidak ada masalah, saya kan tidak ambisius. Saya jadi cawapres karena diminta dan saya melihat sinergi saya dengan Pak Wiranto ini dapat menyelesaikan semua masalah Indonesia. Tapi kalau masyarakat melihatnya lain, saya juga tak akan masalah," kata Hary Tanoe seusai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi politik di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2013).

Lebih jauh, Hary Tanoe menegaskan, keputusannya menerima tawaran Hanura untuk maju mendampingi Wiranto dilandasi perhitungan yang panjang. Ia mengklaim mampu menjadi pasangan yang saling melengkapi saat berjuang bersama Wiranto. Wiranto, kata Hary Tanoe, merupakan tokoh nasional yang memiliki pengalaman di bidang militer dan politik. Sementara itu, dirinya yang memiliki latar belakang pengusaha fokus pada masalah ekonomi dan bisnis.

Dari sisi konstituen, Hary Tanoe juga menganggap dirinya dan Wiranto mampu mewakili semua kelompok pemilih. Sebagai tokoh senior, Wiranto dianggapnya mampu mewakili kelompok pemilih tua, dan dirinya mewakili kelompok pemilih muda.

"Dengan pertimbangan itu, kita berpikir untuk menjadi satu, mewakili kelompok dan kapasitas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tapi harus digarisbawahi, saya tak ambisius," ujarnya.

KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menghadiri acara Rakernis Fungsi Lalu Lintas 2013 di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2013). Rapat ini membahas cara untuk memberikan keamanan dan kelancaran lalu lintas menjelang Pemilu tahun 2014.

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan popularitas Jokowi dibandingkan dengan sosok lainnya mengindikasikan kian menguatnya tuntutan masyarakat terhadap kehadiran generasi kepemimpinan politik nasional baru yang tidak bersifat artifisial. Kesimpulan demikian tampak dari dua hasil survei opini publik yang dilakukan secara berkala (longitudinal survey) terhadap 1.400 responden—calon pemilih dalam Pemilu 2014—yang terpilih secara acak di 33 provinsi. Survei terbaru yang dilakukan Kompas menunjukkan tingkat keterpilihan Jokowi mencapai 32,5 persen. Proporsi itu meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tingkat keterpilihannya pada Desember 2012.

Hasil survei menunjukkan, semakin besar proporsi calon pemilih yang jelas menyatakan pilihannya terhadap sosok pemimpin nasional yang mereka kehendaki. Sebaliknya, semakin kecil proporsi calon pemilih yang belum menyatakan pilihan dan semakin kecil pula proporsi calon pemilih yang enggan menjawab (menganggap rahasia) siapa sosok calon presiden yang ia harapkan memimpin negeri ini.

Besarnya proporsi pemilih yang sudah memiliki preferensi terhadap sosok calon presiden secara signifikan hanya bertumpu pada lima nama: Joko Widodo, Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Megawati Soekarnoputri, dan Jusuf Kalla. Pada survei terakhir (Juni 2013), lima sosok itu mampu menguasai dua pertiga responden. Sisanya (18,2 persen) tersebar pada 16 sosok calon presiden lainnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Gugatan Kemenhan Terkait Pengelolaan Satelit Ditunda 5 Bulan

Sidang Gugatan Kemenhan Terkait Pengelolaan Satelit Ditunda 5 Bulan

Nasional
Puan Dinilai Punya 'CV' Lengkap untuk Jadi Ketum PDI Perjuangan dan Capres

Puan Dinilai Punya "CV" Lengkap untuk Jadi Ketum PDI Perjuangan dan Capres

Nasional
Ombudsman Temukan Malaadministrasi di BPJS Ketenagakerjaan

Ombudsman Temukan Malaadministrasi di BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Korban UU ITE Desak Revisi Dibahas Pansus, Pimpinan DPR: Kita Akan Pertimbangkan

Korban UU ITE Desak Revisi Dibahas Pansus, Pimpinan DPR: Kita Akan Pertimbangkan

Nasional
Izin ACT Dicabut karena Dugaan Penyelewengan Dana, Bagaimana Aturan Donasi di Indonesia?

Izin ACT Dicabut karena Dugaan Penyelewengan Dana, Bagaimana Aturan Donasi di Indonesia?

Nasional
Pemerintah Sebut RUU Pemasyarakatan Tidak Ada Perubahan, Siap Disahkan sebagai UU

Pemerintah Sebut RUU Pemasyarakatan Tidak Ada Perubahan, Siap Disahkan sebagai UU

Nasional
Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Nasional
Rekam Jejak Achmad Marzuki dan Andi Chandra, Penjabat Kepala Daerah Berlatar Belakang Militer

Rekam Jejak Achmad Marzuki dan Andi Chandra, Penjabat Kepala Daerah Berlatar Belakang Militer

Nasional
Tiba di Madinah, Wapres Ma'ruf Amin Disambut Pasukan Kehormatan Arab Saudi

Tiba di Madinah, Wapres Ma'ruf Amin Disambut Pasukan Kehormatan Arab Saudi

Nasional
Usai Rapimnas, Gerindra Bakal Buat Forum Bahas Cawapres Prabowo

Usai Rapimnas, Gerindra Bakal Buat Forum Bahas Cawapres Prabowo

Nasional
Pimpinan DPR: Pembahasan Revisi UU ITE Tunggu Komisi I Selesaikan RUU PDP

Pimpinan DPR: Pembahasan Revisi UU ITE Tunggu Komisi I Selesaikan RUU PDP

Nasional
Gelar Raker Siang Ini, Komisi III Belum Tahu Soal Draf RKUHP yang Hendak Diserahkan Pemerintah

Gelar Raker Siang Ini, Komisi III Belum Tahu Soal Draf RKUHP yang Hendak Diserahkan Pemerintah

Nasional
Baru Sehari Level 2, Jabodetabek Kini Jadi PPKM Level 1

Baru Sehari Level 2, Jabodetabek Kini Jadi PPKM Level 1

Nasional
Bukan 149 Orang, Kemenlu Klarifikasi Jumlah Buruh Migran Meninggal di Sabah Capai 25 Orang

Bukan 149 Orang, Kemenlu Klarifikasi Jumlah Buruh Migran Meninggal di Sabah Capai 25 Orang

Nasional
Usai Dilantik jadi Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki Dapat 5 PR Ini dari Mendagri

Usai Dilantik jadi Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki Dapat 5 PR Ini dari Mendagri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.