Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Kompas, jika Jokowi Dipasangkan dengan Mega, JK, Prabowo, dan Ical...

Kompas.com - 28/08/2013, 10:52 WIB
ING

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Bagaimana jika Joko Widodo dipasangkan dengan sejumlah politisi senior dalam Pemilihan Presiden 2014? Survei Litbang Kompas yang dilakukan pada Juni 2013 menghitung potensi dukungan dan penolakan berdasarkan penjumlahan elektabilitas dan resistensi sosok yang dipasangkan dengan Jokowi.

Seperti diketahui, survei ini menempatkan Joko Widodo alias Jokowi pada posisi teratas dengan 32,5 persen. Ia mengungguli sejumlah nama lain yang sudah lebih dulu menyatakan akan maju dalam Pemilihan Presiden 2014, di antaranya, Prabowo Subianto (15,1 persen) dan Aburizal Bakrie (8,8 persen). Jokowi juga mengungguli seniornya, Ketua Umum PDI Perjuangan yang dipilih 8,0 persen responden dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (4,5 persen). Survei ini melibatkan 1.400 responden—calon pemilih dalam Pemilu 2014—yang terpilih secara acak di 33 provinsi.

Lalu, bagaimana jika Jokowi dipasangkan dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto?

KOMPAS/RAD, HAS, RON, SET, KUM, AIC, ARB Potensi dukungan dan penolakan dihitung berdasarkan penjumlahan elektabilitas dan resistensi sosok yang dipasangkan. Dukungan sosok didasarkan pada perolehan dukungan hasil survei dengan perolehan minimal 1% pendukung. Pengategorian
Jokowi-Jusuf Kalla
Potensi dukungan: 42,5 persen
Potensi penolakan: 1,8 persen

Jika dipasangkan dengan Kalla, dukungan terhadap Jokowi membesar dengan hambatan kecil.

Jokowi-Prabowo Subianto
Potensi dukungan: 54,6 persen
Potensi penolakan: 3,8 persen

Dengan Prabowo, Jokowi akan mendapatkan dukungan yang semakin besar, dengan hambatan sedang.

Jokowi-Aburizal Bakrie
Potensi dukungan: 47,4 persen
Potensi penolakan: 11,0 persen

Dukungan yang diperoleh Jokowi jika berpasangan dengan Aburizal Bakrie alias Ical akan membesar, tetapi hambatannya juga besar.

Jokowi-Megawati Soekarnoputri
Potensi dukungan: 46,5 persen
Potensi penolakan: 11,2 persen

Jika dipasangkan dengan Megawati, Jokowi akan mendapatkan dukungan lebih besar. Tetapi, hambatan yang akan dihadapi juga besar.

Fenomena Jokowi dan kalkulasi politik

Fenomena Jokowi dinilai menjungkalkan konstelasi politik lama yang persiapannya sudah dirintis sejak 2009. Direktur Riset Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, tokoh-tokoh lama, seperti Prabowo dan Aburizal, harus berhitung ulang menghadapi fenomena itu. Semua pihak sedang menunggu tiga hal yang kemungkinan bisa terjadi. ”Pertama, berharap PDI-P tidak ajukan Jokowi agar kekuatan semua pihak kembali lagi pada titik nol,” katanya.

Kedua, kompetitor Jokowi bisa berkoalisi dengan Jokowi, entah bagaimana negosiasinya. Skenario ketiga, pada titik ekstrem, kubu non-Jokowi bisa punya satu semangat untuk menjegal Jokowi secara bersama-sama agar kekuatan Jokowi bisa diimbangi.

”Mereka pasti akan berhitung dengan variabel Jokowi ini, entah melawan, menjatuhkan, atau bergabung,” kata Yunarto, Selasa (27/8/2013).

Siapa pun yang akan menjegal atau mengajak Jokowi tetap punya peluang mencapai titik kulminasi, tetapi bedanya saat ini momentum sedang berada di tangan Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com