Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalau Jokowi Jadi Capres, Pemilih di Pemilu Legislatif Melejit

Kompas.com - 28/08/2013, 06:43 WIB
Ariane Meida

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tren partisipasi publik pada Pemilu 2014 diperkirakan bakal meningkat pesat bila Joko Widodo menjadi salah satu kandidat calon presiden. Indikator yang digunakan adalah data survei terakhir yang digelar Forum Akademisi Teknologi Informasi.

Survei tersebut khusus menggarap topik elektabilitas partai politik di Pemilu Legislatif 2014 dengan dan tanpa Jokowi maju menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hasilnya, 25,5 persen responden menyatakan abstain pada pemilu bila Jokowi tak menjadi salah satu kandidat capres dan angka itu turun menjadi 16 persen bila Jokowi diusung menjadi capres.

"Saya melihat tren partisipasi publik meningkat bila Jokowi diusung," ujar Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, Selasa (27/8/2013).

Menurut Sebastian, Pemilu 1999 sempat membuncahkan harapan rakyat agar hasilnya membawa perubahan politik yang signifikan. Namun, ujar dia, justru pemerintahan hasil pemilu di era reformasi tak menjawab persoalan rakyat sehingga partisipasi publik dalam Pemilu 2004 dan 2009 cenderung merosot.

Bila melihat profil daftar calon anggota legislatif untuk Pemilu 2014, Sebastian melihat belum ada kandidat yang akan mampu meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu. Merujuk beragam hasil survei sepanjang tahun ini, dia berpendapat rakyat berharap pada munculnya sosok muda yang mampu memberi harapan dan perubahan ketika memimpin Indonesia.

"Animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2014 tergantung pada siapa calon presiden yang akan diusung," kata Sebastian. Kalau partai politik tetap egois dengan mengajukan tokoh senior sebagai calon presiden, imbuh dia, partisipasi politik masyarakat akan kembali turun.

Pemilu presiden di Indonesia tak bisa dilepaskan dari pemilu legislatif. Sampai saat ini, UU Pilpres masih menjadikan perolehan suara partai politik dalam pemilu legislatif sebagai syarat utama partai atau gabungan partai dapat mengusung calon presiden.

Bila Pemilu Presiden 2014 masih menggunakan UU Pemilu Presiden keluaran 2008, syarat pengusungan calon tersebut adalah kepemilikan 25 persen suara sah atau 20 persen kursi parlemen hasil pemilu legislatif. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com