Kompas.com - 27/08/2013, 17:43 WIB
Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana KOMPAS.COM/Sandro GatraWakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
- Meski tetap akan menggelar lelang jabatan, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Menhuk dan HAM), Denny Indrayana berharap orang-orang dari internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan-lah yang akan memenangi lelang jabatan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas). Menurut Denny, dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, persoalan lembaga pemasyarakatan bisa segera diselesaikan dan tak ada resistensi dari para kepala lembaga pemasyarakatan (kalapas).

"Saya berharap (yang menang) dari Ditjen Pemasyarakatan. Karena yang paling tahu yang Ditjen Pemasyarakatan. Kami hanya bisa memastikan bahwa proses seleksi berjalan dengan fair (adil)," ujar Denny di kantor Ditjenpas, Jakarta, Selasa (27/8/2012).

Walau demikian, Denny menegaskan bahwa ada tiga pertimbangan Kemenhuk dan HAM melaksanakan lelang jabatan Dirjen Pas. Pertama, berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan Kemen PAN-RB, seleksi untuk posisi eselon 1 dan 2 di kementerian dan lembaga diadakan secara terbuka. Kedua, RUU Aparatur Sipil Negara juga mengarah pada substansi yang ada dalam Surat Edaran Kemen PAN-RB.

"Jadi, pejabat-pejabat di tingkat eselon 1 ini orang-orang yang terbaik," kata Denny.

Alasan ketiga, pelelangan jabatan dimaksudkan untuk memberikan legitimasi yang lebih kuat karena diperoleh melalui seleksi yang ketat, adil, dan terbuka. Panitia seleksi yang dipilih, lanjutnya, juga merupakan figur-figur yang berkualitas, seperti rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Komaruddin Hidayat, Pakar hukum tata negara, Saldi Isra, Mantan Penasehat KPK, Abdullah Hehamahua, dan Sosiolog UI, Imam Prasodjo.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR, anggota DPR dari fraksi Golkar, Azis Syamsudin mengatakan bahwa lelang jabatan Dirjen Pas mendapat penolakan dari banyak kalapas. Dalam rapat tersebut muncul pendapat bahwa diperlukan seorang figur yang mengerti dan menguasai lapas untuk mengatasi persoalan lapas.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Bertambah 802, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.239.396

UPDATE 23 Oktober: Bertambah 802, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.239.396

Nasional
Tak Akan Ada Sanksi, Kemenkes Yakin Nakes Bakal Kembalikan Kelebihan Insentif

Tak Akan Ada Sanksi, Kemenkes Yakin Nakes Bakal Kembalikan Kelebihan Insentif

Nasional
Minta Maaf, Kemenkes Jelaskan Penyebab Transfer Dobel Insentif Nakes

Minta Maaf, Kemenkes Jelaskan Penyebab Transfer Dobel Insentif Nakes

Nasional
Kemenkes: Pengembalian Kelebihan Insentif Hanya untuk Nakes yang Terima Transfer Dobel

Kemenkes: Pengembalian Kelebihan Insentif Hanya untuk Nakes yang Terima Transfer Dobel

Nasional
PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

Nasional
Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Nasional
Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Nasional
Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Nasional
Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Nasional
Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.