Kata Ruhut, Jokowi Belum Pantas Pimpin Indonesia

Kompas.com - 27/08/2013, 14:19 WIB
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul saat hadir sebagai pembicara dalam diskusi bertajuk Fenomena Korupsi : 'Antara Profesionalisme dan Kebutuhan, Dimana Peran Pemuda Dan Mahasiswa?', di Universitas Nasional, Jakarta, Selasa (3/5/2011).  KOMPAS IMAGES/BANAR FIL ARDHI Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul saat hadir sebagai pembicara dalam diskusi bertajuk Fenomena Korupsi : 'Antara Profesionalisme dan Kebutuhan, Dimana Peran Pemuda Dan Mahasiswa?', di Universitas Nasional, Jakarta, Selasa (3/5/2011).
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Elektabilitas politisi PDI Perjuangan yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi kian melejit. Dalam survei Kompas pada Juni 2013, elektabilitasnya bahkan meningkat 100 persen dibandingkan survei pada Desember 2012. Jokowi pun mampu melampaui para pendahulunya di ranah politik, seperti Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, dan Megawati Soekarnoputri, serta sejumlah nama yang kini ikut dalam Konvensi Capres Partai Demokrat.

Menanggapi hasil survei terbaru ini, politisi Demokrat Ruhut Sitompul menilai, Jokowi belum pantas memimpin Indonesia. 

Namun, apabila benar-benar nantinya jadi presiden, negara justru dalam keadaan bahaya bahkan hancur karena Jokowi lahir dari pencitraan.

"Orang itu jika presiden jadi apa? Ini kan ada orang yang mendorong Jokowi jadi media darling, orang-orang yang menginginkan negara ini hancur," kata Ruhut, seperti dikutip Tribunnews.com, Selasa (27/8/2013).

KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Joko Widodo atau akrab dipanggil Jokowi, menjawab pertanyaan wartawan saat berkunjung ke Kantor Redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Sabtu (31/3/2012).
Selama menjadi Gubernur DKI Jakarta sejak Oktober 2012, menurut Ruhut, belum ada hal berarti yang diselesaikan Jokowi. Selain itu, PDI Perjuangan, partai tempat Jokowi bernaung, belum bersikap dan memilih waspada terhadap upaya pencitraan Jokowi.

"Ini Indonesia, sekarang saja Jakarta semakin macet, semua yang diurus kan masih punya Foke. PDI-P saja masih waspada soal adanya upaya media darling. Emang bisa dia jadi presiden, kunci dia kan ada di Bu Mega," ujar Ruhut.

Menurutnya, pencitraan yang dilakukan Jokowi sama dengan yang dilakukan SBY. Hanya saja, kata Ruhut, SBY bisa bertahan dua periode menjadi presiden meski terus mendapatkan tekanan dari banyak pihak.

Hal tersebut, menurut Ruhut, karena SBY berasal dari kalangan militer. Berbeda dengan Joko Widodo yang berlatar belakang sipil. Ia mengaku khawatir terhadap presiden yang lahir dari pencitraan dan bukan dari kalangan militer.

"Jalan Jokowi masih panjang. Pak SBY yang lahir dari proses pencitraan saja didemo sana sini, capek saya ngurusnya. Tapi buktinya dia masih bertahan dua periode. Nah, Jokowi bisa enggak bertahan seperti itu. Kalau tidak, nasibnya sama seperti Habibie, Mega, atau Gus Dur, semuanya dari sipil," ujar Ruhut.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Nasional
Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Nasional
Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Nasional
Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Nasional
Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Nasional
Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Nasional
Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Nasional
Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Nasional
Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

Nasional
Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X