Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh Ikut Dongkrak Suara Partai Politik

Kompas.com - 27/08/2013, 07:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tokoh yang digadang-gadang sebagai kandidat presiden pada Pemilihan Umum Presiden 2014 juga memberi kontribusi terdongkraknya suara partai politik. Jika elektabilitas dan popularitas tokoh tersebut tinggi, hal itu bisa memengaruhi elektabilitas parpol.

Salah satu yang paling mencolok adalah popularitas dan elektabilitas Joko Widodo (Jokowi), yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebagaimana terekam dalam sejumlah survei, termasuk hasil survei Kompas.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Tubagus Hasanuddin, Senin (26/8/2013), mengatakan, dalam sejumlah survei, elektabilitas PDI-P terus meningkat. Selain karena mesin parpol terus bergerak, faktor Jokowi tidak dimungkiri turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan elektabilitas parpol.

Korelasi antara peningkatan elektabilitas Jokowi dan elektabilitas parpol itu, ujar Hasanuddin, terlihat pada perolehan suara calon PDI-P di sejumlah pilkada gubernur. Elektabilitas PDI-P di daerah juga meningkat. Ia mencontohkan, hasil survei elektabilitas PDI-P di Jawa Barat per 22 Juli lalu menempati posisi teratas dengan 19,7 persen. Di tingkat nasional, diperkirakan elektabilitas PDI-P menyentuh 20 persen.

KOMPAS Survei terbaru yang dilakukan Kompas menunjukkan tingkat keterpilihan Jokowi mencapai 32,5 persen. Proporsi itu meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tingkat keterpilihannya pada Desember 2012.

Begitu juga dengan popularitas Prabowo Subianto terhadap Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengapresiasi hasil survei dan merasa yakin sosok Prabowo mendapat tempat di masyarakat.

”Memang Jokowi mendapat tempat teratas karena gencarnya pemberitaan media dan kinerja yang dinilai positif. Meski demikian, konstelasi capres-cawapres masih ditentukan hasil Pemilu Legislatif 2014,” kata Fadli Zon.

Dia yakin posisi Prabowo sudah masuk lima besar dan terus menanjak naik. Pada posisi lima besar, saat itu barulah Partai Gerindra mencalonkan Prabowo. Dia mengakui, survei bisa menjadi indikator dalam periode waktu tertentu dan menjadi semacam snapshot terhadap tokoh-tokoh yang dimunculkan. Fadli Zon berharap jumlah parliamentary threshold (PT) dapat dijadikan acuan parpol mengajukan capres dan cawapres. Fadli Zon menambahkan, sikap PDI-P juga belum jelas mencalonkan siapa sebagai capres-cawapres pada 2014.

Partai Demokrat saat ini justru turun setelah sejumlah kadernya terjerat kasus korupsi dan penurunan citra pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terlebih SBY tidak bisa lagi menjadi capres. Menurut Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan, kalaupun sosok sebagai capres itu mendongkrak elektabilitas parpol, hal itu memang sangat diharapkan. Namun, yang terpenting tetaplah tanggung jawab parpol untuk menghadirkan sosok pemimpin yang pada akhirnya dikembalikan kepada rakyat.

”Berulang kali survei dilakukan, termasuk terhadap partai politik. Semua survei selalu kami jadikan bahan introspeksi diri.” katanya.

Partai Demokrat kini sedang melakukan proses konvensi pencalonan presiden. ”Ini adalah salah satu strategi, tetapi strategi ini sesungguhnya ingin mempersembahkan kepada rakyat tentang sosok pemimpin masa depan,” lanjutnya.

Wakil Sekjen Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Didi Apriadi sepakat bahwa PT menjadi dasar mengajukan capres-cawapres. Dinamika politik terus berkembang dan posisi Hanura juga merambat naik.

”Survei internal Hanura membuktikan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo masuk lima besar. Kader Hanura solid karena jelas siapa yang diajukan dan tak ada perbedaan capres-cawapres karena berasal dari satu partai,” katanya.

TRIBUN/DANY PERMANA Juru bicara KPK, Johan Budi, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Adnan Pandu Praja (ki-ka), melakukan konferensi pers usai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/11/2012).
Sosok atau figur memang terasa penting, apalagi memiliki rekam jejak positif. ”Figur Jokowi itu menjungkirbalikkan paradigma yang dijadikan politisi dan pejabat saat ini, yaitu menjual pencitraan hanya dengan pencitraan,” kata pengamat politisi dari Centre for Strategic and International Studies, J Kristiadi.

”Dia berani mengeksekusi sesuatu yang menurut orang lain mustahil dilakukan,” ujarnya.

Pengajar Filsafat di STF Driyarkara, Mudji Sutrisno, mengatakan, figur Jokowi mampu mendekonstruksi paradigma dan formalitas pejabat negara dan politisi. ”Figur Jokowi mampu memanusiakan manusia. Ia mau mendengarkan yang menjadi keinginan masyarakat,” katanya.

Namun, sosok Jokowi bergantung pada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri karena parpol yang mengusung capres. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mengatur calon perseorangan. Pihak yang berhak mengusung capres-cawapres adalah parpol atau gabungan parpol yang memenuhi persyaratan tertentu.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com