Kompas.com - 27/08/2013, 07:03 WIB
Penulis Ariane Meida
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menyatakan peninjauan kembali perkara Sudjiono Timan tidak layak diterima. Pendapat ini terlepas fakta bahwa dia adalah hakim kasasi perkara tersebut.

"Bukan karena kebetulan saya yang putus kasasinya yah. Kalau saya jadi hakim PK, PK-nya tidak akan saya terima," tegas Bagir saat dihubungi, Senin (26/8/2013). Sudjiono Timan adalah Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, yang divonis bebas oleh Mahkamah Agung melalui putusan peninjauan kembali (PK).

Pada tingkat kasasi, Sudjiono sebelumnya mendapat vonis penjara 15 tahun dan denda Rp 50 juta dengan keharusan membayar biaya pengganti Rp 369 miliar. Dia dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dengan kerugian negara Rp 2 triliun.

Bagir mengatakan, ada dua alasan untuk menolak PK perkara Sudjiono Timan. Pertama, sebut dia, pengajuan PK tidak dibenarkan diajukan oleh istri terpidana. "Istri bukan ahli waris karena terpidana belum meninggal," ujar dia.

Pengajuan PK oleh keluarga, papar Bagir, hanya dimungkinkan bila terpidana menolak menggunakan hak PK atau terpidana tidak memungkinkan menghadiri sidang pengajuan PK, misalnya karena sakit. "Bagi saya, (pengajuan PK oleh istri Sudjiono) patut dipertanyakan," tegas dia.

Kedua, lanjut Bagir, status Sudjiono sampai saat ini adalah buron. Artinya, tegas dia, terpidana sengaja melawan dan menghindari putusan hakim. Sayangnya, aku dia, Indonesia belum punya cukup mekanisme hukum terkait penghinaan pada pengadilan (contempt of court). "Menurut saya, hakim harusnya punya harga diri. Dia kabur, dengan kata lain, dia melecehkan hakim. Mestinya, majelis PK memikirkan ini," tutur dia.

Perjalanan menuju PK Sudjiono

Sudjiono Timan sampai dibebaskan oleh MA melalui PK adalah buron, bahkan buron interpol. Saat jaksa akan mengeksekusi putusan kasasinya pada 7 Desember 2004, Sudjiono ternyata sudah kabur. Perkara kasasi Sudjiono diputuskan pada 3 Desember 2004, dan saat itu dia sudah dikenakan pencekalan, bahkan paspornya sudah ditarik. Sejak itulah, dia masuk daftar pencarian orang dan belum pernah dicabut.

Berdasarkan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 6 Tahun 1988 yang ditandatangani Ali Said, Ketua MA, kemudian diperbarui melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2012, pengadilan diperintahkan untuk menolak atau tidak melayani penasihat hukum atau penerima kuasa dari terdakwa dan terpidana in absentia alias tak bisa hadir di persidangan. Sementara, PK Sudjiono diajukan oleh istrinya dengan didampingi kuasa hukum Hasdiawati.

Berkas permohonan PK Sudjiono diterima MA pada 17 April 2012 dan pada 31 Juli 2013 MA memutuskan mengabulkan permohonan tersebut. Hakim Agung yang memeriksa perkara PK Sudjiono diketuai Agung Suhadi, beranggotakan Andi Samsan Nganro, Abdul Latief, Sri Murwahyuni, dan Sophian Martabaya.

Selama penanganan perkara PK, sempat terjadi pergantian Hakim Agung dalam majelis tersebut karena Djoko Sarwoko pensiun. Majelis PK, kata Suhadi, menemukan kekeliruan hukum yang nyata dalam putusan kasasi dari majelis kasasi yang dipimpin Bagir Manan.

"Di tingkat kasasi, Sudjiono Timan dihukum karena terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Namun, bukan PMH formal (melanggar peraturan perundang-undangan), melainkan PMH material, yaitu melanggar asas kepatutan," kata Suhadi, Kamis (22/8/2013), di Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 81,08 Persen, Ketiga 24.08 Persen

UPDATE 27 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 81,08 Persen, Ketiga 24.08 Persen

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Mardani Maming Bakal Digelar 12 Juli di PN Jaksel

Sidang Perdana Praperadilan Mardani Maming Bakal Digelar 12 Juli di PN Jaksel

Nasional
Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

Nasional
Ketua DPR Minta Aturan Beli Migor Pakai PeduliLindungi Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

Ketua DPR Minta Aturan Beli Migor Pakai PeduliLindungi Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

Nasional
Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

Nasional
Prabowo: Tugas Tentara Siap Perang, Tidak Bisa Buang Waktu!

Prabowo: Tugas Tentara Siap Perang, Tidak Bisa Buang Waktu!

Nasional
Soal Keputusan Terkait Capres KIB, Waketum Golkar: Bisa Besok atau Pekan Depan

Soal Keputusan Terkait Capres KIB, Waketum Golkar: Bisa Besok atau Pekan Depan

Nasional
Dari Merokok di Masjid hingga Berkerumun, Ini 6 Larangan Bagi Jemaah Haji

Dari Merokok di Masjid hingga Berkerumun, Ini 6 Larangan Bagi Jemaah Haji

Nasional
Tiba di Lokasi KTT G-7,  Jokowi Disambut Kanselir Jerman Olaf Scholz

Tiba di Lokasi KTT G-7, Jokowi Disambut Kanselir Jerman Olaf Scholz

Nasional
Emirsyah Satar dalam Pusaran 2 Kasus Korupsi di PT Garuda Indonesia

Emirsyah Satar dalam Pusaran 2 Kasus Korupsi di PT Garuda Indonesia

Nasional
Kejar Teknologi Tinggi, Prabowo Tekankan Pentingnya Kesiapan Pertahanan Teritorial

Kejar Teknologi Tinggi, Prabowo Tekankan Pentingnya Kesiapan Pertahanan Teritorial

Nasional
Wapres Tinjau Gedung Sarinah, Harap UMKM Indonesia Mendunia

Wapres Tinjau Gedung Sarinah, Harap UMKM Indonesia Mendunia

Nasional
Kejagung Usut Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemendag Tahun 2016-2022

Kejagung Usut Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemendag Tahun 2016-2022

Nasional
Profil Emirsyah Satar, Eks Direktur Utama Garuda Indonesia yang Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Pesawat

Profil Emirsyah Satar, Eks Direktur Utama Garuda Indonesia yang Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Pesawat

Nasional
Sandal Jadi Barang Penting Jemaah Haji RI saat Cuaca Terik di Arab Saudi

Sandal Jadi Barang Penting Jemaah Haji RI saat Cuaca Terik di Arab Saudi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.