Mahfud MD: "Nyapres" Siap, Konvensi Insya Allah

Kompas.com - 26/08/2013, 23:26 WIB
Mahfud MD.  KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Mahfud MD.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai salah satu kandidat calon presiden pada saat Pemilihan Presiden 2014 mendatang. Namun, Mahfud mengaku belum memutuskan apakah akan mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat.

"Kalau nyapres, bismillahirrohmanirohim, saya pasti siap. Apakah saya ikut Konvensi Partai Demokrat? Insya Allah," kata Mahfud dalam sebuah acara dialog salah satu restoran di Jakarta, Senin (26/8/2013).

Untuk maju sebagai calon presiden, menurut Mahfud, selain melalui jalur konvensi, setidaknya ada tiga jalur lain yang dapat dilalui, yaitu maju sebagai presiden dari luar jalur konvensi, ikut koalisi partai lain, atau maju sebagai kandidat calon wakil presiden.

"Sekarang kembali lagi, itu kan pilihan (caranya)," kata Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud menyatakan sikap tim politiknya yang meragukan Konvensi Partai Demokrat. Kendati demikian, ia membantah jika keragu-raguannya itu merupakan sinyalemen untuk mundur dari konvensi.

"Bukan saya yang mempertanyakan, tim politik saya mengatakannya," kata Mahfud seusai menghadiri pengucapan sumpah jabatan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva di Jakarta, Kamis (22/8/2013).

Mahfud mengungkapkan bahwa tim politiknya memberikan masukan kepadanya bahwa konvensi capres Demokrat kurang berwibawa dan hanya mencari juru kampanye. "Ini (Konvensi Partai Demokrat) seperti tidak serius. Jadi, tim politik saya tidak mengharapkan yang berkualitas," katanya.

Ia juga mengatakan terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Pasalnya, menurut Mahfud, niatnya maju sebagai capres ialah untuk memperbaiki negara.

"Saya ingin memperbaiki negara, bukan mencari kekuasaan atau karena peluang untuk perbaiki negara harus diraih dengan cara yang kurang bagus," katanya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X