Diperiksa 9 Jam, Kahar Mengaku Hanya Dicecar soal Anggaran PON

Kompas.com - 26/08/2013, 22:31 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi X DPR Kahar Muzakir diperiksa KPK selama lebih kurang sembilan jam terkait kasus suap pembahasan revisi Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang pembangunan area lapangan tembak PON XVII, Senin (26/8/2013). Kahar diperiksa sebagai saksi bagi Gubernur Riau Rusli Zainal yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Seusai diperiksa, Kahar mengaku hanya ditanya seputar penganggaran proyek PON Riau. "Pokoknya saya cuma ditanya penganggaran. Penganggaran PON itu. Cuma sampai di situ saja," kata Kahar di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Menurut Kahar, anggaran PON dibahas pada 2011 untuk dianggarkan pada 2012. "Yang tahun 2012. Kan penganggaran PON itu yang dibahas tahun 2011 saja, lainnya tidak ada," tambahnya.

Politikus Partai Golkar ini juga membantah adanya aliran dana ke DPR untuk penambahan anggaran PON. "Enggak ada itu. Pokoknya soal penganggaran, itu saja. Surat-surat penganggaran apa saja, itu saja," ucap Kahar.

Dia juga menegaskan bahwa kasus ini tidak berkaitan dengan Bendahara Umum Partai Golkar yang juga anggota Komisi III DPR, Setya Novanto. "Ini urusannya dengan Pak Rusli Zainal saja," kata Kahar kemudian masuk ke Nissan silver yang menunggunya.

KPK memeriksa Kahar karena dianggap tahu seputar kasus PON Riau ini. Pemeriksaan Kahar dalam kasus PON Riau kali ini merupakan yang kedua. Sebelumnya Kahar diperiksa dalam kasus yang sama, tetapi untuk tersangka lainnya, yaitu mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Lukman Abbas.

Tim penyidik KPK pun telah menggeledah ruangan Kahar dan anggota Komisi III DPR Setya Novanto terkait penyidikan kasus ini. Dugaan keterlibatan Setya dan Kahar dalam kasus PON Riau ini terungkap melalui kesaksian Lukman Abbas di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau, beberapa waktu lalu.

Saat itu, Lukman mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada Kahar Muzakir. Penyerahan uang merupakan langkah permintaan bantuan PON dari dana APBN Rp 290 miliar.

Lebih jauh, Lukman mengungkapkan, awal Februari 2012, dia menemani Rusli Zainal untuk mengajukan proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON melalui Kemenpora senilai Rp 290 miliar. Proposal itu disampaikan Rusli kepada Setya Novanto dari Fraksi Partai Golkar.

Untuk memuluskan langkah itu, harus disediakan dana 1.050.000 dollar AS. Setelah pertemuan tersebut, Lukman mengaku diminta menyerahkan uang kepada Kahar. Lukman kemudian menemuinya di lantai 12 Gedung Parlemen, dan menyerahkan 850.000 dollar AS kepada ajudan Kahar.

Seusai diperiksa beberapa waktu lalu, Kahar membantah ada lobi-lobi antara dia dan Rusli terkait penambahan anggaran untuk PON Riau 2013. Dia juga mengatakan, tidak ada tambahan anggaran untuk PON Riau.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aksi Nirkekerasan dan Tantangannya di Tengah Ancaman UU ITE

Aksi Nirkekerasan dan Tantangannya di Tengah Ancaman UU ITE

Nasional
Mutasi Virus Corona Ditemukan, Pimpinan DPR Minta Pemeriksaan di Bandara Internasional Diperketat

Mutasi Virus Corona Ditemukan, Pimpinan DPR Minta Pemeriksaan di Bandara Internasional Diperketat

Nasional
Meneladani Artidjo dari Jauh

Meneladani Artidjo dari Jauh

Nasional
Jokowi Ingin Lebih Banyak UMKM yang Jadi Eksportir

Jokowi Ingin Lebih Banyak UMKM yang Jadi Eksportir

Nasional
Kapolri Pimpin Sertijab 4 Kapolda dan Kenaikan Pangkat 12 Perwira

Kapolri Pimpin Sertijab 4 Kapolda dan Kenaikan Pangkat 12 Perwira

Nasional
Cegah Kasus Dua Kewarganegaraan, Dirjen Dukcapil: Masyarakat Perlu Diwajibkan Deklarasi jika Jadi WNA

Cegah Kasus Dua Kewarganegaraan, Dirjen Dukcapil: Masyarakat Perlu Diwajibkan Deklarasi jika Jadi WNA

Nasional
Dipertanyakan Hakim soal Kualifikasi Jadi Penasihat Menteri KKP, Ini Penjelasan Effendi Gazali

Dipertanyakan Hakim soal Kualifikasi Jadi Penasihat Menteri KKP, Ini Penjelasan Effendi Gazali

Nasional
Kakak Artis Boiyen Meninggal Dunia Tertabrak Kereta Api di Kalideres

Kakak Artis Boiyen Meninggal Dunia Tertabrak Kereta Api di Kalideres

Nasional
Bertolak ke Banten, Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Sindang Heula

Bertolak ke Banten, Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Sindang Heula

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP

Nasional
Kabareskrim Agus Andrianto Temui Pimpinan KPK, Bahas Penguatan Supervisi

Kabareskrim Agus Andrianto Temui Pimpinan KPK, Bahas Penguatan Supervisi

Nasional
Dukung PPKM Mikro, Kemenko PMK Minta Penyaluran Dana Desa 2021 Segera Dilaksanakan

Dukung PPKM Mikro, Kemenko PMK Minta Penyaluran Dana Desa 2021 Segera Dilaksanakan

Nasional
Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM

Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM

Nasional
Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

Nasional
Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X