Kompas.com - 26/08/2013, 22:10 WIB
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Hakim Agung Gayus Lumbuun menilai putusan bebas atas Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Sudjiono Timan batal demi hukum. Mahkamah Agung (MA) perlu melakukan eksaminasi terhadap penerapan hukum acara pada putusan peninjauan kembali (PK) tersebut.

"Putusan PK Sudjiono Timan batal demi hukum dan bisa diajukan kembali sesuai KUHAP," ujar Gayus melalui pesan singkat, Senin (26/8/2013).

Ia mengatakan, MA merupakan lembaga pengawas tertinggi atas penyelenggaraan peradilan di semua tingkatan di seluruh Indonesia. Karena itu, tegasnya, untuk menjalankan fungsi pengawasan itu, MA harus membentuk tim eksaminasi terhadap penerapan hukum acara pada putusan PK itu.

"Bukan untuk mengeksaminasi substansi perkaranya. Substansi perkara adalah wilayah independensi majelis hakim," tutur mantan anggota Komisi III DPR itu.

Gayus menegaskan, jika ternyata pada putusan PK Sudjiono ada penerapan hukum acara dan penerapan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan PK dalam Perkara Pidana, maka putusan itu batal demi hukum.

"Putusan hakim harus menggunakan hukum formal dan hukum materiil. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagai hukum formal merupakan pelanggaran putusan oleh hakim yang bisa mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Gayus menyatakan, dalam persidangan permohon PK, Sudjiono tidak hadir bahkan masuk dalam status daftar pencarian orang (DPO). Sidang PK hanya dihadiri oleh kuasa hukum dan istri yang bersangkutan.

"Karena itu, berdasarkan Pasal 263 dan Pasal 268 KUHAP, maka putusan hakim bisa batal demi hukum, atau putusan tersebut dianggap tidak pernah. Hal itu menjadikan kedudukan perkara Sudjiono kembali kepada putusan kasasi," nilainya.

Untuk keadilan bagi Sudjiono, PK menurutnya dapat diajukan kembali. Namun, kali ini, Gayus menegaskan bahwa Sudjiono harus hadir. PK itu, menurutnya, bukan merupakan PK kedua.

"PK telah diputuskan sebelumnya dianggap tidak pernah ada karena bertentangan dengan hukum acara," tukas Gayus.

Sebelumnya, MA—melalui putusan PK—membatalkan hukuman 15 tahun penjara untuk Sudjiono Timan, mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, yang semula dinyatakan terbukti melakukan korupsi sehingga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 2 triliun.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Meme Stupa Roy Suryo, SAFEnet: Bukti Pasal Karet UU ITE Bisa Menyasar Siapa Saja

Kasus Meme Stupa Roy Suryo, SAFEnet: Bukti Pasal Karet UU ITE Bisa Menyasar Siapa Saja

Nasional
Komnas HAM Buka Kemungkinan Periksa Kembali Semua Ajudan Ferdy Sambo

Komnas HAM Buka Kemungkinan Periksa Kembali Semua Ajudan Ferdy Sambo

Nasional
Hadapi Praperadilan Nizar Dahlan, KPK Tegaskan Telah Tindak Lanjuti Laporan terhadap Suharso Monoarfa

Hadapi Praperadilan Nizar Dahlan, KPK Tegaskan Telah Tindak Lanjuti Laporan terhadap Suharso Monoarfa

Nasional
Bupati Mamberamo Tengah Belum Tertangkap, KPK Terus Koordinasi dengan Interpol

Bupati Mamberamo Tengah Belum Tertangkap, KPK Terus Koordinasi dengan Interpol

Nasional
2.816 Jemaah Haji Indonesia Pulang Hari Ini, Berikut Jadwalnya

2.816 Jemaah Haji Indonesia Pulang Hari Ini, Berikut Jadwalnya

Nasional
Petugas LPSK Selesai Periksa Psikologis Istri Ferdy Sambo di Kediamannya

Petugas LPSK Selesai Periksa Psikologis Istri Ferdy Sambo di Kediamannya

Nasional
Beda Pengakuan Bharada E soal Penembakan Brigadir J Dulu dan Terkini...

Beda Pengakuan Bharada E soal Penembakan Brigadir J Dulu dan Terkini...

Nasional
Letjen Maruli Bertemu KSAD Jepang, Paparkan Keistimewaan Kostrad

Letjen Maruli Bertemu KSAD Jepang, Paparkan Keistimewaan Kostrad

Nasional
KPU Minta Pemerintah Segera Proses Revisi Anggaran 2022

KPU Minta Pemerintah Segera Proses Revisi Anggaran 2022

Nasional
LPSK Tiba di Bareskrim, Mau Temui Bharada E yang Diyakini Punya Info Penting

LPSK Tiba di Bareskrim, Mau Temui Bharada E yang Diyakini Punya Info Penting

Nasional
Beredar Video Serda Ucok Buru Pembunuh Brigadir J, TNI AD: Upaya Adu Domba dengan Polri

Beredar Video Serda Ucok Buru Pembunuh Brigadir J, TNI AD: Upaya Adu Domba dengan Polri

Nasional
Geledah Plaza Summarecon Bekasi, KPK Amankan Dokumen Dugaan Aliran Dana Suap Wali Kota Yogyakarta

Geledah Plaza Summarecon Bekasi, KPK Amankan Dokumen Dugaan Aliran Dana Suap Wali Kota Yogyakarta

Nasional
Soal Kasus Brigadir J, Jokowi: Jangan sampai Turunkan Kepercayaan Masyarakat ke Polri

Soal Kasus Brigadir J, Jokowi: Jangan sampai Turunkan Kepercayaan Masyarakat ke Polri

Nasional
Pengakuan Terkini Bharada E: Tulis Surat Permohonan Maaf hingga Menyesal Tembak Brigadir J

Pengakuan Terkini Bharada E: Tulis Surat Permohonan Maaf hingga Menyesal Tembak Brigadir J

Nasional
Ketua KPK Sebut Pengurus Parpol Seharusnya Masuk Penyelenggara Negara

Ketua KPK Sebut Pengurus Parpol Seharusnya Masuk Penyelenggara Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.