Kompas.com - 26/08/2013, 20:53 WIB
Penulis Ariane Meida
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, meminta Komisi Yudisial tidak menyelidiki adanya dugaan suap terkait kasus vonis bebas atas permohonan peninjauan kembali Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Sudjiono Timan. KY seharusnya hanya fokus pada dugaan pelanggaran etik pengadilan.

"Mestinya KY tidak melanggar prinsip pemeriksaan, jadi lebih ke etik. Kelemahan KY yaitu sedikit-sedikit ada suap,” ujar Bagir ketika dihubungi wartawan, Senin (26/8/2013).

Jika terbukti terdapat suap, Bagir mengatakan, polisi dan badan pengawas MA bisa turun tangan untuk mengambil inisiatif memberhentikan hakim yang terbukti menerima suap.

Sudjiono Timan Bebas

Sebelumnya, MA—melalui putusan PK—membatalkan hukuman 15 tahun penjara untuk Sudjiono Timan, mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, yang semula dinyatakan terbukti melakukan korupsi sehingga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 2 triliun.

Sudjiono masuk dalam daftar pencarian orang. Saat jaksa akan mengeksekusi putusan hakim kasasi pada 7 Desember 2004, Sudjiono sudah melarikan diri. Padahal, saat putusan kasasi dijatuhkan pada 3 Desember 2004, Sudjiono dalam status dicekal, bahkan paspornya sudah ditarik.

Dalam Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 6 Tahun 1988 yang ditandatangani Ali Said, Ketua MA, kemudian diperbarui melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2012 disebutkan, pengadilan supaya menolak atau tidak melayani penasihat hukum atau pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa atau terpidana yang tidak hadir (in absentia) tanpa kecuali.

Permohonan peninjauan kembali (PK) diajukan istri Sudjiono, didampingi kuasa hukum Hasdiawati. Berkas PK diterima MA pada 17 April 2012. Selanjutnya, pada 31 Juli 2013, MA memutuskan mengabulkan permohonan tersebut. Putusan itu dijatuhkan majelis PK yang dipimpin Hakim Agung Suhadi dengan hakim anggota Andi Samsan Nganro, Abdul Latief, Sri Murwahyuni, dan Sophian Martabaya.

Dalam penanganan perkara ini, ada pergantian majelis karena salah satu hakim agung, yaitu Djoko Sarwoko, pensiun. Majelis PK, kata Suhadi, menemukan kekeliruan hukum yang nyata dalam putusan kasasi yang dibuat majelis kasasi yang dipimpin Bagir Manan, waktu itu Ketua MA.

”Di tingkat kasasi, Sudjiono Timan dihukum karena terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Namun, bukan PMH formal (melanggar peraturan perundang-undangan), melainkan PMH material, yaitu melanggar asas kepatutan,” kata Suhadi, Kamis (22/8/2013), di Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Obstruction of Justice Irjen Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J dan Ancaman Hukumannya

Dugaan Obstruction of Justice Irjen Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J dan Ancaman Hukumannya

Nasional
AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Fokus Raih Kemenangan Pemilu 2024

AHY Minta Seluruh Kader Demokrat Fokus Raih Kemenangan Pemilu 2024

Nasional
Siang Ini Pengacara Bharada E ke LPSK, Minta Perlindungan Kliennya Jadi 'Justice Collaborator'

Siang Ini Pengacara Bharada E ke LPSK, Minta Perlindungan Kliennya Jadi "Justice Collaborator"

Nasional
Komnas HAM Sebut Penahanan Ferdy Sambo Tak Pengaruhi Penyelidikan Kasus Brigadir J

Komnas HAM Sebut Penahanan Ferdy Sambo Tak Pengaruhi Penyelidikan Kasus Brigadir J

Nasional
Usulan Luhut TNI Aktif Bisa Jabat di Kementerian Dinilai seperti Pemikiran Orba

Usulan Luhut TNI Aktif Bisa Jabat di Kementerian Dinilai seperti Pemikiran Orba

Nasional
Epidemiolog: Butuh Waktu 5 Tahun agar Covid-19 Jadi Penyakit Biasa

Epidemiolog: Butuh Waktu 5 Tahun agar Covid-19 Jadi Penyakit Biasa

Nasional
Refleksi HUT Ke-77 RI: Menuju Kemerdekaan Pangan dan Energi (Bagian 2 - Habis)

Refleksi HUT Ke-77 RI: Menuju Kemerdekaan Pangan dan Energi (Bagian 2 - Habis)

Nasional
PDI-P Kritik Musra Relawan, Minta Jokowi Tetap Jadi Milik Bersama

PDI-P Kritik Musra Relawan, Minta Jokowi Tetap Jadi Milik Bersama

Nasional
Perkembangan Kasus Brigadir J, Munculnya Istri Irjen Sambo dan Nama Brigadir RR

Perkembangan Kasus Brigadir J, Munculnya Istri Irjen Sambo dan Nama Brigadir RR

Nasional
Brigadir RR Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J, Polri Klaim Sudah Kantongi Cukup Bukti

Brigadir RR Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J, Polri Klaim Sudah Kantongi Cukup Bukti

Nasional
Kasus Brigadir J, Ajudan Istri Ferdy Sambo Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Kasus Brigadir J, Ajudan Istri Ferdy Sambo Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir

Survei Litbang "Kompas": Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir

Nasional
Prabowo-Muhaimin Disebut Bakal Umumkan Kerja Sama Gerindra-PKB Senin Sore Ini

Prabowo-Muhaimin Disebut Bakal Umumkan Kerja Sama Gerindra-PKB Senin Sore Ini

Nasional
Polri Tetapkan Ajudan Istri Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J

Polri Tetapkan Ajudan Istri Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Refleksi HUT Ke-77 RI: Menuju Kemerdekaan Pangan dan Energi (Bagian I)

Refleksi HUT Ke-77 RI: Menuju Kemerdekaan Pangan dan Energi (Bagian I)

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.