Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Operasi Ambeien Luthfi Hasan Berhasil

Kompas.com - 26/08/2013, 16:58 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi telah selesai menjalani operasi ambeien. Sebelum operasi, Luthfi bolak-balik ke rumah sakit untuk mengobati ambeiennya yang kerap mengakibatkan pendarahan.

"Operasinya sudah selesai, saya terima kabar, operasinya berhasil. Sekarang sedang pemulihan. Kalau seminggu ke depan membaik, akan keluar dari rumah sakit," kata salah satu pengacara Luthfi, M Assegaf, saat dihubungi, Senin (26/8/2013).

Menurut Assegaf, kliennya dioperasi beberapa hari setelah jadwal sidang terakhirnya, atau sekitar dua pekan lalu. Luthfi dioperasi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat.

"Saat terakhir sidang, ada pendarahan, dia dilarikan ke RS MMC yang dekat dengan Tipikor, lalu dirujuk ke RSCM untuk operasi," kata Assegaf.

Dijenguk tiga istrinya

Informasi yang diperoleh Kompas.com, Luthfi dikunjungi tiga istrinya secara bergantian selama dia dirawat di RSCM. Ketiga istrinya itu adalah Sutiana Astika, Lusi Tiarani Agustine, dan Darin Mumtazah. Saat dikonfirmasi, Assegaf mengaku tidak tahu. Namun, menurut Assegaf, sebagai seorang istri, pastilah mereka menjenguk suaminya yang dirawat di rumah sakit.

"Hal-hal yang di luar masalah hukum, kita enggak tanya deh. Tapi pasti menjenguk ya, tapi istrinya yang mana, saya enggak tanya. Saya saja belum menjenguk," kata Assegaf.

Sekitar dua pekan lalu, pada Kamis (15/8/2013), Luthfi batal mengikuti persidangan karena ambeiennya menimbulkan pendarahan. Sidang pun ditunda, kemudian Luthfi dibawa ke RS MMC. Lalu, menurut jaksa KPK, Luthfi dipindahkan ke RSCM.

Selanjutnya, KPK membantarkan penahanan Luthfi. Dengan dibantarkannya penahanan ini, masa perawatan Luthfi di rumah sakit tidak akan mengurangi masa penahanannya.

Adapun Luthfi didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait rekomendasi kuota impor daging sapi kepada Kementerian Pertanian. Dia dan Ahmad Fathanah diduga menerima uang dari PT Indoguna Utama senilai Rp 1,3 miliar. Selaku anggota DPR sekaligus Presiden PKS, Luthfi didakwa memengaruhi pejabat Kementan agar menerbitkan rekomendasi kuota impor 8.000 ton untuk PT Indoguna Utama. Luthfi juga didakwa menyamarkan harta kekayaannya yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com