Seluruh tahanan kasus terorisme yang jumlahnya mencapai 400 orang akan segera dipindahkan setelah lapas khusus teroris itu selesai dibangun. Wacana itu telah disampaikan kepada Komisi III DPR dan BNPT.
"Ya kami berwacana seperti itu, mudah-mudahan terwujud," kata Bambang seusai mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR, di Jakarta, Selasa (26/8/2013).
Saat ini, kata Bambang, Menteri Hukum dan HAM bersama BNPT dan Densus 88 telah melakukan pembahasan dan beberapa kali telah meninjau lokasi di mana lapas itu akan dibangun. Ia menganggap wajar bila realisasinya memerlukan waktu panjang karena ini merupakan masalah yang serius.
Mengenai tata kelolanya, Bambang menyatakan siap bila pihaknya mengambil alih seluruh masalah administratifnya. Sedangkan masalah keamanan dan pembinaan narapidana, ia berharap ada ahli yang diterjunkan khusus untuk mengurus hal tersebut.
"Ini wacana saya yang mudah-mudahan ke depan bisa terakomodir. Ini suatu pekerjaan yang tidak semudah membalikkan telapak tangan," ujarnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsudin menyatakan bahwa rencana pembangunan lapas khusus teroris itu ada di tangan Sekretariat Jenderal Kemenhuk dan HAM. Ia sampaikan bahwa Komisi III DPR pernah mengusulkan untuk menggulirkan Rp 1 triliun guna pembangunan lapas khusus teroris tersebut.
"Tapi kebijakan pemerintah itu dipecah ke provinsi-provinsi. Akhirnya seperti ini, bahwa dampak policy yang tidak tepat sasaran baru terasa satu atau dua tahun kemudian," ujarnya.
