Kompas.com - 26/08/2013, 16:16 WIB
Pelaksana Harian Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Bambang Krisbanu KOMPAS.com/Indra AkuntonoPelaksana Harian Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Bambang Krisbanu
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
- Pelaksana Harian Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Bambang Krisbanu menyampaikan wacana untuk memisahkan terpidana kasus terorisme dengan terpidana lainnya. Bambang menjelaskan, lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus terpidana terorisme rencananya akan dibangun di sekitar Sentul, Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan rencana yang dimiliki oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

Seluruh tahanan kasus terorisme yang jumlahnya mencapai 400 orang akan segera dipindahkan setelah lapas khusus teroris itu selesai dibangun. Wacana itu telah disampaikan kepada Komisi III DPR dan BNPT.

"Ya kami berwacana seperti itu, mudah-mudahan terwujud," kata Bambang seusai mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR, di Jakarta, Selasa (26/8/2013).

Saat ini, kata Bambang, Menteri Hukum dan HAM bersama BNPT dan Densus 88 telah melakukan pembahasan dan beberapa kali telah meninjau lokasi di mana lapas itu akan dibangun. Ia menganggap wajar bila realisasinya memerlukan waktu panjang karena ini merupakan masalah yang serius.

Mengenai tata kelolanya, Bambang menyatakan siap bila pihaknya mengambil alih seluruh masalah administratifnya. Sedangkan masalah keamanan dan pembinaan narapidana, ia berharap ada ahli yang diterjunkan khusus untuk mengurus hal tersebut.

"Ini wacana saya yang mudah-mudahan ke depan bisa terakomodir. Ini suatu pekerjaan yang tidak semudah membalikkan telapak tangan," ujarnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsudin menyatakan bahwa rencana pembangunan lapas khusus teroris itu ada di tangan Sekretariat Jenderal Kemenhuk dan HAM. Ia sampaikan bahwa Komisi III DPR pernah mengusulkan untuk menggulirkan Rp 1 triliun guna pembangunan lapas khusus teroris tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tapi kebijakan pemerintah itu dipecah ke provinsi-provinsi. Akhirnya seperti ini, bahwa dampak policy yang tidak tepat sasaran baru terasa satu atau dua tahun kemudian," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X