Lapas Khusus Teroris Diusulkan Dibangun di Sentul

Kompas.com - 26/08/2013, 16:16 WIB
Pelaksana Harian Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Bambang Krisbanu KOMPAS.com/Indra AkuntonoPelaksana Harian Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Bambang Krisbanu
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
- Pelaksana Harian Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Bambang Krisbanu menyampaikan wacana untuk memisahkan terpidana kasus terorisme dengan terpidana lainnya. Bambang menjelaskan, lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus terpidana terorisme rencananya akan dibangun di sekitar Sentul, Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan rencana yang dimiliki oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

Seluruh tahanan kasus terorisme yang jumlahnya mencapai 400 orang akan segera dipindahkan setelah lapas khusus teroris itu selesai dibangun. Wacana itu telah disampaikan kepada Komisi III DPR dan BNPT.

"Ya kami berwacana seperti itu, mudah-mudahan terwujud," kata Bambang seusai mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR, di Jakarta, Selasa (26/8/2013).

Saat ini, kata Bambang, Menteri Hukum dan HAM bersama BNPT dan Densus 88 telah melakukan pembahasan dan beberapa kali telah meninjau lokasi di mana lapas itu akan dibangun. Ia menganggap wajar bila realisasinya memerlukan waktu panjang karena ini merupakan masalah yang serius.


Mengenai tata kelolanya, Bambang menyatakan siap bila pihaknya mengambil alih seluruh masalah administratifnya. Sedangkan masalah keamanan dan pembinaan narapidana, ia berharap ada ahli yang diterjunkan khusus untuk mengurus hal tersebut.

"Ini wacana saya yang mudah-mudahan ke depan bisa terakomodir. Ini suatu pekerjaan yang tidak semudah membalikkan telapak tangan," ujarnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsudin menyatakan bahwa rencana pembangunan lapas khusus teroris itu ada di tangan Sekretariat Jenderal Kemenhuk dan HAM. Ia sampaikan bahwa Komisi III DPR pernah mengusulkan untuk menggulirkan Rp 1 triliun guna pembangunan lapas khusus teroris tersebut.

"Tapi kebijakan pemerintah itu dipecah ke provinsi-provinsi. Akhirnya seperti ini, bahwa dampak policy yang tidak tepat sasaran baru terasa satu atau dua tahun kemudian," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X