Kompas.com - 26/08/2013, 15:17 WIB
Pelaksana Harian Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Bambang Krisbanu KOMPAS.com/Indra AkuntonoPelaksana Harian Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Bambang Krisbanu
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Harian Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Bambang Krisbanu mengungkapkan sejumlah permasalahan krusial yang terjadi dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas) kepada Komisi III DPR. Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/8/2013).

Dalam kesempatan itu, Bambang didampingi sejumlah kepala lapas dari beberapa daerah di Indonesia. Seusai RDP, Bambang mengatakan, masalah pelik yang disampaikan kepada Komisi III DPR adalah mengenai over capacity dan buruknya fasilitas yang terjadi hampir di semua lapas.

Selain itu, Bambang mengatakan, masalah semakin rumit karena pihaknya harus mengurus tahanan dengan kasus terorisme dan narkotika. Untuk tahanan dengan kasus terorisme dan narkotika, lanjut Bambang, pihaknya kewalahan karena tak memiliki tingkat kepahaman yang memadai dalam menghadapinya. Ia mengatakan, berat jika harus mengubah ideologi teroris untuk kembali ke jalan yang benar, sejalan dengan sulitnya memberi terapi untuk tahanan kasus narkoba.

"Kami bukan ahlinya mengurus teroris, ustaz kondang saja tidak bisa mengubah (ideologi teroris)," kata Bambang.

Lebih jauh, ia mengungkapkan, kesulitan dalam mengurus tahanan kasus narkoba juga terjadi karena jumlah narapidana yang sangat banyak yakni lebih dari 15.000 orang. Kesulitan semakin menjadi karena di dalam lapas tak terdapat fasilitas khusus untuk tahanan narkotika, seperti klinik ataupun dokter.

Beberapa waktu terakhir, pengelolaan lapas terus menuai sorotan setelah terjadinya dua kerusuhan di dua lapas berbeda yaitu Lapas Tanjung Gusta dan Lapas Labuan Ruku, Sumatera Utara. Sejumlah pihak menyatakan pemicu kerusuhan itu adalah karena masalah over kapasitas yang memengaruhi psikologis para narapidana. Situasi di dalam lapas menjadi sulit terkendali dan berpotensi rusuh karena tahanan dengan latar belakang kasus berbeda dijadikan satu dalam lapas yang sama.

Menanggapi itu, Menteri Hukum dan HAM Amier Syamsuddin menantang DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Amir, revisi pada UU tersebut akan memperbaiki buruknya kondisi lembaga pemasyarakatan saat ini.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X