Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/08/2013, 15:17 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Harian Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Bambang Krisbanu mengungkapkan sejumlah permasalahan krusial yang terjadi dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas) kepada Komisi III DPR. Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/8/2013).

Dalam kesempatan itu, Bambang didampingi sejumlah kepala lapas dari beberapa daerah di Indonesia. Seusai RDP, Bambang mengatakan, masalah pelik yang disampaikan kepada Komisi III DPR adalah mengenai over capacity dan buruknya fasilitas yang terjadi hampir di semua lapas.

Selain itu, Bambang mengatakan, masalah semakin rumit karena pihaknya harus mengurus tahanan dengan kasus terorisme dan narkotika. Untuk tahanan dengan kasus terorisme dan narkotika, lanjut Bambang, pihaknya kewalahan karena tak memiliki tingkat kepahaman yang memadai dalam menghadapinya. Ia mengatakan, berat jika harus mengubah ideologi teroris untuk kembali ke jalan yang benar, sejalan dengan sulitnya memberi terapi untuk tahanan kasus narkoba.

"Kami bukan ahlinya mengurus teroris, ustaz kondang saja tidak bisa mengubah (ideologi teroris)," kata Bambang.

Lebih jauh, ia mengungkapkan, kesulitan dalam mengurus tahanan kasus narkoba juga terjadi karena jumlah narapidana yang sangat banyak yakni lebih dari 15.000 orang. Kesulitan semakin menjadi karena di dalam lapas tak terdapat fasilitas khusus untuk tahanan narkotika, seperti klinik ataupun dokter.

Beberapa waktu terakhir, pengelolaan lapas terus menuai sorotan setelah terjadinya dua kerusuhan di dua lapas berbeda yaitu Lapas Tanjung Gusta dan Lapas Labuan Ruku, Sumatera Utara. Sejumlah pihak menyatakan pemicu kerusuhan itu adalah karena masalah over kapasitas yang memengaruhi psikologis para narapidana. Situasi di dalam lapas menjadi sulit terkendali dan berpotensi rusuh karena tahanan dengan latar belakang kasus berbeda dijadikan satu dalam lapas yang sama.

Menanggapi itu, Menteri Hukum dan HAM Amier Syamsuddin menantang DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Amir, revisi pada UU tersebut akan memperbaiki buruknya kondisi lembaga pemasyarakatan saat ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal Merah Bulan Februari 2023

Tanggal Merah Bulan Februari 2023

Nasional
Hari Nasional dan Internasional Bulan Februari 2023

Hari Nasional dan Internasional Bulan Februari 2023

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Resmi Mulai Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

BERITA FOTO: Jokowi Resmi Mulai Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi dan Megawati Hadiri Perayaan Imlek Nasional 2023

BERITA FOTO: Jokowi dan Megawati Hadiri Perayaan Imlek Nasional 2023

Nasional
Tanggal 3 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 3 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Ramai Anggaran Kemiskinan Banyak Terserap untuk Rapat, FITRA: Persoalan Klasik

Ramai Anggaran Kemiskinan Banyak Terserap untuk Rapat, FITRA: Persoalan Klasik

Nasional
Nasdem Akan Deklarasi untuk Pilpres 2024 Sebelum Puasa, Ini Kata Agung Laksono soal Golkar dan KIB

Nasdem Akan Deklarasi untuk Pilpres 2024 Sebelum Puasa, Ini Kata Agung Laksono soal Golkar dan KIB

Nasional
Anak Lulung Ajukan Pengunduran Diri dari DPW PPP DKI, Arsul: Saya Sedih, tapi...

Anak Lulung Ajukan Pengunduran Diri dari DPW PPP DKI, Arsul: Saya Sedih, tapi...

Nasional
Perludem: Masa Sosialisasi Bisa Jadi Celah Parpol Hindari Akuntabilitas Dana Kampanye

Perludem: Masa Sosialisasi Bisa Jadi Celah Parpol Hindari Akuntabilitas Dana Kampanye

Nasional
MK Dianggap Jadi Penentu Aturan Pemilu karena UU Pemilu Kebal Revisi, Pakar Nilai Bermasalah

MK Dianggap Jadi Penentu Aturan Pemilu karena UU Pemilu Kebal Revisi, Pakar Nilai Bermasalah

Nasional
Agung Laksono Bilang Golkar Tinggal Cari Cawapres Pendamping Airlangga di Pilpres 2024

Agung Laksono Bilang Golkar Tinggal Cari Cawapres Pendamping Airlangga di Pilpres 2024

Nasional
BPJS Ketenagakerjaan Siap Dukung Pemerintah Sejahterakan Pelaku Olahraga

BPJS Ketenagakerjaan Siap Dukung Pemerintah Sejahterakan Pelaku Olahraga

Nasional
Kaesang Bungkam Saat Ditanya soal Pilihan Parpol

Kaesang Bungkam Saat Ditanya soal Pilihan Parpol

Nasional
Sebut Keputusannya Tepat Tak Lakukan 'Lockdown', Jokowi: Ekonomi Bisa Minus 15-17 Persen

Sebut Keputusannya Tepat Tak Lakukan "Lockdown", Jokowi: Ekonomi Bisa Minus 15-17 Persen

Nasional
Jokowi Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Peringkat 1 atau 2 di Antara Negara G20

Jokowi Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Peringkat 1 atau 2 di Antara Negara G20

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.