Kompas.com - 26/08/2013, 13:14 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat menyatakan, pihaknya baru akan mendukung Joko Widodo menjadi calon presiden pada periode 2019-2024. Menurut Martin, alasannya adalah karena periode itu merupakan waktu yang paling tepat bagi kader PDI Perjuangan tersebut menjadi capres.

Martin menjelaskan, Gerindra telah sejak lama mendukung pengorbitan Joko Widodo (Jokowi) untuk dijadikan tokoh pembawa perubahan. Bukti nyatanya adalah saat Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengusulkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar mengusung Jokowi menjadi calon gubernur DKI Jakarta.

"Gerindra akan jadikan Jokowi capres 2019, dengan perhitungan waktu yang paling tepat adalah saat itu," kata Martin di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (26/8/2013).

Anggota Komisi III DPR ini menegaskan, pengusungan Jokowi menjadi capres baru akan dilakukan Gerindra pada 2019 karena saat ini Gerindra telah memiliki capres, yaitu Prabowo Subianto. Ia mengaku, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan PDI Perjuangan dan menyatakan siap berjuang bersama-sama dengan partai yang setuju mencalonkan Jokowi sebagai capres pada 2019.

"2019 itu memang eranya Jokowi, Gerindra sudah mengekspos dan tentu kita upayakan. Kita akan bersama-sama dengan partai yang mendukung pencapresan Jokowi pada 2019," ujarnya.

Untuk diketahui, nama Jokowi terus menduduki posisi teratas berbagai lembaga survei. Menanggapi hal itu, Partai Gerindra mengaku tak khawatir dan tetap percaya diri dengan Prabowo Subianto sebagai capres yang diusungnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Nasional
Covid-19 di Sumatera-Kalimantan Naik, Satgas: Pemda dan Warga Lengah

Covid-19 di Sumatera-Kalimantan Naik, Satgas: Pemda dan Warga Lengah

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Mutasi Varian Baru Virus Corona

Satgas: Menurut WHO, Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Mutasi Varian Baru Virus Corona

Nasional
3,4 Juta Kasus Covid-19 di RI, Lonjakan Masih Terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

3,4 Juta Kasus Covid-19 di RI, Lonjakan Masih Terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

Nasional
Satgas: Pernyataan Vaksin-Covid-19 Picu Varian Baru Corona Tidak Benar

Satgas: Pernyataan Vaksin-Covid-19 Picu Varian Baru Corona Tidak Benar

Nasional
Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Nasional
[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

Nasional
Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X