Kompas.com - 25/08/2013, 15:53 WIB
Proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu Hambalang di Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/5). Proyek senilai Rp 1,175 triliun tersebut menghadapi beberapa persoalan antara lain amblasnya tanah di area Power House III dan fondasi lapangan bulu tangkis seluas 1.000 meter persegi periode Desember 2011. Selain itu proyek ini kini tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi perihal dugaan suap oleh anggota DPR.  KOMPAS/LUCKY PRANSISKAProyek pembangunan kompleks olahraga terpadu Hambalang di Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/5). Proyek senilai Rp 1,175 triliun tersebut menghadapi beberapa persoalan antara lain amblasnya tanah di area Power House III dan fondasi lapangan bulu tangkis seluas 1.000 meter persegi periode Desember 2011. Selain itu proyek ini kini tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi perihal dugaan suap oleh anggota DPR.
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuka hasil audit investigasi tahap II Hambalang ke publik. Hal ini diperlukan agar hasil audit tersebut tidak dipolitisasi dan tidak ada penghilangan informasi terkait kasus dugaan korupsi Hambalang.

"Agar kasus ini tidak hanya ditujukan kepada aktor-aktor yang selama ini diduga dan jadi tersangka KPK. Padahal kalau kita lihat, cukup banyak politikus yang bermain. Kami memiliki kekhawatiran ketika hasil audit lebih dulu diserahkan ke DPR, aroma politisasinya sangat kuat," kata peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam di Jakarta, Minggu (25/8/2013).

Koalisi menilai tidak masuk akal sikap BPK dan DPR yang enggan membuka hasil audit tersebut dengan mengatakan bahwa informasi di dalamnya tergolong rahasia menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Mantan Ketua Komisi Informasi Publik Pusat, Alamsyah Saragih menilai, informasi dalam hasil audit investigasi Hambalang II tersebut tidak tergolong rahasia lagi karena sudah terlanjur di buka ke publik. Lagipula, katanya, DPR bukan lembaga penegak hukum sehingga tidak relevan lagi jika alasan enggan membuka dokumen hasil audit tersebut karena takut dianggap menganggu proses hukum.

Selain itu, menurut Alamsyah, sikap menutup hasil ini ke publik justru merugikan kepentingan publik yang lebih luas. Publik tidak dapat mengawal bersama-sama proses hukum kasus Hambalang.

"Di KIP dinyatakan, apabila dikecualikan justru merugikan kepentingan publik yang lebih luas, maka harus dibuka, diakses masyrakat, tidak bisa ditarik lagi. Saya berpendapat, karena sudah terlanjur diserahkan ke DPR, maka ini menjadi milik publik," kata Alamsyah.

Selain itu, Alamsyah juga berpendapat bahwa BPK sebaiknya membuat aturan lebih rinci tentang tata cara penyampaian suatu laporan. "Yang sudah diserahkan ke DPR, harus diserahkan juga ke publik," tambahnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Aktivis dari Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika) Hendrik Yosdinar menambahkan, sikap DPR dan BPK ini juga menimbulkan kekhawatiran adanya praktik politik dagang sapi. Apalagi, kasus Hambalang ini melibatkan banyak politisi dan pejabat negara.

"Kami khawatir ini jadi politik transaksional," ujar Hendrik.

Sebelumnya, DPR dan BPK kompak menolak membuka hasil audit investigasi tahap II proyek Hambalang. Mereka menganggap hasil audit adalah informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diungkap kepada publik.

Saat menerima BPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2013), Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan bahwa dokumen hasil audit investigasi proyek Hambalang tahap II bersifat rahasia. Ia khawatir pihaknya akan menerima sanksi bila membuka dokumen tersebut kepada publik dan memilih menunggu berjalannya proses hukum.

Di tempat yang sama, Ketua BPK Hadi Purnomo juga menyampaikan pernyataan yang sama. Ia mengaku tak dapat menyebarkan isi dari dokumen itu lantaran khawatir mengganggu proses penyidikan.

Adapun audit investigasi tahap II Hambalang ini memuat sejumlah informasi penting terkait proyek Hambalang yang meliputi nilai kerugian negara atas proyek Hambalang, serta penyalahgunaan dan pelanggaran aturan oleh pejabat terkait berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang.

Hasil audit investigasi ini pun memuat sejumlah nama anggota DPR yang dianggap melakukan pelanggaran terkait penganggaran proyek Hambalang serta peran Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati yang menggolkan anggaran Hambalang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Nasional
Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Nasional
Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Nasional
Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Nasional
Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Nasional
Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

Nasional
Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

Nasional
Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Nasional
UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X