Kompas.com - 24/08/2013, 14:38 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo (tengah) dan Sekretaris Jenderal PAN Taufik Kurniawan menyerahkan daftar calon sementara anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Senin (22/4). Hari terakhir penyerahan DCS, delapan partai politik menyerahkan daftar nama calon sementara anggota legislatif kepada KPU untuk diverifikasi. Kompas/Lucky PransiskaWakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Drajad Wibowo (tengah) dan Sekretaris Jenderal PAN Taufik Kurniawan menyerahkan daftar calon sementara anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Senin (22/4). Hari terakhir penyerahan DCS, delapan partai politik menyerahkan daftar nama calon sementara anggota legislatif kepada KPU untuk diverifikasi.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo meminta agar Eko Hadi Purnomo tidak membeberkan sejumlah nama yang diduga telah dengan sengaja mengarahkan pembahasan anggaran proyek sarana dan prasarana olahraga umum menjadi pembahasan anggaran proyek Hambalang. Eko adalah anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PAN

Menurut  Drajat, ada pihak yang lebih berwenang untuk mengungkap pihak-pihak yang sengaja mengarahkan pembahasan tersebut.

"Eko saya minta untuk tidak (menyebutkanya). Sudahlah bukan kewenangannya menyebutkan nama-nama itu. Biarkan aparat penegak hukum yang meneliti siapa yang mengubah dari proyek yang umum menjadi Hambalang," kata Drajad di sela-sela kegiatan Rakernas PAN di Jakarta, Sabtu (24/8/2013).

Drajad mengaku, telah mengetahui sejumlah nama yang sengaja mengerucutkan pembahasan anggaran di dalam Badan Anggaran DPR agar membahas mengenai Proyek Hambalang saat itu. Sayangnya, ketika diminta wartawan menyebutkan salah satunya, ia enggan menyebutkan nama yang dimaksud.

"Eko tadi sudah menuturkan jika ada beberapa nama yang memang memainkan ini ke Hambalang, saya rasa bukan kewenangan kita untuk menyebutkan," ujarnya.

Sebanyak 15 anggota Komisi X DPR disebut dalam hasil audit tahap II Hambalang oleh BPK. Mereka diduga terlibat dalam penyimpangan pada proses persetujuan anggaran proyek Hambalang.  Berdasarkan dokumen hasil audit tahap II Hambalang yang diterima wartawan, 15 anggota DPR tersebut berinisial MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, MI, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS.

EHP diduga kuat adalah Eko Hendro Purnomo.  Saat ditemui, Eko mengaku ikut menandatangani, tetetapi bukan untuk pencairan dana Hambalang, melainkan untuk peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Saksi di 4 Daerah Terkait Dugaan Korupsi Penanganan Perkara di Lampung Tengah

KPK Periksa Saksi di 4 Daerah Terkait Dugaan Korupsi Penanganan Perkara di Lampung Tengah

Nasional
Pastikan Pemerintah Perkuat 3T dan Vaksinasi, Menkes: 'Insya Allah' Kita Hidup Normal

Pastikan Pemerintah Perkuat 3T dan Vaksinasi, Menkes: "Insya Allah" Kita Hidup Normal

Nasional
Wapres Optimistis Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Wapres Optimistis Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Terkait Penanganan Perkara di Lampung Tengah

KPK Usut Dugaan Korupsi Terkait Penanganan Perkara di Lampung Tengah

Nasional
Penjelasan Kemenkes soal Klaim Vaksin Pfizer Aman untuk Anak 5-11 Tahun

Penjelasan Kemenkes soal Klaim Vaksin Pfizer Aman untuk Anak 5-11 Tahun

Nasional
Ini Penjelasan BPN Bogor soal Sengketa Lahan PT Sentul City Tbk Vs Rocky Gerung

Ini Penjelasan BPN Bogor soal Sengketa Lahan PT Sentul City Tbk Vs Rocky Gerung

Nasional
Kontras Nilai Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar Mestinya Dilindungi, Bukan Dilaporkan

Kontras Nilai Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar Mestinya Dilindungi, Bukan Dilaporkan

Nasional
Anggota Komisi I Prediksi Surpres Calon Panglima TNI Dikirim Usai PON XX

Anggota Komisi I Prediksi Surpres Calon Panglima TNI Dikirim Usai PON XX

Nasional
Indonesia Segera Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Myanmar Bulan Ini

Indonesia Segera Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Myanmar Bulan Ini

Nasional
Jokowi: Rehabilitasi Mangrove Harus Kita Lakukan untuk Antisipasi Perubahan Iklim

Jokowi: Rehabilitasi Mangrove Harus Kita Lakukan untuk Antisipasi Perubahan Iklim

Nasional
Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19, Epidemiolog: Krisis Pandemi Belum Berakhir

Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19, Epidemiolog: Krisis Pandemi Belum Berakhir

Nasional
Soal Pon XX Papua, Satgas: Penonton Maksimal 25 Persen dan Terapkan Sistem Gelembung

Soal Pon XX Papua, Satgas: Penonton Maksimal 25 Persen dan Terapkan Sistem Gelembung

Nasional
Penanganan Covid-19 Riau Membaik, Panglima TNI: Terus Cermati Perkembangan dan Fakta di Lapangan

Penanganan Covid-19 Riau Membaik, Panglima TNI: Terus Cermati Perkembangan dan Fakta di Lapangan

Nasional
Wapres Akui Masyarakat Miskin Bertambah akibat Covid-19

Wapres Akui Masyarakat Miskin Bertambah akibat Covid-19

Nasional
Jokowi Janji Terus Bangun Pelabuhan hingga Tol Laut

Jokowi Janji Terus Bangun Pelabuhan hingga Tol Laut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.