Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Konvensi Demokrat Telah Temui Jusuf Kalla

Kompas.com - 23/08/2013, 11:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua dan Wakil Ketua Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Maftuh Basyuni dan Taufiequrachman Ruki datang menemui mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediamannya, di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2013). Kepada Kalla, Maftuh dan Ruki menyampaikan informasi tentang konvensi.

Ketika ditanya mengenai kesediaan mengikuti konvensi, Kalla mengatakan belum memikirkannya karena belum mengetahui persyaratan.

”Saya masih sibuk mempersiapkan pernikahan anak,” kata Kalla saat dihubungi, di Jakarta, Kamis.

Maftuh diikuti Ruki datang pukul 17.30 dan pergi pukul 18.20. Saat dikonfirmasi soal pertemuan, Maftuh berujar, ”Kami membicarakan pernikahan anaknya.”

Ketidakjelasan soal persyaratan peserta konvensi membuat Mahfud MD mempertimbangkan untuk ikut konvensi atau tidak. Mahfud, yang hendak maju dalam Pemilu Presiden 2014, membantah dirinya mundur dari konvensi.

”Kan saya belum memutuskan apakah ikut atau tidak. Jadi, belum ada istilah mundur atau maju,” ujarnya di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Mantan Ketua MK ini mendapat masukan dari tim politiknya yang menilai konvensi kurang berwibawa. Tim politiknya melihat, tidak ada harapan bagi konvensi menelurkan hasil yang berkualitas karena diduga sudah ada target tertentu.

”Semua perkembangan itu menjadi pertimbangan. Sebab, saya itu ingin memperbaiki negara, bukan ingin meraih kekuasaan. Kalau peluang memperbaiki negara itu harus diraih dengan cara yang tidak bagus, saya enggak mau juga. Kalau cuma sekadar rebut kekuasaan, silakan saja yang lain,” kata Mahfud.

Terkait kepesertaan dengan menyebut dan mengusulkan kader politik partai lain, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P TB Hasanuddin menilai, hal itu tidak etis. Seperti diberitakan sebelumnya, komite konvensi menyebut mengundang dua kader PDI-P, yaitu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih.

”PDI-P tidak terganggu dengan langkah komite konvensi. Bagi saya, tawaran itu juga menjadi ujian alamiah bagi PDI-P, untuk memastikan siapa yang kader dan siapa yang keder. Namun, langkah itu tidak etis serta memperlihatkan mereka seperti kebingungan dan tak punya harapan,” tutur Hasanuddin.

Jika ingin terhormat, kata Hasanuddin, komite sebaiknya menentukan dahulu kriteria peserta lalu mengumumkannya. Setelah itu, dibuka peluang bagi yang berminat lalu diseleksi sesuai kriteria.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai, langkah sejumlah anggota komite konvensi yang sibuk mengundang dan menawar-nawarkan ke orang lain untuk ikut membuat konvensi terancam kehilangan daya tarik dan wibawanya.

16 peserta ideal

Juru bicara komite, Rully Charis, mengatakan, idealnya, jumlah peserta maksimum 15 atau 16 orang agar jalannya konvensi lebih efektif dan efisien. Tim masih memverifikasi kesediaan dan kesiapan bakal calon peserta secara keseluruhan. Ada 26 nama yang diverifikasi. Setelah proses ini selesai, komite akan mendiskusikan kelayakannya berdasarkan rekam jejak, kepemimpinan, kapabilitas, karakter, atau faktor kekhususan lainnya.

Pengajar politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Iberamsjah, mengatakan, konvensi Partai Demokrat rentan menjadi alat pencitraan di tengah citra negatifnya karena berbagai kasus korupsi. Para politisi dan publik hendaknya mencermati proses politik itu secara kritis.

Saat kuliah umum di program Lemhannas, kemarin, Wakil Presiden Boediono mengingatkan pentingnya memilih pemimpin yang mampu mengawal konsolidasi demokrasi Indonesia. (K12/ANA/OSA/ATO/IAM/NWO)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com