Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komite Konvensi Demokrat Telah Temui Jusuf Kalla

Kompas.com - 23/08/2013, 11:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua dan Wakil Ketua Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Maftuh Basyuni dan Taufiequrachman Ruki datang menemui mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediamannya, di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2013). Kepada Kalla, Maftuh dan Ruki menyampaikan informasi tentang konvensi.

Ketika ditanya mengenai kesediaan mengikuti konvensi, Kalla mengatakan belum memikirkannya karena belum mengetahui persyaratan.

”Saya masih sibuk mempersiapkan pernikahan anak,” kata Kalla saat dihubungi, di Jakarta, Kamis.

Maftuh diikuti Ruki datang pukul 17.30 dan pergi pukul 18.20. Saat dikonfirmasi soal pertemuan, Maftuh berujar, ”Kami membicarakan pernikahan anaknya.”

Ketidakjelasan soal persyaratan peserta konvensi membuat Mahfud MD mempertimbangkan untuk ikut konvensi atau tidak. Mahfud, yang hendak maju dalam Pemilu Presiden 2014, membantah dirinya mundur dari konvensi.

”Kan saya belum memutuskan apakah ikut atau tidak. Jadi, belum ada istilah mundur atau maju,” ujarnya di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Mantan Ketua MK ini mendapat masukan dari tim politiknya yang menilai konvensi kurang berwibawa. Tim politiknya melihat, tidak ada harapan bagi konvensi menelurkan hasil yang berkualitas karena diduga sudah ada target tertentu.

”Semua perkembangan itu menjadi pertimbangan. Sebab, saya itu ingin memperbaiki negara, bukan ingin meraih kekuasaan. Kalau peluang memperbaiki negara itu harus diraih dengan cara yang tidak bagus, saya enggak mau juga. Kalau cuma sekadar rebut kekuasaan, silakan saja yang lain,” kata Mahfud.

Terkait kepesertaan dengan menyebut dan mengusulkan kader politik partai lain, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P TB Hasanuddin menilai, hal itu tidak etis. Seperti diberitakan sebelumnya, komite konvensi menyebut mengundang dua kader PDI-P, yaitu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih.

”PDI-P tidak terganggu dengan langkah komite konvensi. Bagi saya, tawaran itu juga menjadi ujian alamiah bagi PDI-P, untuk memastikan siapa yang kader dan siapa yang keder. Namun, langkah itu tidak etis serta memperlihatkan mereka seperti kebingungan dan tak punya harapan,” tutur Hasanuddin.

Jika ingin terhormat, kata Hasanuddin, komite sebaiknya menentukan dahulu kriteria peserta lalu mengumumkannya. Setelah itu, dibuka peluang bagi yang berminat lalu diseleksi sesuai kriteria.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai, langkah sejumlah anggota komite konvensi yang sibuk mengundang dan menawar-nawarkan ke orang lain untuk ikut membuat konvensi terancam kehilangan daya tarik dan wibawanya.

16 peserta ideal

Juru bicara komite, Rully Charis, mengatakan, idealnya, jumlah peserta maksimum 15 atau 16 orang agar jalannya konvensi lebih efektif dan efisien. Tim masih memverifikasi kesediaan dan kesiapan bakal calon peserta secara keseluruhan. Ada 26 nama yang diverifikasi. Setelah proses ini selesai, komite akan mendiskusikan kelayakannya berdasarkan rekam jejak, kepemimpinan, kapabilitas, karakter, atau faktor kekhususan lainnya.

Pengajar politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Iberamsjah, mengatakan, konvensi Partai Demokrat rentan menjadi alat pencitraan di tengah citra negatifnya karena berbagai kasus korupsi. Para politisi dan publik hendaknya mencermati proses politik itu secara kritis.

Saat kuliah umum di program Lemhannas, kemarin, Wakil Presiden Boediono mengingatkan pentingnya memilih pemimpin yang mampu mengawal konsolidasi demokrasi Indonesia. (K12/ANA/OSA/ATO/IAM/NWO)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri

Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Nasional
Soroti Kasus 'Ferienjob', Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Soroti Kasus "Ferienjob", Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Nasional
Mengkaji Arah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Mengkaji Arah Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Densus 88 Tangkap 7 Terduga Teroris Jaringan Jamaah Islamiyah di Sulawesi Tengah

Densus 88 Tangkap 7 Terduga Teroris Jaringan Jamaah Islamiyah di Sulawesi Tengah

Nasional
Mantan PM Inggris Tony Blair Temui Jokowi di Istana

Mantan PM Inggris Tony Blair Temui Jokowi di Istana

Nasional
Pendukung Akan Aksi di MK, TKN: Turun ke Jalan Bukan Gaya Prabowo Banget, tetapi Keadaan Memaksa

Pendukung Akan Aksi di MK, TKN: Turun ke Jalan Bukan Gaya Prabowo Banget, tetapi Keadaan Memaksa

Nasional
Menlu China Wang Yi Datang ke Istana untuk Temui Jokowi

Menlu China Wang Yi Datang ke Istana untuk Temui Jokowi

Nasional
Suami Zaskia Gotik, Sirajudin Machmud Jadi Saksi Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik, Sirajudin Machmud Jadi Saksi Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Banjir Dubai, Kemenlu Sebut Tak Ada WNI Jadi Korban

Banjir Dubai, Kemenlu Sebut Tak Ada WNI Jadi Korban

Nasional
Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Nasional
Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal 'Amicus Curiae' Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal "Amicus Curiae" Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Nasional
Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Nasional
Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com