Kompas.com - 23/08/2013, 09:03 WIB
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng memenuhi panggilan pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/2013). Ia diperiksa sebagai dalam penyidikan kasus Hambalang untuk tersangka Deddy Kusdinar, Kepala Biro Keungan dan Rumah Tangga Kemenpora. KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNAMantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng memenuhi panggilan pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/2013). Ia diperiksa sebagai dalam penyidikan kasus Hambalang untuk tersangka Deddy Kusdinar, Kepala Biro Keungan dan Rumah Tangga Kemenpora.
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng belum juga ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang sejak Desember 2012. KPK kerap beralasan penahanan Andi belum dilakukan karena masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara yang diilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hasil perhitungan kerugian negara inilah yang seolah-olah menjadi penentu cepat lambatnya penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Bukan hanya soal penahanan, hasil audit ini pun diperlukan KPK dalam melengkapi berkas pemeriksaan tersangka pertama Hambalang, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar.

Sejak ditahan di Rumah Tahanan KPK pada 13 Juni 2013, Deddy belum juga disidang. Berkas perkaranya belum dilimpahkan ke tahap penuntutan karena masih perlu dilengkapi dengan hasil perhitungan kerugian negara. Di belakang Deddy, masih ada berkas perkara Andi, mantan petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor, yang menanti diselesaikan.

Di samping itu, KPK masih harus menyelesaikan penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang dan proyek lainnya yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Meski kasus Anas ini tidak memerlukan perhitungan kerugian negara, Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan bahwa penahanan Anas akan dilakukan setelah penahanan Andi.

Menurut Abraham, penahanan para tersangka Hambalang ini akan dilakukan sesuai dengan urutan penetapan mereka sebagai tersangka.

"Kita tetap berpatokan sesuai dengan urutan. Jadi, setelah AAM (Andi Alfian Mallarangeng), kemudian menyusul AU (Anas Urbaningrum)," kata Abraham di (21/8/2013).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan demikian, sebelum menahan Anas, KPK akan menahan Andi terlebih dahulu. Sementara  penahanan Andi masih menanti hasil perhitungan kerugian negara.

KPK minta BPK segera serahkan

Hingga Kamis (22/8/2013), KPK belum menerima dari BPK hasil perhitungan kerugian negara. BPK berjanji menyelesaikan perhitungan kerugian negara tersebut pada Juni 2013, namun hingga memasuki bulan Agustus, lembaga audit itu belum juga menyerahkan hasil perhitungan kerugian negaranya kepada KPK.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Nasional
Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

Nasional
UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

Nasional
PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

Nasional
Antara Jokowi dan Haji Isam...

Antara Jokowi dan Haji Isam...

Nasional
UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Bertambah 802, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.239.396

UPDATE 23 Oktober: Bertambah 802, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.239.396

Nasional
Tak Akan Ada Sanksi, Kemenkes Yakin Nakes Bakal Kembalikan Kelebihan Insentif

Tak Akan Ada Sanksi, Kemenkes Yakin Nakes Bakal Kembalikan Kelebihan Insentif

Nasional
Minta Maaf, Kemenkes Jelaskan Penyebab Transfer Dobel Insentif Nakes

Minta Maaf, Kemenkes Jelaskan Penyebab Transfer Dobel Insentif Nakes

Nasional
Kemenkes: Pengembalian Kelebihan Insentif Hanya untuk Nakes yang Terima Transfer Dobel

Kemenkes: Pengembalian Kelebihan Insentif Hanya untuk Nakes yang Terima Transfer Dobel

Nasional
PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

Nasional
Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.