Kompas.com - 22/08/2013, 11:37 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Nurul Arifin berharap politisi senior Golkar, Jusuf Kalla, tak tergiur mengikuti konvensi calon presiden yang diadakan Partai Demokrat. Menurutnya, level Kalla jauh melampaui kandidat yang ikut serta dalam konvensi tersebut.

"Dengan segala hormat saya kepada Pak JK, rasanya tawaran untuk jadi peserta konvensi Partai Demokrat lebih baik jika tidak diikuti," kata Nurul saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (22/8/2013).

Namun, Nurul mengatakan, ia menghormati keputusan yang diambil oleh Kalla. Ia juga menghargai niat baik Demokrat yang telah mengundang Kalla untuk mengikuti konvensi tersebut. 

"Pak JK adalah tokoh yang sosoknya sudah melampaui kandidat yang lain. Bukan kelas beliau untuk turut berkompetisi di konvensi tersebut. Tapi, semua adalah hak prerogatifnya Pak JK," ujarnya.

Seperti diberitakan, mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla diundang mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat. Dia menjadi satu dari 18 calon peserta konvensi berdasarkan hasil rapat pleno Komite Konvensi Partai Demokrat, Rabu (21/8/2013) malam.

"Beliau memang diusulkan dan sudah dihubungi, namun belum memberikan jawaban," ujar Wakil Ketua Komite Konvensi, Taufiequrachman Ruki, seusai rapat.

Komite, kata dia, memberikan kesempatan kepada Jusuf Kalla (JK) menyampaikan jawaban maksimal sebelum 30 Agustus 2013.

"Saat dihubungi, Pak JK tidak menolak dan tidak menerima. Dia hanya bilang nanti saja karena sedang sibuk urus pernikahan anak tanggal 25 Agustus. Jadi, semoga saja setelah tanggal itu sudah ada jawaban," ujar mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari komite konvensi, nama JK diusulkan oleh banyak anggota komite. Mereka menilai JK memiliki kapasitas yang mumpuni sebagai capres. Komite kemudian memutuskan menugaskan salah satu anggota menghubungi JK dan Ruki terpilih untuk penugasan itu.

Rencananya, mulai pekan depan, komite konvensi akan mulai melakukan pendalaman visi dan misi semua kandidat. Pada 31 Agustus 2013, komite kemudian menyerahkan nama final peserta konvensi Partai Demokrat. Lalu, pada 15 September 2013, komite membuat deklarasi yang dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beserta semua peserta konvensi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag: Total 14 Calon Haji Indonesia Meninggal Dunia di Arab Saudi

Kemenag: Total 14 Calon Haji Indonesia Meninggal Dunia di Arab Saudi

Nasional
Mengenal KTT G7 di Jerman yang Dihadiri Jokowi

Mengenal KTT G7 di Jerman yang Dihadiri Jokowi

Nasional
Hadi Tjahjanto Dalami Penyebab 300 Sertifikat Tanah Warga Bogor Disita Satgas BLBI

Hadi Tjahjanto Dalami Penyebab 300 Sertifikat Tanah Warga Bogor Disita Satgas BLBI

Nasional
Duet Ganjar-Anies Diusulkan untuk Pilpres, Ganjarist: Kasihan Pak Ganjar...

Duet Ganjar-Anies Diusulkan untuk Pilpres, Ganjarist: Kasihan Pak Ganjar...

Nasional
Parpol Diminta Cari Capres yang Dapat Menjawab Persoalan Masyarakat

Parpol Diminta Cari Capres yang Dapat Menjawab Persoalan Masyarakat

Nasional
Kejagung Tetapkan Emirsyah Satar Jadi Tersangka Baru Kasus Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Kejagung Tetapkan Emirsyah Satar Jadi Tersangka Baru Kasus Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Nasional
Gugat ke MK, Partai Buruh: UU PPP Direvisi karena UU Cipta Kerja, tapi Buruh Tidak Dilibatkan

Gugat ke MK, Partai Buruh: UU PPP Direvisi karena UU Cipta Kerja, tapi Buruh Tidak Dilibatkan

Nasional
Puan Bakal Jajaki Kerja Sama Politik, Gerindra Yakin Akan Dikunjungi

Puan Bakal Jajaki Kerja Sama Politik, Gerindra Yakin Akan Dikunjungi

Nasional
Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Nasional
DPR Akan Kaji Wacana Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

DPR Akan Kaji Wacana Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

Nasional
Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Nasional
RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

Nasional
Kontras Catat Penyiksaan Warga Negara oleh Polisi Berlangsung hingga Level Polsek

Kontras Catat Penyiksaan Warga Negara oleh Polisi Berlangsung hingga Level Polsek

Nasional
Untung-Rugi jika PDI-P Tak Berkoalisi dengan Parpol Mana Pun Jelang 2024

Untung-Rugi jika PDI-P Tak Berkoalisi dengan Parpol Mana Pun Jelang 2024

Nasional
Penjelasan Mahfud soal Dugaan 300 Sertifikat Warga Bogor Hasil Redistribusi Disita Satgas BLBI

Penjelasan Mahfud soal Dugaan 300 Sertifikat Warga Bogor Hasil Redistribusi Disita Satgas BLBI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.