Kompas.com - 22/08/2013, 09:45 WIB
Ilustrasi. ShutterstockIlustrasi.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Koalisi Pendidikan Lody Paat mengatakan, semua warga negara berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Wacana tes keperawanan bagi siswi yang dilontarkan Dinas Pendidikan Prabumulih, Sulawesi Selatan, dinilainya telah mencederai fungsi lembaga pendidikan sebagai tempat belajar.

"Siapa pun itu, mau perawan atau tidak perawan, cacat atau tidak cacat, mayoritas atau minoritas. Semua punya hak untuk mendapatkan pendidikan," kata Lody, di Jakarta, Rabu (21/8/2013).

Ia mengatakan, para pejabat memiliki cara berpikir yang keliru dalam memandang sekolah. Cara berpikir yang keliru tersebut, kata dia, bahwa orang yang masuk sekolah harus suci, sempurna, dan tak berdosa. Hal ini dianggapnya bertentangan dengan fungsi ideal sekolah.

"Sekolah itu tempat orang belajar. Tempat orang yang belum tahu, belum sempurna," ujarnya.

Merujuk pada konsep pendidikan berbasis hak, Lody mengatakan, salah satu prinsip pendidikan adalah aksesabilitas. Menurutnya, aksesabilitas tersebut harus dibuka seluas mungkin tanpa diskriminasi. Tes keperawanan tersebut membatasi akses bagi perempuan. Menurut Lody, persoalan keperawanan tidak hanya menyangkut perempuan, tetapi juga laki-laki.

"Perempuannya dibatasi aksesnya, kok laki-lakinya enggak?" katanya.

Dalam kesempatan yang sama, aktivis perempuan Tunggal Prawatri mempertanyakan tujuan dari tes keperawanan di dunia pendidikan. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak berguna dan hanya akan menghabiskan anggaran.

"Anggaran pendidikan kan tujuannya meningkatkan mutu pendidikan. Apa gunanya tes ini? Malah mendiskriminasi perempuan," kata Tunggal.

Seperti diberitakan, Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, merencanakan tes keperawanan kepada para siswi SMA di Prabumulih. Tes tersebut sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakukan praktik prostitusi.

"Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu kami ajukan untuk APBD 2014," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid, Senin (19/8/2013).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Tegaskan Tak Ada Arahan Istana, Golkar Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Demi Kemaslahatan Bangsa

Nasional
Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Pilpres 2024 Diprediksi Munculkan 3 Poros Capres, Bergantung Sikap PDI-P

Nasional
Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Gerindra soal Menentukan Koalisi: Politik Sama kayak Orang Pacaran

Nasional
Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Begini Kronologi UAS dan Rombongan Tak Diizinkan Masuk ke Singapura

Nasional
KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

KPK Geledah Kantor Sejumlah SKPD di Pemkot Ambon

Nasional
Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Gerindra Belum Akan Mendeklarasikan Koalisi dalam Waktu Dekat

Nasional
Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Mengenal Bawaslu, Sejarah hingga Tugas dan Wewenang

Nasional
Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Masa Tahanan Fakarich, Brian Edgar Nababan, dan Admin Indra Kenz di Kasus Binomo Diperpanjang

Nasional
Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

Nasional
Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Nasional
Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Nasional
PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

Nasional
Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.