Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Komite Konvensi Demokrat Lirik Kepala Daerah

Kompas.com - 21/08/2013, 21:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kepala daerah muncul menjadi kandidat calon Presiden Partai Demokrat. Namun, kehadiran kepala-kepala daerah itu diragukan lantaran tak pernah masuk dalam survei tokoh nasional. Apa tanggapan komite konvensi Partai Demokrat?

Anggota Komite Konvensi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengaku pemilihan kepala daerah menjadi peserta konvensi hanya untuk membuka peluang anak bangsa di daerah.

"Jadi diusahakan unsur nasional bisa masuk dalam peserta konvensi. Namun pada akhirnya kompetensi yang jadi pertimbangan," imbuh Didi di sela-sela rapat pleno panitia konvensi Partai Demokrat, Rabu (21/8/2013).

Didi mengatakan, penjaringan Partai Demokrat berlangsung terbuka. Siapa pun bisa menjadi calon peserta konvensi. Ia menambahkan calon peserta konvensi yang berlatar belakang kepala daerah dinilai memiliki konsep visi dan misi atas persoalan bangsa.

Saat ditanyakan apakah kepala-kepala daerah yang selama ini belum dikenal publik tingkat nasional bisa mendongkrak elektabilitas Partai Demokrat, Didi enggan berkomentar. Menurutnya, persoalan elektabilitas partai Demokrat didasarkan pada langkah terbaik yang dilakukan peserta konvensi.

"Jadi meyakinkan bangsa ini dengan prestasi dan program yang ditawarkan. Kami duduk di sini dengan keyakinan harus menang di 2014," kata Didi.

Diragukan

Sebelumnya, komite konvensi menerima 26 nama usulan Majelis Tinggi Partai Demokrat dan juga komite konvensi. Dari 26 nama itu diketahui ada beberapaa nama yang merupakan kepala daerah seperti Bupati Kabupaten Kutai Timur Isran Noor dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih. Selain dua nama itu, muncul pula nama Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua, jika nama-nama itu disaring dalam lembaga survei, maka orang akan menganggap komite bekerja tidak profesional dalam menjaring calon.

"Mungkin hanya untuk memenuhi kuota saja (keberadaan calon dari daerah) karena mereka bukan (berkapasitas) capres kan?" imbuh anggota Komisi I DPR ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com