Bawaslu: Sekitar 50.000 Data Pemilih Tidak Akurat

Kompas.com - 21/08/2013, 18:19 WIB
Petugas memeriksa data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014.\ KOMPAS IMAGES/Roderick Adrian MozesPetugas memeriksa data pemutakhiran pemilih pemilu 2014, di Kelurahan Kenari, Jakarta, Selasa (4/6/2013). Komisi Pemilihan Umum mulai melakukan pendataan daftar pemilih untuk ikut dalam pemilihan umum 9 April 2014.\
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan penyimpangan dalam pencatatan dan pemutakhiran pemilih Pemilu 2014 di sejumlah daerah. Sedikitnya 50 ribu data pemilih tercatat dengan keterangan identitas yang tidak akurat.

“Ada sekitar 50 ribu data pemilih yang nama, tanggal lahir atau status perkawinannya tidak benar. Kami akan mengecek, jangan sampai ada pemilih fiktif masuk dalam daftar,” tukas Anggota Bawaslu Daniel Zuchron kepada wartawan di Gedung Bawaslu, Rabu (21/8/2013).

Ia menyampaikan, pihaknya meneliti DPS di 10.453 tempat pemungutan suara (TPS). Ia menjabarkan, berdasarkan audit terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) atas 1.733.870 orang, pihaknya menemukan ada 4.589 orang yang namanya tidak tercatat dengan akurat dalam DPS.

Kejanggalan lain, ujarnya, tempat lahir 4.808 orang tercatat tidak sesuai dengan fakta, tanggal lahir 20.287 orang tidak benar dan usia 12.852 orang tidak sesuai. Selain itu, tambah Daniel, ada 6.876 orang yang status perkawinannya tidak akurat dan jenis kelamin 3.166 orang tidak tercatat benar di DPS.

“Ada juga, 5.380 yang alamatnya berbeda dengan yang dicatat di DPS,” lanjutnya.

Ia menegaskan, Bawaslu akan menyampaikan hasil pengawasan terhadap penetapan, pengumuman dan audit DPS tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan begitu, kata dia, pihaknya berharap, KPU memperbaiki baik kualitas maupun prosedur penyusunan dan penetapan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP).

“Kami juga mengingatkan, agar parpol lebih pro aktif mencermati penyusunan dan penetapan DPSHP. Sedangkan kepada masyarakat, kami minta partisipasinya untuk memberi masukan dan melaporkannya kepada panwaslu (panitia pengawas pemilu) kalau memang ada dugaan pelanggaran,” pungkas Daniel.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wasekjen DPP Golkar: Kartu Prakerja Beri Peluang Peningkatan Keterampilan

Wasekjen DPP Golkar: Kartu Prakerja Beri Peluang Peningkatan Keterampilan

Nasional
Pilkada Saat Pandemi: Anggaran Membengkak dan Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Pilkada Saat Pandemi: Anggaran Membengkak dan Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Nasional
Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Nasional
Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X