Kompas.com - 21/08/2013, 13:46 WIB
Sejumlah emiten properti meraup transaksi penjualan properti senilai triliunan rupiah. Aturan LTV yang diberlakukan BI tak berdampak terhadap kinerja penjualan. ShutterstockSejumlah emiten properti meraup transaksi penjualan properti senilai triliunan rupiah. Aturan LTV yang diberlakukan BI tak berdampak terhadap kinerja penjualan.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri menduga, wacana penggunaan Anggaran Pendidikan Belanja Daerah (APBD) untuk tes keperawanan yang dilontarkan Dinas Pendidikan Prabumulih, Sumatera Selatan, mengada-ada. Hal ini, menurutnya, karena besarnya anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen di setiap daerah sehingga "memaksa" para pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menghabiskan anggaran tersebut.

"Tes (keperawanan) ini terlalu mengada-ada. Untuk menghabiskan anggaran karena saking banyaknya dana sehingga menyelenggaran kegiatan-kegiatan yang tidak relevan (dengan hal akademis)," ujarnya, saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (21/8/2013).

Ia menyarankan, seharusnya pejabat Pemda mengadakan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan dunia pendidikan untuk meningkatkan mutu, bukannya mengadakan kegiatan yang tidak jelas. Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu guru, membangun sarana dan prasarana, serta meningkatkan akses pendidikan kepada masyarakat yang tidak mampu.

Hal senada juga diungkapkan peneliti ICW lainnya, Siti Juliantari. Ia menilai, APBD seharusnya digunakan untuk memeratakan pendidikan dan bukan digunakan untuk kegiatan yang tidak berdasar, dan bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Tidak hanya itu, menurut Siti, anggaran untuk tes keperawanan tersebut berpotensi adanya korupsi mengingat banyak sekali keluhan masyarakat terkait penyimpangan anggaran di bidang pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bermasalah hampir di seluruh kabupaten.

"Kami khawatir anggaran untuk tes tersebut menjadi akal-akalan Pemda untuk dikorupsi," katanya.

Oleh karena itu, ICW bersama Koalisi Pendidikan menolak keras penyelenggaraan tes keperawanan yang diwacanakan oleh Dinas Pendidikan Prabumulih, Sumatera Selatan. Apabila tes ini tetap dilanjutkan, ICW mendesak transparansi dan akuntabilitas anggaran yang dipakai untuk tes tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami meminta wacana-wacana semacam ini tak dimunculkan. Bila tetap diteruskan, kami mendesak adanya transparansi anggaran," kata Febri.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

Nasional
Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Nasional
KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

Nasional
Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.