ICW: Anggaran Tes Keperawanan Akal-akalan Pemda

Kompas.com - 21/08/2013, 13:46 WIB
Sejumlah emiten properti meraup transaksi penjualan properti senilai triliunan rupiah. Aturan LTV yang diberlakukan BI tak berdampak terhadap kinerja penjualan. ShutterstockSejumlah emiten properti meraup transaksi penjualan properti senilai triliunan rupiah. Aturan LTV yang diberlakukan BI tak berdampak terhadap kinerja penjualan.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri menduga, wacana penggunaan Anggaran Pendidikan Belanja Daerah (APBD) untuk tes keperawanan yang dilontarkan Dinas Pendidikan Prabumulih, Sumatera Selatan, mengada-ada. Hal ini, menurutnya, karena besarnya anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen di setiap daerah sehingga "memaksa" para pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menghabiskan anggaran tersebut.

"Tes (keperawanan) ini terlalu mengada-ada. Untuk menghabiskan anggaran karena saking banyaknya dana sehingga menyelenggaran kegiatan-kegiatan yang tidak relevan (dengan hal akademis)," ujarnya, saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (21/8/2013).

Ia menyarankan, seharusnya pejabat Pemda mengadakan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan dunia pendidikan untuk meningkatkan mutu, bukannya mengadakan kegiatan yang tidak jelas. Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu guru, membangun sarana dan prasarana, serta meningkatkan akses pendidikan kepada masyarakat yang tidak mampu.

Hal senada juga diungkapkan peneliti ICW lainnya, Siti Juliantari. Ia menilai, APBD seharusnya digunakan untuk memeratakan pendidikan dan bukan digunakan untuk kegiatan yang tidak berdasar, dan bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Tidak hanya itu, menurut Siti, anggaran untuk tes keperawanan tersebut berpotensi adanya korupsi mengingat banyak sekali keluhan masyarakat terkait penyimpangan anggaran di bidang pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bermasalah hampir di seluruh kabupaten.

"Kami khawatir anggaran untuk tes tersebut menjadi akal-akalan Pemda untuk dikorupsi," katanya.

Oleh karena itu, ICW bersama Koalisi Pendidikan menolak keras penyelenggaraan tes keperawanan yang diwacanakan oleh Dinas Pendidikan Prabumulih, Sumatera Selatan. Apabila tes ini tetap dilanjutkan, ICW mendesak transparansi dan akuntabilitas anggaran yang dipakai untuk tes tersebut.

"Kami meminta wacana-wacana semacam ini tak dimunculkan. Bila tetap diteruskan, kami mendesak adanya transparansi anggaran," kata Febri.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

Nasional
Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Kini 125.396, Bertambah 1.893

UPDATE: Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Kini 125.396, Bertambah 1.893

Nasional
Wapres Minta Pesantren Berkembang Sesuai Tantangan Zaman

Wapres Minta Pesantren Berkembang Sesuai Tantangan Zaman

Nasional
Kelompok Begal Pukul Kepala Orang Pacaran dengan Martil, 4 Pelaku Masih di Bawah Umur

Kelompok Begal Pukul Kepala Orang Pacaran dengan Martil, 4 Pelaku Masih di Bawah Umur

Nasional
Pimpinan dan Baleg DPR Diminta Cek Putusan MK Sebelum Sahkan RUU Cipta Kerja

Pimpinan dan Baleg DPR Diminta Cek Putusan MK Sebelum Sahkan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kans Prabowo Pada Pemilu 2024 di Tengah Desakan Kader...

Kans Prabowo Pada Pemilu 2024 di Tengah Desakan Kader...

Nasional
Prabowo Kembali Jadi Ketum, Pengamat: Gerindra Masih Kurang Percaya Diri

Prabowo Kembali Jadi Ketum, Pengamat: Gerindra Masih Kurang Percaya Diri

Nasional
Kemendagri: Pencairan Dana Pilkada dari APBD ke KPU Capai Rp 9,735 Triliun

Kemendagri: Pencairan Dana Pilkada dari APBD ke KPU Capai Rp 9,735 Triliun

Nasional
Gerindra Gelar Kongres, Kehadiran Jokowi-Megawati, hingga Usulan Prabowo Capres 2024

Gerindra Gelar Kongres, Kehadiran Jokowi-Megawati, hingga Usulan Prabowo Capres 2024

Nasional
UPDATE 8 Agustus: 2.277 Kasus Baru Covid-19, 65 Pasien Meninggal, hingga 1.749 Orang Sembuh

UPDATE 8 Agustus: 2.277 Kasus Baru Covid-19, 65 Pasien Meninggal, hingga 1.749 Orang Sembuh

Nasional
Kemensos Tindak Lanjuti Kasus Perkosaan terhadap Perempuan ODGJ di Nunukan

Kemensos Tindak Lanjuti Kasus Perkosaan terhadap Perempuan ODGJ di Nunukan

Nasional
Di Balik Prabowo Kembali Pimpin Gerindra...

Di Balik Prabowo Kembali Pimpin Gerindra...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X