Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 21/08/2013, 12:54 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Jenderal TNI Moeldoko memenuhi undangan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI yang dilayangkan Komisi I DPR, Rabu (21/8/2013). Ia menyatakan kesiapannya memimpin TNI.

"Sikap saya sangat jelas, tegas, dan tidak kenal kompromi dalam menjaga kedaulatan NKRI. Saya Jenderal TNI Moeldoko siap memimpin TNI," kata Moeldoko, yang disambut tepuk riuh anggota Komisi I DPR.

Tepuk tangan berulang kali kembali diterimanya saat memaparkan visi dan misinya sehingga membuat riuh suasana ruang rapat.

Uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI diawali dengan paparan Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq yang menjadi pimpinan rapat. Ia menegaskan bahwa agenda rapat hari ini digelar setelah Komisi I menjamin bahwa syarat administrasi Moeldoko telah lengkap. Di antaranya laporan hasil kekayaan, laporan kesehatan, daftar riwayat hidup, dan catatan dari Komnas HAM.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Suasana rapat uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI, di ruang rapat Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2013).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, berdasarkan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komnas HAM, dipastikan bahwa Moeldoko bersih dari berbagai catatan masalah korupsi maupun pelanggaran HAM.

"Komnas HAM tidak pernah dapat laporan dari masyarakat terkait Moeldoko. Dan Pimpinan KPK juga menyatakan demikian," kata TB Hasanuddin.

Moeldoko, yang kini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat, berjanji akan mengistimewakan Komisi I DPR.

"Komisi I DPR bukan sekadar mitra kerja, tetapi sebagai keluarga besar TNI," kata Moeldoko, dan langsung mengundang tepuk tangan dari Anggota Komisi I.

Menurutnya, saat ini ada bahaya-bahaya baru yang membahayakan tidak hanya keamanan nasional, tetapi juga keamanan internasional. Oleh karena itu, ia bertekad merevitalisasi ketahanan TNI untuk menekan pergerakan aksi terorisme.

Moeldoko mengatakan, TNI harus siap sedia setiap saat. Bukan hanya untuk menghadapi perang simetrik, tetapi juga perang asimetrik yang tak beraturan. Menurutnya, hal itu sesuai dengan visi dan misi TNI sebagai komponen utama pertahanan negara yang tangguh. Untuk mewujudkannya, Moeldoko melanjutkan, ia memaparkan gagasan strategis yang akan digulirkannya bila kelak memimpin TNI, yaitu inovasi, profesionalisme, dan keutuhan NKRI. Lagi-lagi, tepuk tangan riuh terdengar dari dalam ruang rapat.

Moeldoko juga menyoroti peningkatan disiplin dan kesejahteraan prajurit, penegakan hukum dan HAM, serta penyelesaian perangkat lunak TNI. Baginya, hal itu dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan semua pihak yang bersinergi.

Ia memaparkan data mengenai kecilnya rasio personel TNI dihadapkan dengan pelaksanaan area tugas. Rasio TNI hanya 1:5,79 kilometer persegi, sedangkan Malaysia 1:4,12 kilometer , Thailand 1:2,71 kilometer persegi, dan Singapura 1:0,01 kilometer persegi.

Sementara itu, untuk rasio prajurit TNI dalam menjaga keselamatan jiwa, rasionya adalah 1:722 orang, Malaysia 1:310 orang, Thailand 1:342 orang, dan Singapura 1:91 orang.

Untuk mengembangkan rasio, Moeldoko akan meningkatkan SDM dan perkembangan alutsista.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larangan Bukber tak Berlaku untuk Masyarakat, hanya ke ASN dan Pejabat Pemerintahan

Larangan Bukber tak Berlaku untuk Masyarakat, hanya ke ASN dan Pejabat Pemerintahan

Nasional
Imbas Laporan Rp 349 T, Mahfud Dicurigai Arteria Dahlan, PPATK Bakal Dipolisikan MAKI

Imbas Laporan Rp 349 T, Mahfud Dicurigai Arteria Dahlan, PPATK Bakal Dipolisikan MAKI

Nasional
Tanggal 24 Maret Hari Memperingati Apa?

Tanggal 24 Maret Hari Memperingati Apa?

Nasional
Mengenal Korps Tempur TNI AD: Infanteri, Kavaleri, dan Artileri

Mengenal Korps Tempur TNI AD: Infanteri, Kavaleri, dan Artileri

Nasional
ASN Diminta Patuhi Larangan Bukber, Sanksi Menanti Bagi yang Melanggar

ASN Diminta Patuhi Larangan Bukber, Sanksi Menanti Bagi yang Melanggar

Nasional
Jala PRT Minta Aturan Pelatihan dan Pengawasan PRT Diprioritaskan dalam Pembahasan RUU PPRT

Jala PRT Minta Aturan Pelatihan dan Pengawasan PRT Diprioritaskan dalam Pembahasan RUU PPRT

Nasional
Pimpinan Komisi III: Tindak Tegas Pihak yang Bertanggung Jawab Terkait Tewasnya 3 TKA China di Kalsel

Pimpinan Komisi III: Tindak Tegas Pihak yang Bertanggung Jawab Terkait Tewasnya 3 TKA China di Kalsel

Nasional
Jala PRT Apresiasi RUU PPRT Jadi Usul Inisiatif DPR

Jala PRT Apresiasi RUU PPRT Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Kemensos Sebut Tak Ada Uang untuk Korban Gagal Ginjal, Tim Advokasi: Agak Lucu...

Kemensos Sebut Tak Ada Uang untuk Korban Gagal Ginjal, Tim Advokasi: Agak Lucu...

Nasional
Jajaran Pemerintah Dilarang Gelar Bukber, Seskab: Saat Ini ASN-Pejabat Dapat Sorotan Tajam

Jajaran Pemerintah Dilarang Gelar Bukber, Seskab: Saat Ini ASN-Pejabat Dapat Sorotan Tajam

Nasional
Tuduh Penegak Hukum Jual Beli LHA, Arteria Dahlan Ingin PPATK Lapor ke DPR Dulu

Tuduh Penegak Hukum Jual Beli LHA, Arteria Dahlan Ingin PPATK Lapor ke DPR Dulu

Nasional
Tegaskan Larangan Hanya untuk Pejabat, Istana: Masyarakat Umum Bebas Buka Puasa Bersama

Tegaskan Larangan Hanya untuk Pejabat, Istana: Masyarakat Umum Bebas Buka Puasa Bersama

Nasional
Ungkit Pidato Megawati, Politisi PDI-P Tak Lihat Peluang Prabowo Bakal Diusung sebagai Capres

Ungkit Pidato Megawati, Politisi PDI-P Tak Lihat Peluang Prabowo Bakal Diusung sebagai Capres

Nasional
Petakan Potensi Ancaman IKN, Kodam Mulawarman Deteksi Ada 42 Kelompok Berpaham Radikalisme

Petakan Potensi Ancaman IKN, Kodam Mulawarman Deteksi Ada 42 Kelompok Berpaham Radikalisme

Nasional
Belum Lolos Verifikasi, Prima Sudah Siapkan Caleg untuk Pemilu 2024

Belum Lolos Verifikasi, Prima Sudah Siapkan Caleg untuk Pemilu 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke