"Saya, Jenderal TNI Moeldoko Siap Memimpin TNI"

Kompas.com - 21/08/2013, 12:54 WIB
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) yang baru Letjen TNI Moeldoko melakukan acara gladi resik pelantikan dirinya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/5/2013). Letjen TNI Moeldoko menggantikan pejabat lama Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo yang memasuki masa pensiun.

JAKARTA, KOMPAS.com — Jenderal TNI Moeldoko memenuhi undangan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI yang dilayangkan Komisi I DPR, Rabu (21/8/2013). Ia menyatakan kesiapannya memimpin TNI.

"Sikap saya sangat jelas, tegas, dan tidak kenal kompromi dalam menjaga kedaulatan NKRI. Saya Jenderal TNI Moeldoko siap memimpin TNI," kata Moeldoko, yang disambut tepuk riuh anggota Komisi I DPR.

Tepuk tangan berulang kali kembali diterimanya saat memaparkan visi dan misinya sehingga membuat riuh suasana ruang rapat.

Uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI diawali dengan paparan Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq yang menjadi pimpinan rapat. Ia menegaskan bahwa agenda rapat hari ini digelar setelah Komisi I menjamin bahwa syarat administrasi Moeldoko telah lengkap. Di antaranya laporan hasil kekayaan, laporan kesehatan, daftar riwayat hidup, dan catatan dari Komnas HAM.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Suasana rapat uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI, di ruang rapat Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2013).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, berdasarkan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komnas HAM, dipastikan bahwa Moeldoko bersih dari berbagai catatan masalah korupsi maupun pelanggaran HAM.

"Komnas HAM tidak pernah dapat laporan dari masyarakat terkait Moeldoko. Dan Pimpinan KPK juga menyatakan demikian," kata TB Hasanuddin.

Moeldoko, yang kini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat, berjanji akan mengistimewakan Komisi I DPR.

"Komisi I DPR bukan sekadar mitra kerja, tetapi sebagai keluarga besar TNI," kata Moeldoko, dan langsung mengundang tepuk tangan dari Anggota Komisi I.

Menurutnya, saat ini ada bahaya-bahaya baru yang membahayakan tidak hanya keamanan nasional, tetapi juga keamanan internasional. Oleh karena itu, ia bertekad merevitalisasi ketahanan TNI untuk menekan pergerakan aksi terorisme.

Moeldoko mengatakan, TNI harus siap sedia setiap saat. Bukan hanya untuk menghadapi perang simetrik, tetapi juga perang asimetrik yang tak beraturan. Menurutnya, hal itu sesuai dengan visi dan misi TNI sebagai komponen utama pertahanan negara yang tangguh. Untuk mewujudkannya, Moeldoko melanjutkan, ia memaparkan gagasan strategis yang akan digulirkannya bila kelak memimpin TNI, yaitu inovasi, profesionalisme, dan keutuhan NKRI. Lagi-lagi, tepuk tangan riuh terdengar dari dalam ruang rapat.

Moeldoko juga menyoroti peningkatan disiplin dan kesejahteraan prajurit, penegakan hukum dan HAM, serta penyelesaian perangkat lunak TNI. Baginya, hal itu dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan semua pihak yang bersinergi.

Ia memaparkan data mengenai kecilnya rasio personel TNI dihadapkan dengan pelaksanaan area tugas. Rasio TNI hanya 1:5,79 kilometer persegi, sedangkan Malaysia 1:4,12 kilometer , Thailand 1:2,71 kilometer persegi, dan Singapura 1:0,01 kilometer persegi.

Sementara itu, untuk rasio prajurit TNI dalam menjaga keselamatan jiwa, rasionya adalah 1:722 orang, Malaysia 1:310 orang, Thailand 1:342 orang, dan Singapura 1:91 orang.

Untuk mengembangkan rasio, Moeldoko akan meningkatkan SDM dan perkembangan alutsista.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


EditorInggried Dwi Wedhaswary
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jokowi Dijadwalkan Beri Kuliah Umum di Sekolah Legislatif Partai Nasdem

Jokowi Dijadwalkan Beri Kuliah Umum di Sekolah Legislatif Partai Nasdem

Nasional
Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Nasional
Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Nasional
Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Nasional
Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Nasional
Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Nasional
[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

Nasional
Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Nasional
Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

Nasional
Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Nasional
Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Nasional
Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Nasional
Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Nasional
KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

Nasional
Close Ads X