Evakuasi WNI Tergantung Situasi di Mesir

Kompas.com - 21/08/2013, 12:22 WIB
Menko Polhukam Djoko Suyanto KOMPAS/RIZA FATHONIMenko Polhukam Djoko Suyanto
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pemerintah baru akan mengevakuasi warga negara Indonesia di Mesir jika eskalasi kekerasan di negara tersebut kembali meningkat. Jika situasi Mesir tenang, WNI tetap diperbolehkan berada di Mesir.

"Tergantung eskalasinya nanti. Setiap saat kita bisa evakuasi warga kita di Mesir. Kalau situasinya landai seperti saat ini, enggak perlu lah. Mudah-mudahan tidak memburuk sehingga kita tetap membiarkan warga negara kita berada di sana sesuai dengan tugas dan apa yang mereka kerjakan di sana," kata Menteri Polhukam Djoko Suyanto di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (21/8/2013).

Djoko mengatakan, persiapan evakuasi WNI di Mesir sudah dilakukan sejak dua pekan lalu. Pemerintah akan melakukan langkah seperti ketika evakuasi WNI saat jatuhnya rezim Husni Mubarak. Lantaran sudah ada pengalaman, ia memperkirakan evakuasi nantinya akan lebih mudah.

"Hanya tinggal sekarang menata tahapannya. Saya minta kepada Dubes untuk mendata lokasi mereka di mana, siapa yang ingin pulang. Itu penting karena untuk menetapkan prioritas tahapan pulangnya nanti. Sementara di sini, kita sudah koordinasi dengan segenap kementerian dan lembaga terkait, PT Garuda Indonesia, maskapai-maskapai penerbangan. Bila diperlukan, tergantung eskalasinya nanti, setiap saat kita bisa evakuasi warga kita di Mesir," kata Djoko.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menginstruksikan kepada perwakilan RI di Mesir untuk menjaga seluruh WNI di Mesir. Presiden juga meminta seluruh WNI tidak ikut campur dan berpihak kepada pihak mana pun. Apa yang terjadi di sana merupakan urusan negara Mesir.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Nasional
Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Nasional
Walhi Kecam Pembangunan 'Jurassic Park Komodo', Tak Berbasis Keilmuan

Walhi Kecam Pembangunan "Jurassic Park Komodo", Tak Berbasis Keilmuan

Nasional
Kominfo Sorot Praktik Politik Uang dan Identitas pada Pilkada 2020

Kominfo Sorot Praktik Politik Uang dan Identitas pada Pilkada 2020

Nasional
Ulin Yusron Jadi Komisaris BUMN Dinilai sebagai Imbal Jasa Jokowi

Ulin Yusron Jadi Komisaris BUMN Dinilai sebagai Imbal Jasa Jokowi

Nasional
Survei Tunjukkan Kualitas Demokrasi Indonesia Menurun, Pemerintah Diminta Evaluasi

Survei Tunjukkan Kualitas Demokrasi Indonesia Menurun, Pemerintah Diminta Evaluasi

Nasional
Hadapi Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia Masih Sangat Rendah

Hadapi Bonus Demografi, Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia Masih Sangat Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X