Kompas.com - 21/08/2013, 05:42 WIB
Tim Dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), melakukan tatap Muka Dengan Warga Eks Timtim di Atambua, Belu, Nusa Tenggara Timur. Kompas.com/Sigiranus Marutho BereTim Dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), melakukan tatap Muka Dengan Warga Eks Timtim di Atambua, Belu, Nusa Tenggara Timur.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
ATAMBUA, KOMPAS.com - Terlunta-lunta, ribuan warga eks Timor Timur yang kini tinggal di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, mengeluhkan nasib mereka pada Komisi Nasional HAM. Mereka merasa tak mendapat perhatian serius dari Pemerintah Indonesia.

“(Kami mengalami) keterbatasan mendapatkan jaminan penghidupan, sarana infrastruktur, informasi, pendidikan, jaminan kesehatan, dan banyak lagi," keluh tokoh masyarakat Timtim Atambua, Jeka Pereira, dalam dialog dengan Komnas HAM, di Weliurai-salore, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk, Belu, Selasa (20/8/2013).

Tim dari Komnas HAM dipimpin oleh Ketua Tim Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Natalius Pigai. Bersamanya, ikut datang anggota Komnas HAM Endang Sri Melani, Agus Suntoro, dan Kawiji.

Semua keterbatasan tersebut, ujar Jeka, mereka alami sejak jajak pendapat 1999 dan memutuskan memilih menjadi warga negara Indonesia. "Terutama kami yang tinggal di Belu dan berbatasan langsung dengan Timor Leste," ujar dia.

Pigai berjanji Komnas HAM akan terus memantau dan memperjuangkan pengungsi eks Timor Timur yang masih tinggal di kamp pengungsi di Kabupaten Belu itu. "Sesuai mandat pasal 89 ayat 3 UU 3 Tahun 1989 tentang HAM," tegas dia.

Pemantauan ini, lanjut Pigai, juga merupakan kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Dia pun mengatakan Komnas HAM Indonesia dan Timor Leste Office of Provedor for Human Right and Justice, juga telah menandatangani kesepahaman pada 13 Mei 2013 tentang kerja sama perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM.

Fokus dalam nota kesepahaman itu, sebut Pigai, adalah pemenuhan HAM di daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. "Dalam hal ini Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan Timor Leste," ujar dia.

Menurut Pigai, daerah perbatasan seharusnya mendapatkan perhatian serius pemerintah karena rawan terjadi pelanggaran HAM. Selain itu dia mengatakan sampai saat ini masih ada persoalan terkait kepemilikan warga perbatasan ini. "Sebagian harta benda mereka masuk yurisdiksi Timor Leste," sebut Pigai.

Pemantauan diharapkan bisa mengumpulkan informasi dan fakta di lapangan. "Dari informasi dan fakta itu, kami akan membuat rekomendasi pada Pemeritah Indonesia untuk membuat kebijakan terkait pemenuhan HAM masyarakat perbatasan," janji dia.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI Kawal Kasus Prajurit Tewas di Jakut, Panglima Andika: Kami Monitor, Tidak Intervensi

TNI Kawal Kasus Prajurit Tewas di Jakut, Panglima Andika: Kami Monitor, Tidak Intervensi

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari

Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari

Nasional
Cuaca Ekstrem, Mensos Risma Minta Pemda Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Cuaca Ekstrem, Mensos Risma Minta Pemda Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 80 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 80 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

Nasional
Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

Nasional
Asal-usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa-sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

Asal-usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa-sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

Nasional
PPKM Diperpanjang hingga 24 Januari, 47 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang hingga 24 Januari, 47 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

Nasional
PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari, Hanya Warga Berstatus Hijau yang Boleh Masuk Bioskop hingga Hotel

PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari, Hanya Warga Berstatus Hijau yang Boleh Masuk Bioskop hingga Hotel

Nasional
Mantan Kepala LBM Eijkman Sebut Peleburan ke BRIN Hambat Perkembangan Vaksin Merah Putih

Mantan Kepala LBM Eijkman Sebut Peleburan ke BRIN Hambat Perkembangan Vaksin Merah Putih

Nasional
Kejagung Terima Berkas Emirsyah Satar dari KPK, Bisa Jadi Bukti Usut Korupsi Garuda Indonesia

Kejagung Terima Berkas Emirsyah Satar dari KPK, Bisa Jadi Bukti Usut Korupsi Garuda Indonesia

Nasional
Politik ala Anies dan Giring, Saling Sindir dan Saling Untung

Politik ala Anies dan Giring, Saling Sindir dan Saling Untung

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Hanya Kabupaten Pamekasan yang Berstatus Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Hanya Kabupaten Pamekasan yang Berstatus Level 3

Nasional
Karpet Merah Indonesia untuk Varian Omicron, Pemerintah Terlalu Percaya Diri?

Karpet Merah Indonesia untuk Varian Omicron, Pemerintah Terlalu Percaya Diri?

Nasional
KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN Sebelum 31 Maret 2022

KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN Sebelum 31 Maret 2022

Nasional
KPK Sita Rp 36 Miliar dari Terdakwa Proyek Pembangunan Jalan di Bengkalis

KPK Sita Rp 36 Miliar dari Terdakwa Proyek Pembangunan Jalan di Bengkalis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.