Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Mulai Selisik Proyek-proyek di Pemprov DKI Jakarta

Kompas.com - 20/08/2013, 20:52 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi sikap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengaku senang dengan kedatangan petugas KPK ke Balaikota Jakarta untuk meminta izin kepadanya menganalisis laporan peristiwa di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai dari tahun 2007. KPK pun meminta Basuki memberikan informasi dan data yang valid.

"Kalau ada kepala daerah yang mau bersih-bersih terhadap aparat di bawahnya, tentu KPK sangat senang, apalagi pejabat tersebut memberikan informasi dan data yang valid," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Menurut Johan, kedatangan petugas KPK ke Balaikota Jakarta itu berkaitan dengan kajian yang tengah dilakukan KPK. Tidak ada proses pemeriksaan yang dilakukan karena tujuan kedatangan petugas KPK bukan terkait penyelidikan atau penyidikan suatu kasus.

"Bukan penyidik yang ke sana," ujar Johan. Lebih jauh mengenai kajian tersebut, Johan mengaku belum tahu.

Rekening gendut

Seperti diberitakan sebelumnya, Basuki mengaku senang dengan kedatangan petugas KPK ke Balaikota Jakarta, Senin (19/8/2013). Basuki pun merahasiakan maksud dan tujuan KPK menyambanginya. Kendati demikian, dia menjelaskan kalau kedatangan petugas KPK itu ialah untuk meminta izin kepadanya untuk menganalisis laporan peristiwa di Pemprov DKI mulai dari tahun 2007.

Mantan Bupati Belitung Timur itu kemudian menugaskan stafnya, Hespatony, untuk mendampingi KPK selama menganalisis peristiwa-peristiwa saat itu.

Baru-baru ini juga, Kejaksaan Agung menyatakan akan menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal rekening gendut milik empat pejabat Pemprov DKI yang berkuasa sejak era kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto mengatakan, info yang diberikan PPATK merupakan rahasia. Dia pun tak dapat membeberkan siapa keempat pejabat di jajaran Pemprov DKI yang memiliki rekening di atas batas kewajaran itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com