Bawaslu: Sulit Pidanakan Kampanye Lewat Iklan

Kompas.com - 20/08/2013, 18:53 WIB
Seperti ditayangkan di Youtube, Menteri BUMN Dahlan Iskan menjadi bintang iklan salah satu produk jamu. Iklan ini beredar di televisi. Sementara itu, Dahlan Iskan juga pernah menyampaikan kesiapannya untuk menjadi calon presiden. YoutubeSeperti ditayangkan di Youtube, Menteri BUMN Dahlan Iskan menjadi bintang iklan salah satu produk jamu. Iklan ini beredar di televisi. Sementara itu, Dahlan Iskan juga pernah menyampaikan kesiapannya untuk menjadi calon presiden.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendukung kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang pejabat berkampanye melalui iklan layanan masyarakat. Namun, anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan, sulit menjatuhkan hukuman pidana atas hal tersebut.

“Itu bagus. Kalau iklan layanan masyarakat itu dari APBD atau APBN, itu sudah melanggar. Cuma memang ketika harus menegakkan hukum pidana, di situ yang sering terjadi kesulitan. Karena tidak bisa ditafsirkan,” ujar Nelson seusai paparan media Hasil Monitoring Daftar Pemilih Pemilu 2014 di Provinsi Papua, Selasa (20/8/2013), di Jakarta.

Ia mengatakan, penegakan hukum atas kampanye dengan iklan layanan masyarakat harus melalui proses pembuktian. Pasalnya, lanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif mengatur, kampanye harus memenuhi akumulasi atas empat unsur yaitu visi-misi, program, ajakan, dan subyek. Nelson menegaskan, harus ada kemauan moral yang tinggi dari pejabat agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kampanye.

“Kalau mau berhukum dengan baik harus ada kemauan moral dari pejabat itu. Kalau hanya aturan, saya takut tidak akan berjalan,” pungkas Nelson.

Sebelumnya, KPU mengingatkan para pejabat negara dan menteri yang mencalonkan diri menjadi anggota dewan untuk tidak memanfaatkan iklan layanan masyarakat untuk menyosialisasikan program lembaganya. Larangan itu akan berlaku sejak KPU menetapkan DCT DPR.

"Pejabat negara di pusat dan daerah yang ikut pemilu tak boleh memanfaatkan iklan layanan masyarakat, misalnya, menteri atau anggota DPRD iklan tentang hemat listrik. Dia berkampanye, tapi memanfaatkan iklan masyarakat yang dibiayai negara," ujar Komisioner KPU Sigit Pamungkas.

Ia mengatakan, larangan itu tertuang dalam Peraturan KPU tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Kampanye. PKPU tersebut saat ini sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM dan sedang menunggu diundangkan.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Nasional
Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Syarat 'New Normal' Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Kepala Bappenas Sebut Syarat "New Normal" Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X