Masyarakat Nduga Terancam Tidak Punya DPRD

Kompas.com - 20/08/2013, 16:22 WIB
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Menjelang penetapan daftar calon tetap (DCT) DPR dan DPRD pada 22 Agustus mendatang, KPU Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, belum melaksanakan penetapan bakal calon anggota legislatif (bacaleg). Baru 11 partai politik di daerah itu mendaftarkan bacalegnya. Masyarakat Nduga terancam tidak dapat memilih anggota DPRD kabupaten.

"Kabupaten Nduga sampai sekarang belum menyertakan pencalonan caleg. Saya tidak tahu nanti apakah akan ada anggota DPRD-nya atau bagaimana," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Ia mengatakan, hingga saat ini memang sudah ada 11 parpol dari 12 parpol peserta pemilu yang sudah mendaftarkan bacalegnya ke KPU Nduga. Hanya, kata dia, KPU tidak dapat menetapkan pencalonannya lantaran kantor KPU setempat disegel massa.

"Ini juga baru 11 atau 10 partai gitu yang mendaftar untuk caleg, tapi belum ditetapkan karena kantor KPU-nya dipalang," jelas mantan Ketua KPU Jawa Barat itu.

Diungkapkannya, meski demikian, pihaknya terus mengupayakan pemilihan DPRD kabupaten tetap dapat dilangsungkan di daerah itu. Menurutnya, memang ada beberapa tahapan yang tertunda. Namun, ujar dia, KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tetap mengupayakan tahapan lainnya tetap berjalan.

"Mungkin mekanismenya hanya khusus tahapan tertentu yang akan ditunda," lanjut Ferry.

Ia menyampaikan, KPU telah beberapa kali berkoordinasi dengan Kemendagri. Meski demikian, tuturnya, beberapa pertemuan tersebut tidak menghasilkan keputusan yang signifikan dalam pelaksanaan pemilu di Nduga.

Konflik di Nduga dipicu masalah rapat koordinasi penetapan jumlah distrik, daerah pemilihan (dapil), daftar pemilih tetap (DPT), dan jumlah kursi di dewan untuk Pemilu 2014 pada 23 Maret 2013. Terjadi selisih pendapat antara pihak legislatif (DPRD) dengan eksekutif (bupati) dalam perubahan jumlah penduduk dan dapil.

Pemekaran kampung dan distrik di Kabupaten Nduga terjadi tanpa persetujuan DPRD setempat, yaitu dari delapan menjadi 32 distrik serta dari 32 menjadi 211 kampung. DPRD Kabupaten Nduga menolak pemekaran itu karena menuding data tersebut fiktif.

Mendagri Gamawan Fauzi telah memerintahkan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Nduga untuk mematuhi peraturan KPU terkait penentuan jumlah dapil untuk Pemilu 2014. "Karena KPU berwenang sebagai penyelenggara pemilu, maka tidak boleh diintervensi dan penetapan itu harus ditaati," kata Mendagri.

Terkait perbedaan pendapat soal penetapan dapil dan jumlah penduduk guna kepentingan daftar pemilih, Mendagri menegaskan untuk daerah pemekaran penghitungannya menggunakan data daerah induk sebagai dasar.

"Jumlah dapil dan penduduk tidak bisa diubah dan kalau ada daerah pemekaran, yang digunakan sebagai acuan adalah daerah induknya," ujar Mendagri.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Bencana Skala Besar, PKB Minta Pemerintah Aktifkan Tim Antisipasi

Cegah Bencana Skala Besar, PKB Minta Pemerintah Aktifkan Tim Antisipasi

Nasional
Ditembak KKB, Dua Prajurit TNI Gugur ketika Dievakuasi ke Timika

Ditembak KKB, Dua Prajurit TNI Gugur ketika Dievakuasi ke Timika

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Dukung Vaksinasi Covid-19 lewat Alokasi Anggaran

Kemendagri Minta Pemda Dukung Vaksinasi Covid-19 lewat Alokasi Anggaran

Nasional
Kemenkes: 20.154 Tenaga Kesehatan Belum Bisa Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes: 20.154 Tenaga Kesehatan Belum Bisa Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
KPK Catat Ada 65 Terpidana Kasus Korupsi yang Ajukan PK Sepanjang 2020

KPK Catat Ada 65 Terpidana Kasus Korupsi yang Ajukan PK Sepanjang 2020

Nasional
PAN Pecat Kader Pelaku Pencabulan, Minta Aparat Hukum Seberat-beratnya

PAN Pecat Kader Pelaku Pencabulan, Minta Aparat Hukum Seberat-beratnya

Nasional
Untuk Korban Gempa Sulbar, Dinas Pendidikan Bangun Tenda Belajar Sementara

Untuk Korban Gempa Sulbar, Dinas Pendidikan Bangun Tenda Belajar Sementara

Nasional
Soal Bupati Sleman, Kemenkes: Vaksin Covid-19 Berisi Virus Mati, Tak Mungkin Menginfeksi

Soal Bupati Sleman, Kemenkes: Vaksin Covid-19 Berisi Virus Mati, Tak Mungkin Menginfeksi

Nasional
Pemerintah Akan Beri Dukungan bagi Perempuan yang Jadi Kepala Keluarga akibat Bencana

Pemerintah Akan Beri Dukungan bagi Perempuan yang Jadi Kepala Keluarga akibat Bencana

Nasional
9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
MA: Hanya 8 Persen Permohonan PK Koruptor yang Dikabulkan

MA: Hanya 8 Persen Permohonan PK Koruptor yang Dikabulkan

Nasional
Update Banjir Kalsel, Danrem: Sudah Tidak Ada Daerah Terisolasi

Update Banjir Kalsel, Danrem: Sudah Tidak Ada Daerah Terisolasi

Nasional
Dua Prajurit TNI Gugur akibat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Dua Prajurit TNI Gugur akibat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X