Abraham Samad Akui Tak Mudah Bongkar Kartel Migas

Kompas.com - 20/08/2013, 15:22 WIB
Ketua KPK, Abraham Samad menemui Warga Pendukung Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/10/2012).  KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNAKetua KPK, Abraham Samad menemui Warga Pendukung Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/10/2012).
Penulis Suhartono
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengakui, tak mudah membongkar keterkaitan pihak-pihak lain di luar Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini. Alasannya, pihak-pihak tersebut sudah masuk dalam kartel minyak dan gas di Indonesia yang sudah mengakar dan membentuk jaringan yang kuat selama puluhan tahun di Indonesia sehingga mereka terlindungi.

Hal itu diungkapkan Abraham saat berbincang dengan Kompas, Selasa (20/8/2013) siang, di Jakarta.

"Meskipun demikian, KPK akan tetap komit untuk membongkar kartel tersebut secara menyeluruh dan utuh. Mudah-mudahan KPK cepat menyelesaikannya dengan segera. Kalaupun agak lama, tidak apa-apa, yang penting pengungkapan kartel migas itu bisa dilakukan. Sebab, kapan lagi. Inilah momentumnya bagi KPK menyelamatkan sumber daya ekonomi kita," papar Abraham.

Menurut Abraham, penangkapan Rudi Rubiandi adalah pintu masuk membongkar jaringan kartel migas yang menguasai sektor energi selama puluhan tahun dan merugikan negara puluhan triliun pula setiap tahunnya.

"Inilah yang membuat potensi besar kita, tak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak. Mereka tetap miskin meskipun potensi migas berlimpah. Hanya sekelompok orang di kartel migas itu yang menikmatinya," lanjutnya.

Jadi, tambah Abraham, jika ada yang bertanya akankah KPK membongkarnya, KPK akan menjawabnya dengan pasti.

"Tunggu saja," jelasnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Nasional
Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Nasional
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

Nasional
Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Nasional
Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X