Ini Tanggapan Mendikbud soal Rencana Tes Keperawanan

JAKARTA, KOMPAS.com — Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, bakal membuat kebijakan melakukan tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Kebijakan itu direncanakan akan dilakukan pada 2014. Bagaimana tanggapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh?

Nuh mengaku akan memastikan terlebih dulu kebenaran pemberitaan tersebut. Hanya, jika informasi tersebut benar, Nuh akan segera menyikapi lantaran rencana itu melampaui batas prinsip-prinsip yang berlaku umum.

"Kewenangan pendidikan itu ada di kabupaten/kota. Tetapi, itu tidak serta-merta apa yang dilakukannya bisa sampai melewati batas-batas prinsip umum. Kalau sudah ada bukti, ini melanggar prinsip umum," kata Nuh di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Nuh menambahkan, jika benar ada kebijakan tes keperawanan bagi siswa, pihaknya akan mengirimkan surat edaran kepada seluruh dinas pendidikan untuk mengambil kebijakan yang tepat.

"Kalau mau anak-anak terhindar dari hal-hal negatif, ada cara-cara lain. Ini enggak bijak," pungkas Nuh.

Sebelumnya diberitakan, Disdik Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, membuat rencana tes keperawanan untuk semua siswi sekolah di Prabumulih. Tes tersebut sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakoni praktik prostitusi.

"Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu kami ajukan untuk APBD 2014," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid, Senin (19/8/2013).

Rasyid mengakui, rencana Disdik tersebut rentan disalahartikan dan bakal mendapat kecaman pelbagai pihak. Disdik juga sempat takut rencana kebijakan itu bakal dicap melanggar hak asasi para siswi.

"Masalah keperawanan adalah hak asasi setiap perempuan. Tapi, di sisi lain, kami berharap seluruh siswi tak terjerumus ke hal negatif. Karena itu, kami tetap mewacanakan kebijakan itu untuk digelar tahun depan," ujarnya.