Nurul Arifin: Tes Keperawanan Pelajar Melecehkan Perempuan

"Mencari tambahan RAPBD melalui politisasi dan komersialisasi tubuh perempuan sangat tidak etis, diskriminatif, dan melecehkan perempuan," ujar Nurul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2013).

Menurut Nurul, pejabat dinas pendidikan setempat hanya mencari sensasi tanpa memikirkan dampak psikologis terhadap para siswi.

"Jika ingin mengajarkan etika, moral, dan perilaku santun, seharusnya dilakukan melalui jalur edukasi, bukan mengobok-obok tubuh perempuan," kata anggota Komisi I DPR ini.

Nurul mempertanyakan mekanisme tes keperawanan itu dan alat yang digunakan. "Hal itu intinya pelanggaran HAM," ujar Nurul.

Tes keperawanan

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, membuat rencana kebijakan yang diprediksi bakal menjadi heboh. Betapa tidak, Disdik menyiapkan semua siswi sekolah di Prabumulih untuk mengikuti tes keperawanan. Tes tersebut sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakoni praktik prostitusi.

"Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu kami ajukan untuk APBD 2014," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid, Senin (19/8/2013).

Rasyid mengakui, rencana Disdik tersebut rentan disalahartikan dan bakal mendapat kecaman pelbagai pihak. Disdik juga sempat takut rencana kebijakan itu bakal dicap melanggar hak asasi para siswi.

"Masalah keperawanan adalah hak asasi setiap perempuan. Tapi, di sisi lain, kami berharap seluruh siswi tak terjerumus ke hal negatif. Karena itu, kami tetap mewacanakan kebijakan itu untuk digelar tahun depan," ujarnya.