Kompas.com - 20/08/2013, 12:26 WIB

Daftar Pemilih Sementara (DPS) terpampang di kelurahan Kukusan, Senin (22/7/2013). Para panitia pemungutan suara (PPS) dan petugas kelurahan berharap warga aktif mengecek keakuratan DPS. KOMPAS.COM/ARIANE Daftar Pemilih Sementara (DPS) terpampang di kelurahan Kukusan, Senin (22/7/2013). Para panitia pemungutan suara (PPS) dan petugas kelurahan berharap warga aktif mengecek keakuratan DPS.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Lembaga Penelitian Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)merilis, hanya ada 20 desa di Provinsi Papua yang mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Hal itu disinyalir karena ketiadaan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemutarkhiran data pemilih (pantarlih) di beberapa daerah.

“Berdasarkan hasil monitoring daftar pemilih yang kami (LP3ES) lakukan, 80 persen desa di Papua tidak mengumumkan DPS selama masa pengumuman yang telah dijadwalkan KPU,” Direktur Eksekutif LP3ES Kurniawan Zein, dalam paparan media Hasil Monitoring Daftar Pemilih Pemilu 2014 di Provinsi Papua, Selasa (20/8/2013), di Jakarta.

Dia mengungkapkan, ada 70,3 persen desa yang tidak memiliki DPS. Pemantauan dilakukan melalui metode survei di 39 kecamatan dan 117 desa yang dipilih secara acak. Pemantauan, ujarnya dilakuakn selama 11 hari sejak 12 hingga 22 Juli 2013 oleh 39 relawan survei.

Kurniawan menyatakan, proses verifikasi dan pemutakhiran daftar pemilih tidak dapat dilakuan secara maksimal oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota. Pasalnya, ujarnya, tidak semua daerah memiliki PPK, PPS dan pantarlih.

“Di seluruh provinsi, 89,2 persen PP telah terbentuk, 86,2 persen PPS telah terbentuk tapi, ada 37,6 persen pantarlih belum terbentuk. Tidak adanya pantarlih dalam satu desa dapat menimbulkan risiko dalam verifikasi dan proses pemutakhiran data,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengakui, ada beberapa masalah menonjol yang muncul dalam pelaksanaan tahapan pemilu di Papua dan Papua Barat. Ia mengatakan, pelaksanaan tahapan pemilu di daerah tersebut harus dilakukan dengan perlakuan istimewa.

“Ini memang masalah di lapangan yang menonjol,” ujar Ferry, dalam kesempatan yang sama.

Dia mengatakan, beberapa hambatan yang menjadi kendala pemutakhiran daftar pemilih di Papua di antaranya adalah proses rekrutmen anggota KPU di 26 kabupaten/kota. “Jadi tugasnya diambil alih KPU provinsi dan dan KPU,” lanjut Ferry.

Ia memastikan, masalah DPS dan pemutakhiran data pemilih yang disampaikan LP3ES tidak lagi ada saat ini. Karena, kata dia, saat ini semua daerah telah memiliki pantarlih, PPS dan PPK.

“Mungkin itu terjadi saat pemantauan dilakukan. Saat ini, pantarlih dan PPS sudah bekerja mengumpulkan dan meutakhirkan data pemilih,” katanya.

Sebelumnya, Senin (19/8/2013), Ferry sempat mengatakan, data pemilih di Provinsi Papua Barat belum masuk sama sekali di Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) KPU. Sedangkan untuk pemilih Papua, baru hanya 160 ribu data yang masuk di KPU.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Nasional
Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Nasional
Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Nasional
Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Nasional
Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Nasional
Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X