PPP Dukung Rencana Tes Keperawanan, tetapi Jangan Dipublikasikan

Kompas.com - 20/08/2013, 10:58 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasrul Azwar. Kompas.com/SABRINA ASRILWakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasrul Azwar.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung rencana Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, yang akan menggelar tes keperawanan untuk pelajar SMA dan sederajatnya. Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar menilai tes keperawanan itu perlu dilakukan lantaran sudah semakin merajalelanya pergaulan bebas di kalangan pelajar.

"Sewaktu-waktu tes keperawanan diperlukan. Itu tindakan akibat merajalelanya pergaulan bebas antarpelajar," ujar Hasrul di Kompleks Parlemen, Selasa (20/8/2013).

Anggota Komisi VIII DPR ini berargumentasi tes keperawanan diperlukan lantaran agama juga sudah menyatakan bahwa keperawanan itu adalah suatu hal yang sakral dan harus dijaga sampai menikah.

"Kalau keperawanannya, tercela, kalau dia belum nikah, yah itu kan sebuah aib. Maka, wajar ada kelompok yang usulkan tes ini," kata Hasrul.

Meski mendukung rencana itu, Hasrul meminta agar Dinas Pendidikan juga bersikap arif dan tidak memublikasikan hasil tesnya. Hasil tes keperawanan hanya cukup diketahui orangtua pelajar.

"Jika hasilnya ternyata dia sudah tidak perawan lagi, hak-hak pendidikannya juga jangan sampai hilang. Tetap boleh sekolah, pelajaran agama diintensifkan," tuturnya.

Tes keperawanan

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, membuat rencana kebijakan yang diprediksi bakal menjadi heboh. Betapa tidak, Disdik menyiapkan semua siswi sekolah di Prabumulih untuk mengikuti tes keperawanan. Tes tersebut sebagai respons terhadap maraknya kasus siswi sekolah yang berbuat mesum, bahkan diduga melakoni praktik prostitusi.

"Kami tengah merencanakan ada tes keperawanan untuk siswi SMA sederajat. Dana tes itu kami ajukan untuk APBD 2014," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid, Senin (19/8/2013).

Rasyid mengakui, rencana Disdik tersebut rentan disalahartikan dan bakal mendapat kecaman pelbagai pihak. Disdik juga sempat takut rencana kebijakan itu bakal dicap melanggar hak asasi para siswi.

"Masalah keperawanan adalah hak asasi setiap perempuan. Tapi, di sisi lain, kami berharap seluruh siswi tak terjerumus ke hal negatif. Karena itu, kami tetap mewacanakan kebijakan itu untuk digelar tahun depan," tandasnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

Nasional
PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

Nasional
Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

Nasional
Diplomasi 'High Level', di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Diplomasi "High Level", di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Nasional
Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

Nasional
Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

Nasional
Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

Nasional
Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

Nasional
Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Nasional
PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

Nasional
Kemenlu Jamin Tak Ada WNA Overstay Selama Pandemi Covid-19

Kemenlu Jamin Tak Ada WNA Overstay Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Kemendikbud: Mayoritas Anak Sulit Pahami Pelajaran Selama Belajar dari Rumah

Kemendikbud: Mayoritas Anak Sulit Pahami Pelajaran Selama Belajar dari Rumah

Nasional
Wapres Sebut Pemerintah Lebarkan Defisit Anggaran jika Ekonomi Memburuk

Wapres Sebut Pemerintah Lebarkan Defisit Anggaran jika Ekonomi Memburuk

Nasional
Tinjau Lumbung Pangan di Kapuas, Jokowi dan Menteri Diskusi di Gubuk

Tinjau Lumbung Pangan di Kapuas, Jokowi dan Menteri Diskusi di Gubuk

Nasional
Wapres Sebut Ekonomi RI Bakal Pulih Sepenuhnya pada 2022

Wapres Sebut Ekonomi RI Bakal Pulih Sepenuhnya pada 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X