Kompas.com - 19/08/2013, 23:48 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Kompas/Agus MulyadiKetua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menilai, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang dibentuk pemerintah untuk menggantikan Badan Pengawas Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) adalah instansi yang 100 persen sama.

"Kalau kita lihat, struktur dan personelnya 100 persen sama kan. Hanya 1 atau 2 orang saja yang berbeda," ujar Akil Mochtar di Gedung MK Jakarta, Senin (19/8/2013). Dia mengatakan, BP Migas dibubarkan oleh MK pada 2012 karena dianggap sebagai inefisiensi yang melanggar konstitusi.

Namun, kata Akil, pemerintah membentuk badan pengganti setelah pembubaran itu, yaitu SKK Migas. "Persoalannya di pemerintah. Pemerintah ingin mengisi kekosongan, jadi dibentuklah SKK Migas," ujar dia.

Akil menilai, pemerintah tidak mengikuti pesan yang disampaikan MK saat membubarkan BP Migas. Dalam putusannya, MK memasukkan pesan bahwa "kedaulatan harus dikembalikan ke negara, yang diwakili pemerintah, untuk secara langsung menguasai sumber daya alam bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat".

"Jadi tidak seperti konsep BP Migas, yaitu ada stakeholder. Kemudian negara tidak ikut campur ke sana, hanya menyerahkan ke stakeholder saja," kata Akil.

SKK Migas menjadi sorotan akhir-akhir ini setelah Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dugaan menerima suap dari Kernel Oil, Pte, Ltd. Bersamanya, ditangkap dan ditetapkan pula menjadi tersangka, Simon Gunawan dari Kernel Oil dan seorang pelatih golf bernama Deviardi.

KPK menyita uang senilai 400.000 dollar AS, 90.000 dollar AS, dan 127.000 dollar Singapura dari kediaman Rudi. KPK juga menyita sepeda motor bermerek BMW dengan pelat nomor B-3946-FT.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam penggeledahan ke sejumlah tempat, KPK juga mendapatkan uang 200.000 dollar AS di ruang Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno. Sementara itu, di ruang kerja Rudi, KPK mendapatkan 60.000 dollar Singapura, 2.000 dollar AS, dan kepingan emas seberat 180 gram. KPK pun mendapatkan 350.000 dollar AS dari kotak deposit Rudi di Bank Mandiri.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
Airlangga: Jangan Sampai Ada Gelombang Ketiga Covid-19

Airlangga: Jangan Sampai Ada Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.