Kompas.com - 19/08/2013, 22:27 WIB
Wali Kota Bandung Dada Rosada resmi ditahan KPK seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/8/2013). Icha Rastika/Kompas.comWali Kota Bandung Dada Rosada resmi ditahan KPK seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/8/2013).
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak awal ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka, Wali Kota Bandung Dada Rosada sudah paham soal risiko penahanan. Dada ditahan seusai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penyuapan kepada hakim Setyabudi Tejocahyono, Senin (19/8/2013).

"Saya sebagai penasehat hukum beliau (Dada), saya sudah ceritakan, di KPK sudah ada proses tersangka, ada penahanan 20 hari, habis, 120 hari. Beliau sudah paham dan menyerahkan sepenuhnya," kata pengacara Dada, Abidin di Gedung KPK, Jakarta saat mendampingi kliennya.

Seusai diperiksa, Dada langsung dibawa mobil tahanan ke Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur. Mantan orang nomor satu di Bandung itu pun mengenakan baju tahanan KPK yang warnanya oranye terang.

Kepada wartawan, Dada enggan berkomentar seputar penahanannya. "Nanti, nanti, pada saatnya," ucap Dada singkat.

Menurut Abidin, kliennya membantah sebagai insiator pemberian suap kepada hakim Setyabudi. Abidin mengatakan, tidak ada perintah Dada untuk mengumpulkan uang dari para kepala dinas. Dia juga mengatakan, Dada tidak pernah menyetujui permintaan uang yang diajukan Toto Hutagalung.

"Awalnya Toto minta ke satu kadis, dijawab harus izin ke Pak Dada. Awalnya minta Rp 3 miliar, lalu Pak Dada tanya, siapa itu yang minta? Tanya saja X. Saya sebut X saja. Itu permintaan dari hakim katanya. Setelah itu Pak Toto sudah koordinasi di bawah," ungkap Abidin.

Pengacara Dada ini juga membantah ada permintaan uang dari hakim yang menangani perkara bansos Pemkot Bandung kepada kliennya. Menurut Abidin, Toto yang meminta yang kepada Dada.

"Yang minta uang itu Pak Toto, itu saja. Pak Dada enggak pernah ngasih uang ke siapapun," ujar Abidin.

Dalam kasus ini, Dada dan mantan Sekretaris Daerah Bandung Edi Siswadi diduga bersama-sama menyuap hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono terkait penanganan perkara korupsi bansos Bandung.

KPK telah menetapkan Setyabudi sebagai tersangka atas dugaan penerimaan suap. Lembaga antikorupsi itu pun lebih dulu menjerat orang dekat Dada, Toto Hutagalung, pejabat Pemkot Bandung Herry Nurhayat, serta pria bernama Asep Triana yang diduga sebagai orang suruhan Toto.

Kini, KPK mengembangkan penyidikan kasus tersebut yang dapat menyeret tersangka baru. KPK menelusuri indikasi adanya keterlibatan hakim selain Setyabudi. Selain Setyabudi, perkara korupsi bansos Pemkot Bandung juga ditangani hakim Ramlan Comel dan Djodjo Djohari.

Kasus bansos tersebut pun diproses di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang ketika itu dipimpin hakim Sareh Wiyono. Selama ini, Toto mengaku dimintai uang oleh Setyabudi terkait penanganan perkara korupsi bansos Pemkot Bandung.

Toto mengaku lantas meminta uang untuk hakim tersebut kepada Sekda Pemkot Bandung. Sementara Edi mengaku hanya diperintah Dada untuk mengumpulkan uang dari kepala dinas yang akan diberikan kepada Setyabudi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MAKI Lengkapi Laporan Dugaan Kartel Minyak Goreng ke KPPU, Bawa Data Ekspor 4 Perusahaan Raksasa

MAKI Lengkapi Laporan Dugaan Kartel Minyak Goreng ke KPPU, Bawa Data Ekspor 4 Perusahaan Raksasa

Nasional
Kemensos Salurkan BLT Minyak Goreng untuk 64.354 KPM di Kepri

Kemensos Salurkan BLT Minyak Goreng untuk 64.354 KPM di Kepri

Nasional
Kemenkes: Jika Covid-19 Jadi Endemi, Pengobatan Pasien Ditanggung BPJS Kesehatan

Kemenkes: Jika Covid-19 Jadi Endemi, Pengobatan Pasien Ditanggung BPJS Kesehatan

Nasional
Napoleon Bonaparte Jadi Terpidana Korupsi, Statusnya sebagai Perwira Aktif Polri Dipertanyakan

Napoleon Bonaparte Jadi Terpidana Korupsi, Statusnya sebagai Perwira Aktif Polri Dipertanyakan

Nasional
KPK Periksa Istri Eks Dirjen Keuangan Daerah Ardian Noervianto soal Suap Dana PEN

KPK Periksa Istri Eks Dirjen Keuangan Daerah Ardian Noervianto soal Suap Dana PEN

Nasional
Kemendag di Pusaran 2 Kasus Korupsi: dari Ekspor Minyak Goreng hingga Impor Baja

Kemendag di Pusaran 2 Kasus Korupsi: dari Ekspor Minyak Goreng hingga Impor Baja

Nasional
Menkominfo: Harkitnas Jadi Momentum Indonesia Bangkit dari Pandemi Covid-19

Menkominfo: Harkitnas Jadi Momentum Indonesia Bangkit dari Pandemi Covid-19

Nasional
Kemenkes: Ada 10 Kasus Dugaan Hepatitis Akut, 4 di Antaranya Meninggal Dunia

Kemenkes: Ada 10 Kasus Dugaan Hepatitis Akut, 4 di Antaranya Meninggal Dunia

Nasional
Disebut 'Lip Service' soal Harun Masiku, KPK: Lebih Baik ICW Berkontribusi Nyata...

Disebut "Lip Service" soal Harun Masiku, KPK: Lebih Baik ICW Berkontribusi Nyata...

Nasional
Reformasi 1998, Quo Vadis?

Reformasi 1998, Quo Vadis?

Nasional
Satgas Ungkap Tiga Alasan Pemerintah Longgarkan Pemakaian Masker di Tempat Terbuka

Satgas Ungkap Tiga Alasan Pemerintah Longgarkan Pemakaian Masker di Tempat Terbuka

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Penyuap Eks Bupati Tulungagung ke PN Surabaya

KPK Limpahkan Berkas Penyuap Eks Bupati Tulungagung ke PN Surabaya

Nasional
Koordinator MAKI Adukan Dugaan Penyimpangan Impor Sapi ke Bareskrim

Koordinator MAKI Adukan Dugaan Penyimpangan Impor Sapi ke Bareskrim

Nasional
KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

Nasional
Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.